Vemmie D. Koswara Asdep Budaya dan Etika Iptek

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
Advertisements

PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PENGEMBANGAN KLASTER USAHA DI JAWA TENGAH
Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
ANALYSIS of NATIONAL INNOVATION SYSTEMS
Pengenalan Istilah Dasar, Definisi, Latar Belakang Perlunya PSSI
SOSIALISASI SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) Provinsi Jawa Tengah
5.
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
PT. INDULEXCO Consulting Group
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Strategi dan Program 5 tahunan
BAB IX DASAR-DASAR PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Membangun Ketersediaan Data Dalam Mendukung Efektivitas ONE DATA ONE MAP FOR EAST KALIMANTAN Melalui Sistem Informasi Data.
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
ANALISIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN KEBUTUHAN INOVASI KABUPATEN JEPARA Workshop Penyusunan Roadmap Penguatan Pilar Tematik, Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Outline Presentasi Overview Kegiatan Tahun 2015
Bimbingan Teknis Penguatan Pendidikan Karakter
PERAN POKJA DALAM PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI/ INDUSTRI AGRO UNGGULAN Yudha Heryawan Asnawi Tenaga Ahli Klaster Industri Agro – Kementerian Perindustrian.
[2017] M. Nur Hendratna, SE. MTP
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Sosialisasi dan Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter
STRATEGIS SISTEM INFORMASI (PSSI)
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Peningkatan Layanan Pendidikan
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI GERAKAN SADAR ARSIP DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANYUWANGI Oleh : Lastria Nurtanzila1, Widiatmoko Adi Putranto2.
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
SOSIALISASI DEWAN RISET DAERAH BENGKULU
PELATIHAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS) MATERI 3- PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL.
Srategi Pengembangan Bisnis Perbankan di Indonesia
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Melalui KKN Tematik
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) di SATUAN PENDIDIKAN
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
Akreditasi institusi.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Akreditasi Institusi.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
Transcript presentasi:

Vemmie D. Koswara Asdep Budaya dan Etika Iptek Sistem Inovasi Daerah Vemmie D. Koswara Asdep Budaya dan Etika Iptek

INOVASI OECD (2005) menggunakan definisi inovasi sebagai ‘the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations’. (OECD. 2005. Oslo Manual: guidelines for collecting and interpreting innovation data. Third edition. Organisation for Economic Co-Operation and Development, Paris.)

What is not disseminated and used is not an innovation The World Bank (2010)

Unsur Esensial SINas 1 2 Fasilitator Intermediator Regulator INFORMASI KEBUTUHAN & PROBLEMA PENGEMBANG TEKNOLOGI SENSITIVITAS PENGGUNA TEKNOLOGI KETERBUKAAN Fasilitator Intermediator Regulator Intinya, SI hanya akan terwujud jika terjadi komunikasi dan interaksi antara aktor atau Lembaga pengembang dengan pengguna teknologi, terbukti dengan adanya aliran informasi kebutuhan teknologi dan informasi tentang persoalan nyata yang dihadapi oleh pihak pengguna dalam melakukan proses produksi barang dan/atau jasa sesuai dengan permintaan konsumen, serta sebaliknya juga terjadi adopsi teknologi yang dihasilkan oleh pihak pengembang oleh pihak pengguna. Kesinambungan aliran dua arah ini yang menjadi indikator eksistensi sistem inovasi, pada jenjang nasional, daerah, maupun kawasan ekonomi tertentu. RELEVANSI KAPASITAS ADOPSI 2 PAKET TEKNOLOGI

PENGUATAN SIDa Implementasi Peraturan Bersama antara Kemendagri dan Kemenristek tentang SIDa*) Komitmen dan konsensus pemda yang dituangkan dalam bentuk regulasi di daerah; Membangun interaksi antar aktor di daerah; Memperkuat kapasitas Balitbangda/Terkait (level Provinsi); Jangka pendek  Membuat pilot project (level kab/kota) Jangka menengah – panjang  Konsentrasi pada peningkatan kompetensi daerah; pertumbuhan perekonomian daerah . *) Peraturan Bersama antara Kemendagri dan Kemenristek dalam pembahasan

SIDa Membentuk Tim, SC Aktor kunci dan koordinator VISI dan MISI Tujuan dan Sasaran Membentuk Organisasi Sosialisasi PEMETAAN PENYUSUNAN STRATEGI PILOT ACTION KEBERLANJUTAN KOMITMEN Pemataan Tingkat Kematangan  ANIS Analisa Kebutuhan dan Dukungan Inovasi Analisis tren perkembangan teknologi dan sektor Analisis Prioritas (Fokus dan Lokus) Kapasitas Inovasi (SDM, Pendanaan Inovasi Memelihara konsensus dan komitmen Pendalaman dan pengembangan program Melembagakan proses menjadi sebuah sistem inovasi Perluasan jaringan kerjasama SIDa Penyusunan Masterplan dan Rencana Aksi Penyusunan Dokumen RPJMD, RPJPD Dialog dg pemangku kepentingan  lokus dan fokus Analisis kebutuhan dan dukungan teknologi Organisasi, penanggungjawab dan “CHAMPION” Difusi dan diseminasi teknologi

PEMETAAN TINGKAT KEMATANGAN SISTEM INOVASI DAERAH Pelaksanaan kegiatan survei analisis sistem inovasi daerah, dilakukan dengan mengunakan metode ANIS (Analysis of National Innovation System) melalui: Penyebaran dan pengisian kuesioner Diskusi

Tujuan Mengidentifikasi faktor-faktor penentu tingkat kematangan inovasi yang berkaitan dengan industri kelapa sawit di daerah dan mengelompokkannya menjadi tiga level: level makro (kebijakan inovasi), level meso (dukungan kelembagaan dan program inovasi), serta level mikro (kapasitas inovasi).

Institusi Yang Terlibat Unsur Pemerintah Unsur Pebisnis/Pelaku Usaha Unsur Akademisi/Lembaga Litbang

KUNCI PENGUATAN SIDa Komitmen dan konsensus dari pemerintah daerah yang dituangkan dalam regulasi daerah terkait dengan penguatan SIDa Pemerintah Daerah harus membuat pilot project di satu wilayah berbasis unggulan daerah tersebut dengan melibatkan secara mendalam unsur masyarakat, perguruan tinggi dan swasta Untuk menjaga keberlanjutan program, perlu adanya pengembangan dan penguatan secara sektoral kompetensi unggulan daerah Peran pemerintah daerah pada level propinsi dan kabupaten/kota perlu didefinisikan secara jelas Program yang dikembangkan oleh pemerintah harus disinergikan untuk mendukung terlaksanakannya penguatan SIDa Perlu keterlibatan sektor swasta untuk percepatan penguatan SIDa di satu wilayah.

Terimakasih