PENDUDUK & SUMBERDAYA MANUSIA

I. MASALAH PENDUDUK Realita yg terjadi: “ Pertambahan jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 1,2% dr jumlah penduduk, atau sekitar 2,5 sampai 3 jt org/tahun” Masalah paling mendasar: a. Mampukah Indonesia mengatasi masalah kependudukan mengingat jumlah dan penyebaran penduduk yg ada sekarang ini? b. Apakah yg harus dilakukan oleh Indonesia untuk peningkatan angkatan kerja yg terjadi di masa mendatang?

c. Apa sajakah implikasi dari jumlah penduduk yg besar dan distribusinya yg tidak merata ini terhadap peluang mereka untuk meringankan penderitaan hidupnya?

II. STUKTUR PENDUDUK & ANGKATAN KERJA  Indikator Struktur/Komposisi Penduduk antara lain: ♦ Jumlah dan prosentase penduduk menurut kelompok umur ♦ Angka Beban Tanggungan ♦ Jumlah dan prosentase penduduk menurut jenis kelamin ♦ Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) ♦ dll

Untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dapat digunakan piramida penduduk Komposisi penduduk menurut umur sangat penting kaitannya dengan: ♦ Kematian : umur tua ♦ Kelahiran : Usia produktif (15 – 49 tahun) ♦ Migrasi : usia tertentu cenderung pindah ♦ Permintaan barang dan jasa (pelayanan)

Piramida penduduk indonesia 1990 - 2010

2.1. Stuktur Usia dan beban ketergantungan Informasi tentang penduduk menurut kelompok umur penting diketahui : 1. agar pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan penduduk, 2. berkaitan dengan pengembangan kebijakan penduduk, terutama berkaitan dengan pengembangan SDM 3. dapat diketahui brp besar penduduk yg berpo-tensi sebagai beban (beban ketergantungan) 4. dapat dilihat berapa prosentase penduduk yg bertpotensi sebagai modal dalam pembangunan. 5. dapat diketahui berapa penduduk usia tua, muda dan usia kerja.

SexRatio yg diharapkan Komposisi Penduduk NTB Menurut Kelompok Umur, Hasil SP2010 Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Sex Ratio SP2010 SexRatio yg diharapkan Selisih 0 - 4 244.274 231.155 105,68 102,90 2,78 5 - 9 239.727 227.600 105,33 102,80 2,53 10 – 14 235.022 224.016 104,91 2,11 15 – 19 212.378 214.261 99,12 108,80 (9,68) 20 – 24 176.331 212.071 83,15 102,70 (19,55) 25 – 29 183.597 220.614 83,22 102,50 (19,28) 30 – 34 164.845 192.503 85,63 102,40 (16,77) 35 – 39 159.364 178.642 89,21 102,10 (12,89) 40 – 44 132.783 147.158 90,23 101,30 (11,07) 45 – 49 113.315 122.471 92,52 100,10 (7,58) 50 – 54 98.516 105.107 93,73 98,2 (4,47) 55 – 59 69.870 69.233 100,92 95,60 5,32 60 – 64 58.336 61.767 94,45 92,30 2,15 65 – 69 39.242 42.181 93,03 87,90 5,13 70 – 74 29.578 32.242 88,64 83,30 5,34 75+ 27.468 35.545 77,28 73,9 3,38 Total 2.183.646 2.316.566 94,26

Rasio ketergantungan usia tua (65+) : 7,09% Rasio ketergantungan usia muda (0 – 14) : 48,45% Rasio ketergantungan total (NTB) : 55,55% ☻ Bagaimana pengaruh struktur umur terhadap angkatan kerja? Angkatan kerja umumnya berskill rendah – semakin meningkat dengan terjadinya pembangunan ekonomi – kelas menengah akan semakin meningkat. ☻ Beda penduduk usia kerja dan angkatan kerja?

Pertambahan TK/AK yg tdk dapat diimbangi dengan pertambahan KK yg dpt diciptakan oleh kegiatan eko yg baru maupun perluasan yg lama akibatnya akan memperbesar jumlah pengangguran yg pada akhirnya menghambat pembangunan ekonomi. Faktor penyebab pengangguran di negara berkembang ♦ Kebijakan pemerintah yang tidak tepat. = kebijakan fiskal yg mendorong penggunaan mesin-mesin, bukan tenaga kerja = kecilnya upaya pelatihan Tenaga Kerja yg menyebabkan langkanya penduduk berskill.

