PERPUSTAKAAN DIGITAL DALAM MENDUKUNG INOVASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSPEK PENGEMBANGAN INDUSTRI TELEMATIKA DI KALIMANTAN BARAT
Advertisements

KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TIMUR
E-LEARNING E-LEARNING KELOMPOK III HEDI SUSANTO HERY WAHYUDI HUSMADIA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA MEI 2011
HASIL DISKUSI KELOMPOK DUA Peningkatan kualitas TRIDHARMA PT Dengan mengangkat Keunggulan Lokal ke taraf nasional dan global.
Prof. Dr. Waridin Dr. Ir. Nazaruddin Sinaga
BAGAN ORGANISASI PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Banyak pakar pendidikan memberikan defenisi mengenai E- Learning, seperti yang dipaparkan oleh Siahaan (2004) dalam ”Penerapan E-Learning Dalam Pembelajaran”
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERPUSTAKAAN DIGITAL NASIONAL
Topik: Visi Pertanian Abad 21 (Pertanian Yang Berkebudayaan Industri)
STANDAR NASIONAL PENELITIAN (Permendikbud No. 49 tahun 2014)
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
KEBIJAKAN DAN AGENDA NASIONAL PERPUSTAKAAN DIGITAL NASIONAL
UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN DAN STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
Komisi Pembimbing: Prof. Dr.Ir. Kudang B. Seminar, M.Sc. Dr.Ir. Eko Sri Mulyani Sutarsyah G
Hubungan internasional Tema : Organisasi internasional
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
E-Learning by : AIRA 2009.
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
E-Government E-Governance
RAPAT : RENCANA KEGIATAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT 2017
Grand Design e-Library Perpustakaan Nasional RI
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
PROGRAM UNDIKSHA (BIDANG AKADEMIK) 2018
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
BAB IX DASAR-DASAR PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PERTEMUAN AAWAL TAHUN2016 CAPAIAN DAN PROGRAM KERJA
POLSTRANAS.
KEBIJAKAN PERDAGANGAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DAN MAJU
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti
ANALISIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN KEBUTUHAN INOVASI KABUPATEN JEPARA Workshop Penyusunan Roadmap Penguatan Pilar Tematik, Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
Penentu Peningkatan Daya Saing
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
TEKNOLOGI DALAM AGRIBISNIS
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
HUBUNGAN SISTEM INFORMASI &
Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya
Mengenal Perpustakaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Oleh: Lolytasari.
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 2011
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Implementasi Manajemen Stratejik di Universitas Negeri Jakarta
Vemmie D. Koswara Asdep Budaya dan Etika Iptek
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 2011
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
Direktorat Kelautan dan Perikanan
MENCERMATI RUU PERPUSTAKAAN (upaya mencari sandingan)
Divisi Bidang Riset, Pengbdian Masyarakat dan Publikasi
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
INTEGRASI LEMBAGA PENELITIAN K/L TERKAIT RUU SINAS IPTEK
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Kebijakan Pemerintah DALAM Pengembangan Perpustakaan Sekolah
Transcript presentasi:

PERPUSTAKAAN DIGITAL DALAM MENDUKUNG INOVASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA PERPUSTAKAAN DIGITAL DALAM MENDUKUNG INOVASI KONFERENSI PERPUSTAKAAN DIGITAL INDONESIA KE-10 Erwin Sjachrial Kasubdit Industri TIK & Hankam Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mataram, 7 November 2017

Penciptaan nilai tambah berbasis keunggulan kompetitif Arah Pembangunan Nasional Jangka Panjang VISI Pembangunan 2025 Penciptaan nilai tambah berbasis keunggulan kompetitif (SDA + SDM + IPTEK) RPJMN Tahun 2020-2024 Rencana Jangka Panjang Nasional 2025 RPJMN Tahun 2015-2019 Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif RPJMN Tahun 2010-2014 Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek RPJMN Tahun 2005-2009 Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yg aman dan damai, yg adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik

POTENSI SUMBER DAYA INDONESIA Penghasil Terbesar Dunia no 1: Kelapa Sawit 465.000 ton Penghasil Terbesar Dunia no 3: Beras 35,8 juta ton Output Terbesar Dunia no 6: Agricultural US$ 60 milyar Penghasil Terbesar Dunia no 3: Kokoa 545.000 ton Penghasil Terbesar Dunia no 4: Kopi 465.000 ton Penghasil Terbesar Dunia no 6: Batubara 141,1 juta ton oil eq Indonesia adalah negara yang dikaruniai hampir semua prasyarat untuk mampu menjadi kekuatan besar dalam perekonomian dunia. Penghasil Terbesar Dunia no 2: Karet 2,80 juta ton Penghasil Terbesar Dunia no 3: Nikel 229.000 ton Penghasil Terbesar Dunia no 2: Timah 102.000 ton Penghasil Terbesar Dunia no 6: Tembaga 789.000 ton Keragaman Budaya Wisata Jumlah Penduduk

TEKNOLOGI DAN NILAI TAMBAH Natural Resouces Accounting Catatan: Amanat UU 4/2009 tentang Minerba  setelah 2014 tidak lagi diperbolehkan ekspor dalam bentuk bahan baku  diolah Sumber : Menko Perekonomian

Dari penemuan hingga dampak sosial - ekonomi. IPTEK DAN INOVASI Dari penemuan hingga dampak sosial - ekonomi. Sumber : www.siks.nl/map_IO_Archi_2006/ocallaghan2.PDF 5

Transformasi Paradigma Perluasan Arti dan Makna INOVASI dalam Peraturan Per-UU-an UU No. 18 Tahun 2002 DRAFT RUU “Pengganti” UU 18/2002 memaknai inovasi sebagai “kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan Iptek yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi “ Sedangkan RUU “Pengganti” memaknai inovasi sebagai “kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan/atau perekayasaan yang menghasilkan kebaruan yang diterapkan dan bermanfaat secara komersial, ekonomi dan atau sosial budaya” PARADIGMA BARU “INOVASI” : INOVASI tidak hanya untuk kepentingan ekonomi dan komersialisasi tetapi juga untuk kepentingan sosial budaya yang lebih luas

PROSES PENGEMBANGAN PRODUK INOVASI (Permasalahan Secara Umum) Idea generation Lab Model Preliminary Design Disain di atas kertas / computer Feasibility study Production Prototype Product feasible? Yes Design & Manufacturing Specifications Commercial

KONDISI OBJEKTIF SISTEM INOVASI DI INDONESIA Lemahnya Saluran transaksi dan partnership Perbedaan kepentingan Hambatan komunikasi dan fasilitasi (sistem informasi hasil-litbang dan informasi clearing house) PEMERINTAH Rendahnya koherensi kebijakan antarsektor Political Wiil - rendahnya pemihakan pemerintah terhadap pendayagunaan hasil litbang Kebijakan lembaga & peraturan anggaran pemerintah tidak menunjang Sedikitnya insentif pemerintah INDUSTRI Didominasi oleh perusahaan-perusahaan dengan permintaan atau daya serap inovasi rendah Mahalnya sarana litbang Keterbatasan SDM litbang LITBANG PEMERINTAH & PERGURUAN TINGGI Misi dan kultur lembaga litbang/PT Profesionalisme pelayanan jasa teknologi Penelitian tidak sesuai kebutuhan industri. Ketidak jelasan kebijakan pemilikan HKI/lisensi Rendahnya Anggaran Litbang

Menemukenali “LEMBAH KEMATIAN” dalam UPAYA Hilirisasi Hasil Litbang dan Inovasi Area yang bersifat KRITIKAL Penelitian dan Pengembangan Demonstrasi (Uji Coba) Produksi Skala Pilot Komersial Dukungan Kompetitif TRL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TRL : Kesiapan Teknologi (technology readiness level) CRL 1 2 3 4 5 6 CRL : Kesiapan Komersial (commercial readiness level) MRL : Kesiapan Manufaktur (manufacturing readiness level) MRL 7 8 9 10 Manufaktur produk secara kontinyu Sumber : diolah dari materi presentasi AIPI

