MASA DEMOKRASI LIBERAL 1950 – 1959 SK 1 KD 4 SM1

A. KEBIJAKAN DALAM BIDANG EKONOMI PERMASALAHAN EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat ketentuan KMB Struktur ekonomi masih berat sebelah Ekspor masih tergantung jenis hasil perkebunan Jumlah uang beredar terlalu banyak Laju pertambahan penduduk pesat kenaikan biaya hidup Taraf kehidupan rakyat masih rendah KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM RANGKA MENGATASI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN EKONOMI Pinjaman nasional Sertifikasi devisa Sistim ekonomi benteng Rencana Sumitro Nasionalisasi de Javasche Bank Sistim ekonomi Ali – Baba

B. KEBIJAKAN DALAM BIDANG POLITIK Sistim pemerintahan yang berlaku adalah parlementer, kabinet-kabiet yang memerintah; Kabinet Natsir ( September 1950 – Maret 1951 ) Kabinet Sukirman ( April 1951 n- Februari 1952 ) Kabinet Wilopo ( April 1952 – April 1953 ) Kabinet Ali Sastroamijoyo ( April 1953 – Juli 1955 ) Kabinet Burhanudin harahap ( Agustus 1955- Maret 1956 ) Kabinet Alisastro Amijoyo ( 24 Maret 1956 – 9 April 1957 ) Kabinet Djuanda / Kabinet Karya ( 9 April 1957 – 10 Juli 1959 )

C. KONFERENSI ASIA-AFRIKA 1955 KONFERENSI KOLOMBO KONFERENSI PANCANEGARA KONFERENSI ASIA – AFRIKA Latar belakang Tujuan Hasil ( Dasasila Bandung ) Arti penting KAA

D. PEMILIHAN UMUM I 1955 Dilaksanakan 29 September 1955 untuk memilih anggot-anggota DPR, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante Diikuti oleh 118 konstentan ( 70 parpol, selebihnya organisasi masa dan perorangan ) Diikuti 39 juta rakyat 19 parti memperoleh suara, 4 besar pemenang ; Masyumi, PNI, NU, PKI

E. DEKLARASI DJUANDA Dideklarasikan 13 Desember 1957 Dasar pertimbangan ; bentuk geografis, sejarah, melindungi kekayaan alam,UU kelautan yang ada tidak sesuai lagi, keamanan dan keselamatan UU No. 4 PRP ; 1. perairan indonesia ialah laut wilayah beserta perairan pedalaman 2. laut wilayah Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil dari pulau-pulau terluar 3. diperbatasan dengan negara lain yang tidak mencapai 24 mil maka diambil garis tengah 4. perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam pada garis dasar 5. hak lintas laut damai diakui dan dijamin 6. tidak berlakunya kembali ‘ Territoriale Zee en Maritime kringen Ordonanti “ Implikasi nya pertambahan wilayah indonesia dari 2.027.087 menjadi 5.193.250

Landas Kontinental Indonesia Dikeluarkan 17 Februari 1969 Untuk memperkuat tgl 6 januari 1973 dikeluarkan UU No.1 tahun 1973, isinya ; 1. Dasar laut dan tanah dibawahnya, diluar wilayah perairan Indonesia sampai kedalaman 200m/lebih dimana masih mungkin dapat di eksplorasi dan dieksploitasi kekayaan alamnya merupakan hak pemerintah RI dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 2. Pengekspoitasikan kekayaan alam harus mengindahkan ; pencemaran, pertahanan – keamanan, jaringan perhubungan, telekomunikasi, listrik, perikanan, oceanologi, penelitian ilmiah dan cagar alam

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF Dikeluarkan 21 Maret 1980 Deklarasi mengenai jalur diluar laut Indonesia sejauh 200 mil dari garis pangkal / garis dasar Untuk memperkuat tanggal 18 Oktober 1983 mengelurkan UU No. 5 tahun 1983, isinya ; pemerintah Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk melakukan pengelolaan ( eksplorasi dan eksploitasi di dasar dan di air dalam zona tersebut

F. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 Dikeluarkan presiden 5 Juli 1959, karena persatuan dan kesatuan bangsa terancam, partai-partai politik tidak mampu menampilkan kepemimpinan nasional dan karena konstituante gagal dalam menjalankan tugasnya Isi dekrit ; ( 1 ). pembubaran konstituante, ( 2 ). Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya kembali UUDS, ( 3 ). Akan dibentuk MPRS dan DPAS

MASA DEMOKRASI PARLEMENTER 1950 - 1959 PERSAINGAN BEBAS UUD S 1950 LIBRAL Pemerintahan dibentuk oleh Parpol PM sbg kepala pemerintahan Presiden sbg kepala negara Persaingan antar parpol secara bebas Kabinet sering berganti / kedudukan kabinet goyah Terjadinya gangguan keamanan