♦ Distorsi harga faktor produksi yang membuat tingkat upah menjadi lebih tinggi. = Tingginya upah di sektor modern = Rendahnya biaya kapital ♦ Pengangguran penduduk berpendidikan tinggi. = lapangan kerja tdk sesuai dengan kurikulum yg diajarkan di sekolah 2.2. Konsep bekerja dan menganggur  Bekerja di negara Barat: mereka yg pada umumnya bekerja dengan upah atau dipekerjakan oleh orang lain dan memakan waktu yg kurang lebih penuh waktu dalam seminggu

 Kebijakan mengurangi pengangguran  Kebijakan mengurangi pengangguran? ♦ Kebijakan kontrol populasi ♦ kebijakan mengurangi migrasi desa-Kota ♦ Teknologi yang tepat ♦ Kebijakan Mengurangi Distorsi harga faktor produksi ♦ Kebijakan pendidikan ♦ Kebijakan berorientasi pertumbuhan.

3. PERTUMBUHAN, KEMISKINAN & KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN Hubungan Antara Pertumbuhan & Kesenjangan Distribusi Pendapatan  ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi : semakin tinggi pertumbuhan PDB (semakin besar pendapatan/kap), semakin besar perbedaan antara kaum miskin & kaum kaya.  Menurut kuznets, hubungan antara keduanya berbentuk huruf U terbalik. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi Y dlm proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan ke suatu ekonomi perkotaan atau ekonomi industri.

Strategi menghindari hipotesis U ♦ strategi pembangunan Taiwan (Cheng-chung ’89) a. adanya transfer surplus (modal & TK) dr sektor pertanian ke sektor industri yg berjln dg baik. b. industrialisasinya bersifat padat karya & berorientasi ekspor c. lokasi industri yg tdk mendorong urbanisasi krn berlokasi tdk jauh dr daerah perdesaan. d. adanya land reform, yg menghilangkan elit kekuasaan di daerah perdesaan & mengurangi konsentrasi kekayaan serta mendorong tuan tanah unt modalnya di sektor industri yg berkembang.

B. Hubungan Antara Pertumbuhan & Kemiskinan  pada tahap awal proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan, jumlah orang miskin berangsur berkurang.  Faktor lain selain pertumbuhan yang mempengaruhi kemiskinan adalah struktur pendidikan TK dan struktur ekonomi.

4. BEBERAPA INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN  Untuk mengukur kesenjangan dapat digunakan: ♥ Generalized Entropy (GE) ♥ Atkinson measure (A) ♥ Koefisien atau Rasio Gini  Gini rasio berkisar antara 0 – 1(0= kemerataan sempurna, 1= ketidakmerataan sempurna)  Kemerataan ditunjukkan oleh kurva lorenz yg semakin berimpit

Rasio Gini dan Kurva Lorenz Y Kumulatif persentase dari jml pendapatan Garis kemerataan sempurna Daerah konsentrasi pendapatan Kurva Lorenz X Kumulatif persentase dr populasi yg mempunyai pendapatan

Tingkat kesenjangan dapat juga diukur dengan menggunakan kriteria bank dunia yg membagi jumlah populasi ke dalam 3 klp, berdasarkan penilaian distribusi pendapatan yang diterima 40% penduduk berpendapatan terendah a. Tinggi : 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima < 12% bagian pendapatan (Y) b. Sedang : 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12% - 17% bagian Y c. Rendah : 20% penduduk berpenghasilan terendah menerima > 17% bagian Y

B. Indikator Kemiskinan 1 B. Indikator Kemiskinan 1. Garis Kemiskinan BPS Menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan/kap/bln untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. @ untuk makanan : 2.100 kalori/hari @ untukbukan makanan: pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa

2. Garis kemiskinan yang lain @ Garis kemiskinan prof Sayogyo, garis kemiskinan didasarkan atas harga beras “ Tingkat konsumsi/kapita setahun yang sama dengan beras” @ Garis kemiskinan Prof Esmara “menetapkan suatu grs kemiskinan pedesaan dan perkotaan yang dipandang dari sudut pengeluaran aktual pada sekelompok barang dan jasa esensial  Pendapat esmara ini mampu menangkap dampak inflasi maupun dampak penghasilan riil yg meningkat terhadap kuantitas barang-bg aranesensial yang dikonsumsi.