IMPLEMENTASI PENGUATAN INOVASI DAYA SAING LEMBAGA YANG BERKUALITAS INOVASI SUMBERDAYA BERKUALITAS TENAGA KERJA TERAMPIL (SDM PROFESIONAL) PENELITIAN DAN PENEMBANGAN REGULATING EMPOWERING EXECUTING

Dukungan Komisi X DPR-RI UNESCO Experts Meeting on the WDL 1 Des 2005 KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERPUSTAKAAN UU No. 43 Tahun 2007 Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dukungan Komisi X DPR-RI Pembangunan perpustakaan digital sebagai prioritas kegiatan tahun 2008. UNESCO Experts Meeting on the WDL 1 Des 2005 Perpusnas Republik Indonesia menjadi fasilitator pengembangan perpustakaan digital di Indonesia

Fixed Broadband Internet Subscription /100 pop 103 36 75 69 87 PILLAR/SUB PILLAR RANKING INDONESIA SINGAPURA MALAYSIA THAILAND FILIPINA Internet Users % Pop 109 25 32 86 74 Fixed Broadband Internet Subscription /100 pop 103 36 75 69 87 Internet Bandwidth kb/s/user 90 5 79 78 Mobile broadband subscription / 100 pop 56 4 26 24 89

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI IMPLIKASI KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PERPUSTAKAAN Berubah dari Menjadi/ke Perpustakaan “tradisional” Perpustakaan digital atau hibrid Pustaka/informasi cetak Pustaka/informasi digital Kartu katalog Online Public Access Catalogue Jurnal cetak Jurnal elektronik Orientasi: Kepemilikan Oerientasi: Akses Pengguna mendatangi perpustakaan Pengguna akses dari mana pun Perpustakaan berdiri sendiri Perpustakaan berjejaring

PERPUSTAKAAN KONVENSIONAL, DIGITAL DAN HYBRID Uraian Perpustakaan Konvensional Perpustakaan Digital Perpustakaan Hybrid Gedung Memiliki gedung atau ruangan yang luas untuk menyimpan koleksi. Gedung atau ruangan yang dibutuhkan tidak seluas perpustakaan konvensional, karena perpustakaan digital menyimpan koleksinya dalam bentuk digital. Memiliki gedung atau ruangan juga seperti perpustakaan konvensional, tetapi perpustakaan hybrid juga memiliki akses dalam bentuk digital. Koleksi Koleksinya dalam bentuk tercetak dan terekam. Satu koleksi untuk satu pemustaka. Koleksinya dalam bentuk digital baik berupa teks, gambar, audio, grafik, video dan lain- lain. Satu koleksi dapat diakses oleh semua pengguna. Koleksinya dalam bentuk digital baik berupa teks, gambar, audio, grafik, video dan lain- lain. Tetapi juga tersedia dalam bentuk tercetak dan terekam. Pemustaka Memiliki pemustaka yang berkunjung langsung ke perpustakaan. Pemustaka tidak harus berkunjung ke perpustakaan secara langsung tetapi dapat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan dimana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan jaringan internet. Memiliki pemustaka seperti perpustakaan konvensional dan juga dapat diakses koleksi dan layanan perpustakaan dimana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan jaringan internet.

HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENGEMBANGAN JARINGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL DI INDONESIA Perbedaan standar yang digunakan dalam implementasi sistem perpustakaan, terutama dalam hal metadata dan protokol pertukaran data. Beragamnya spesifikasi komputer dan bandwidth jaringan yang dipakai dalam proses komunikasi tersebut. Perbedaan persepsi dan pendapat terkait hak cipta.  Masalah penarikan biaya Ego dan kebebasan yang diinginkan oleh setiap pengelola perpustakaan Kurangnya SDM bidang IT yang mau bekerja di Perpustakaan, menyebabkan perpustakaan kekurangan programmer yang bisa menangani maintenance data dan sharing data secara digital. Ketergantungan jaringan perpustakaan digital pada bantuan dana dari pihak luar sehingga ketika bantuan dana sudah tidak ada maka jejaring tidak dapat berjalan.  Beragamnya kondisi perpustakaan yang ikut berjejaring dalam jaringan perpustakaan digital Jaringan perpustakaan digital yang ada di Indonesia biasanya masih bersifat parsial

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TERIMAKASIH