PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

HUKUM WARIS HUKUM WARIS DI INDONESIA MASIH BELUM DIKODIFIKASI.

Advertisements

PENGANTAR HUKUM PERDATA

HUKUM PERDATA DLM SISTIM HUKUM NASIONAL

Sistem Hukum Indonesia September 2010 FISIP Universitas Indonesia

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

HUKUM PERUSAHAAN 1. Pengertian Perusahaan

PLURALISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA

HUKUM PERDATA DLM SISTIM HUKUM NASIONAL

HUKUM PERDATA DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM. FAKULTAS HUKUM

DEWI NURUL MUSJTARI FAKULTAS HUKUM UMY

Pertemuan Ke-2 Arti dan Macam Hukum Perdata, Faktor penyebab berbhineka hukum perdata, Pedoman politik pemerintah hindia belanda , Sistematika hukum perdata.

POKOK-POKOK HUKUM PERDATA

M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. PEMBIDANGAN HUKUM.

GOLONGAN- GOLONGAN HUKUM

Pluralisme HK Waris Macam-Macam Hukum Waris Hukum Waris Adat

Nama Kelompok : 1. Mey Wulandari ( )

HUKUM pERDATA BARAT m. Hamidi masykur, S.H., M.KN.

Syarat Pewarisan Ditinjau dari Pewaris - Pewaris telah meninggal dunia

Hukum Perdata Pertemuan II

PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.

Mata Kuliah Hukum Perdata

Hukum Perdata di Indonesia

Sejarah Tata Hukum Indonesia

MATINYA TERSANGKA/TERDAKWA

POLITIK HUKUM m. Hamidi Masykur, s.h., m.Kn..

PENGGOLONGAN LAPANGAN HUKUM

PERLUASAN BERLAKUNYA HUKUM PERDATA

HUKUM YANG BERLAKU BAGI MASING-MASING GOLONGAN

SEJARAH PEMBAGIAN GOLONGAN PENDUDUK DI INDONESIA

September 16Writed by: Drs.SETYO BUDI SMA 1 MUSUK 1 KLASIFIKASI HUKUM HUKUM Ruang Wujud/ Bentuk Tertulis Tidak Tertulis Lokal Nasional Internasional Wil.

HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)

HUKUM DALAM ARTI TATA HUKUM

Oleh : Diah Pawestri Maharani, SH MH

PENGANTAR HUKUM PAJAK.

Sejarah Tata Hukum Indonesia & Politik Hukum di Indonesia

HUKUM ADAT (Bahan Kuliah Pengantar Hukum Indonesia)

3. patokan (kaidah, ketentuan).

Hukum Waris Islam dirumuskan sebagai “Perangkat ketentuan hukum yg mengatur pembagiam hukum kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia.

MATA KULIAH PKNI4204/ HUKUM ADAT PROGRAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DOSEN PENGASUH AMALUDIN, S.IP, MM

SAP HUKUM PERDATA PENGANTAR HK PERDATA

HUKUM PERDATA Disampaikan pada Pertemuan ke 4 Mata Kuliah :

Kuliah Hukum Perdata: Sebuah Pengantar

Batasan Hukum Waris Pengertian

I.PENGERTIAN HUKUM A.DRS.E.UTRECHT,SH

PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL RIESTA YOGAHASTAMA ,S.H., M.Kn.

PEMBIDANGAN HUKUM.

Oleh: Sri Wahyuningsih Jazim Hamidi Abdul Madjid

HUKUM PERDATA Secara teoritik hk perdata meliputi:

HUKUM pERDATA BARAT r yogahastama, S.H., M.KN.

SEJARAH POLITIK HUKUM ADAT

HUKUM PERDATA DAGANG.

Peraturan PerundangUndangan di Indonesia

PERBEDAAN HUKUM PERDATA/PRIVAT DENGAN HK. PIDANA/PUBLIK

Tata hukum Indonesia.

POKOK-POKOK HUKUM PERDATA

Ringkasan pkn bab 2 “Hukum”

DASAR FILOSOFIS, KEDUDUKAN HPI DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN HPI,HPB DAN HPA Dr. Gemala Dewi, SH, LL.M.

Sejarah Tata Hukum Indonesia & Politik Hukum di Indonesia

HUKUM PERDATA I.

Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda Yang Memicu Perlawanan Lokal

DASAR-DASAR HUKUM PERDATA

HUKUM ADAT (POSISI HUKUM ADAT DAN KEGUNAAN HUKUM ADAT)

PEMBELAJARAN PKN DI SEKOLAH DASAR

Hukum Dagang: Pengantar

POLITIK HUKUM ( POLITIEK RECHT )

Sistem Hukum Indonesia ( bahan 05 )

Transcript presentasi:

PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA I.PENGERTIAN: HUKUM POSITIP/HUKUM YG BERLAKU SAAT INI DI IDONESIA

II.KEADAAN HUKUM DI INDONESIA A.PRODUK HUKUM KOLONIAL: BERLAKU BERDASAR PSL II ATURAN PERALIHAN UUD 1945; UNTUK MENGINDARI RECHT-VACUM; BENTUK:WET,ORDONANTIE,REGLEMENT,DLL. B.PRODUK HUKUM ASIONAL: BERSUMBER PADA PANCASILA &UUD 1945.

III.PEMBIDANGAN HUKUM A.HUKUM NEGARA (HTN&HAN/HTUN); B.HUKUM PERDATA(MATERIEL & FORMIEL); C.HUKUM PIDANA (MATERIEL&FORMIEL);

IV.HUKUM NEGARA A.HUKUM TATA NEGARA: Hukum yang mengatur pembentukan,struktur &kewenangan lembaga negara serta pengisian &penggantian pejabat-pejabatnya; Lembaga negara:eksekutif,legislatif,yudikatif. B.HUKUM AD.NEGARA/TATA USAHA NEGARA Hukum yg mengatur hub.hkm antar lemb.neg.dlm menjalankan fungsi kenegaraan.

V.HUKUM PERDATA A.PEMBAGIAN HKM PERDATA: 1.MNRT IP: a.PRIBADI;b.HARTA KEKAYAAN;c.KELUARGA; d.WARIS. 2.MNRT KUH PERDATA: a.BUKU I:ORANG;b.BUKU II:BENDA; c.BUKU III:PERIKATAN;d.BUKU IV:PEMBUKTIAN &DALUWARSA

VI.HUB.HKM PERDATA&HKM DAGANG A.HKM PERDATA DLM ARTI LUAS : 1.HKM PERDATA;2.HKM DAGANG. B.HKM PERDATA DLM ARTI SEMPIT: HKM PERDATA SAJA. C.HUB.HKM PERDATA&HKM DAGANG: HKM PERDATA=HKM UMUM; HKM DAGANG=HKM KHUSUS. D.LEX SPESIALIS DEROGAT LEGE GENERALI

V.HUKUM PERDATA A.PEMBAGIAN HUKUM PERDATA MATERIEL 1.Menurut KUH Perdata: a.Buku I tentang Orang; B.Buku II tentang Benda/Kebendaan; c.Buku III tentang Perikatan; d.Buku IV tentang Pembuktian &Daluwarsa.

2.Menurut Ilmu Pengetahuan: a.Hukum Pribadi; b.Hukum Harta Kekayaan; c.Hukum Keluarga; d.Hukum Waris. B.HUKUM PERDATA FORMIEL: HUKUM ACARA PERDATA

VI.PLURALSME HUKUM PERDATA A.HKM PERDATA :Hkm Perdata Barat,Hkm Perdata Adat&Hkm Perdata Timur Asing; B.LATAR BELAKANG:Adanya penggolongan penduduk di Hindia Belanda(Eropa,Timur Asing,&Bumi Putera); C.BERLAKUNYA HKM PERDATA BARAT BAGI GOL.PENDUDUK BUKAN EROPA: 1.Pernyataan Pem.Belanda&Penundukan Diri.

A.PERNYATAAN PEM.HINDIA BELANDA: 1.Stbl.1924:556 Hkm Perdata Barat berlaku bagi gol.Timur Asing bukan Cina(kecuali Hkm Perorangan,Keluarga&HkmWaris ab Intestato); 2.Stbl.1924:557 Hkm Perdata Barat berlaku bagi gol.Timur Asing Cina(kecuali tata cara perkawinan,adopsi&kongsi); 3.Stbl.1879:256 :perj.perburuhan(contoh);