5. KEBIJAKAN MENGURANGI KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN Kapital dan Kredit Pendidikan dan Training Program perluasan kesempatan Kerja Kesehatan dan Nutrisi Riset dan Teknologi Migrasi Tekanan Pada Kelompok Target Pajak dan Perang yang terintegrasi terhadap kemiskinan.

6. MASALAH PEMBANGUNAN MANUSIA Paradigma Pembangunan berwawasan Manusia  Tahap awal pembangunan, fokus pd peningkatan produksi  kata kunci dlm pembangunan: “pembentukan modal” Strategi pembangunan yg sesuai adalah: “akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi” Manusia sbg “instrumen” (faktor produksi) Bukan sbg subyek pembangunan

 Konsekwensi: Peningkatan kualitas SDM diarahkan dalam rangka peningkatan produksi Pengembangan SDM dalam kerangka production development centered (Tjokrowinoto, 1996)  Alternatif lain dr strategi pembangunan manusia adalah “people-centered development” atau “putting people first” (Korten, 1981)  manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumberdaya yg terpenting.

7. PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Bagaimana hubungan antara pendapatan per kapita penduduk dengan jumlah anak yg mengenyam pendidikan? Komposisi umum SDM di NSB adalah seperti piramida, yg mengindikasikan kondisi kurang kondusif dlm melaksanakan pembangunan di NSB. Show must go on  pembangunan dpt dimulai tanpa menunggu perubahan komposisi pendidikan SDM Yang penting bagaimana memanfaatkan SDM yg tersedia secara optimal, dg:

1. Mempertinggi keterampilan (skill) sesuai dengan derap pembangunan yg scr pragmatis telah disusun. 2. Ubah komposisi SDM dari komposisi piramida berdasarkan pendidikan menjadi komposisi piramida terbalik berdasarkan keterampilan (dlm berbagai jenis pekerjaan dan usaha  melalui BLK 3. Penguasaan iptek sesuai dengan prioritas pembangunan yg ditentukan agar jadi SDM yg kreatif dan inovatif.

8. MASALAH MIGRASI DAN SEKTOR INFORMAL Dualisme ekonomi dalam proses pembangunan timbul dari adanya urbanisasi. Tingkat urbanisasi di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu. Tahun 1961, penduduk perkotaan baru 15%, 1970 menjadi 17,45, 1980 menjadi 22,27, 1990 mencadi 30,9% dan 1995 menjadi 35,9%. Alasan melakukan migrasi (SUPAS 1995): a. Perubahan status perkawinan dan ikut saudara kandung/famili lain (41,35%) b. karena pekerjaan (39,65%)

c. karena pendidikan (14,96%) d. karena perumahan (2,57%) e. lain-lain (1,47%) Perkembangan kota yg lebih cepat mengakibatkan terjadinya urbanisasi yg bersifat prematur. Pendatang baru di kota banyak yang mengadu nasib dg berpartisipasi dlm kegiatan ekonomi kota sebagai self-employment (sektor informal).

 Ciri-ciri sektor informal di Indonesia (Hidayat, 1978): a. Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, krn timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas/ kelembagaan yang tersedia di sektor formal. b. Pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin uasaha. c. Pola kegiatan usaha tidak teratur d. Pd umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tdk sampai ke sektor ini e. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub-sektor ke lain sub-sektor

f. Teknologi yang digunakan bersifat primitif. g f. Teknologi yang digunakan bersifat primitif. g. Modal dan perputaran usaha relatif kecil h. Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal i. Unit usaha termasuk one-man-enterprises dan kalau mengerjakan, buruh berasal dr anggota keluarga. j. Sumber dana usaha dari tabungan sendiri. k. Hasil produksi/jasa terutama dikonsumsi oleh masyarakat kota/desa yg berpenghasilan rendah.

Alasan perlunya mengembangkan dan membina sektor informal (Todaro,1994): a. Sektor informal menghasilkan surplus. b. Membutuhkan sedikit kapital (untuk memperkerjakan seseorang di sektor ini) c. Menyediakan KK untuk mendapatkan latihan dan magang dg biaya yg jauh lebeh rendah. d. Membutuhkan tenaga yang tidak memiliki keterampilan e. Sektor informal mungkin akan dpt menggunakan teknologi tepat guna dan memanfaatkan sumberdaya setempat yg memungkinkan alokasi sbrdaya dpt dilaksanakan scr efisien.