KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
Advertisements

PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
AGRIBISNIS Agribisnis dalam arti sempit (tradisional) hanya merujuk pada produsen dan pembuat bahan masukan untuk produksi pertanian Agribisnis dalam pengertian.
Team Teaching Manajemen Agribisnis
DISTRIBUSI By : Van Moekrie Tulang
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)
FAKTOR PRODUKSI MANAJEMEN USAHATANI
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
KONDISI KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN( KTNA)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Lanjutan bab 3……………… Pertemuan 5.
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
Faktor-faktor Kelembagaan dalam Ekonomi Pertanian
1. WAWASAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
Oleh: Dr.Ir. Achmad Suryana Kepala Badan Litbang Pertanian
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
IDENTITAS PRIBADI Nama Lengkap : Andi Amran Asriadi, SP., M.Pd., MP.
Disusun oleh : Asih Reta Wening Surya A
AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI
Arah Kebijakan Persusuan
PEREKONOMIAN INDONESIA
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
SISTEM PERBANKAN INDONESIA
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
Lanjutan bab 3 Pertemuan 6.
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUAP-2010
KEBIJAKAN DAN PROGRAM BAKORLUH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2016*)
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI.
PROPOSAL PENELITIAN TANAMAN SIRSAK Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas pelajaran Aplikasi Komputer  Dosen Pembimbing : Rahmat Novrianda, ST.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEMENTERIAN PERTANIAN
Arah Kebijakan Persusuan
Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional
Kelembagaan dalam Pertanian
Badan Usaha Berdasarkan Lapangan Usaha Ekstraktif Agraris Manufaktur
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
MEMBANGUN KELOMPOK KUNCI MEBERDAYAKAN MASYARAKAT
(LAKU SUSI) LATIHAN KUNJUNGAN DAN SUPERVISI MATERI BINTEK DALAM RANGKA
DESTANA desa tangguh bencana.
Membangun Pertanian Modern di Wilayah Perbatasan FARID BAHAR Bogor, 8 Maret 2018.
KABUPATEN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Kiat Membangun dan Mengembangkan LKM AGRIBISNIS PERDESAAN
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
Muhammad Cahya Rizky Ananda
-Extension Institutions-
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
CASCADING DINAS PERTANIAN KAB. SAMPANG TAHUN 2017
TANTANGANNYA PADA MASA DEPAN
Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
Transcript presentasi:

KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN PERAN KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN Acara Rembug Paripurna Kel.KTNA Kab. Kampar Nirvana Hotel - Bangkinang, 12 Desember 2015 (By Kusyanto)

SIAPA – KTNA Pengurus Kelompok Tani-nelayan atau Tokoh Tani-nelayan yang berada dalam kelompok tani-nelayan; Memiliki jiwa pemimpin dan kepekaan sosial yang tinggi dalam membantu sesamanya; Mandiri, Pembaharu dan pelopor pembangunan pertanian Dipilih secara demokratis dalam forum Rembug Paripurna sesuai tingkatannya

APA PERAN KTNA Penyuluh Swakarsa ; Pengurus Koperasi; Pengelola P4S; Mitra kerja pemerintah ; Mitra usaha swasta maupun BUMN ; Pelindung dan pembela Petani-Nelayan. Negosiator

KTNA- SEBAGAI PENYULUH SWAKARSA Menguasai ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pertanian, (tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan-kelautan dan bahkan kehutanan) Membagi ilmu dan memberikan penjelasan hal- hal yang baru kepada petani nelayan dan masyarakat yang sekitarnya. Membimbing petani-nelayan untuk melaksanakan teknologi yang efisien tetapi menghasilkan kuantitas dan kualitas produksi yang mampu bersaing di pasar. II. KTNA- SEBAGAI PENGURUS KOPERASI Mampu memasarkan hasil produksi petani-nelayan Mampu menyediakan dan melayani kebutuhan sarana produksi pertanian serta kebutuhan pokok harian petani-nelayan. Mampu menyediakan permodalan usahatani petani- nelayan

III. KTNA- SEBAGAI PENGELOLA P.4S Lahan usahatani nya dapat menjadi tempat magang dan belajar bagi petani- nelayan yang lain, dan bersedia memberikan ilmu maupun contoh cara melaksanakannya kepada petani- nelayan yang belajar. Rumah tempat tinggalnya tersedia fasilitas untuk belajar dan menginap bagi yang berminat menggali ilmu langsung praktek IV. KTNA- SEBAGAI MITRA KERJA PEMERINTAH Menjalin komunikasi aktif dengan pihak pemerintah, khususnya lingkup pertanian, baik untuk mendapatkan informasi tentang program pembangunan pertanian yang perlu dibantu oleh petani-nelayan, ataupun menyampaikan aspirasi petani- nelayan yang perlu dibantu pemerintah. Mendukung untuk mensukseskan program pembangunan pertanian pemerintah baik sebagai pelaku usaha, penyuluhan ataupun memotivasi anggota kelompok tani pelaksana.

V. KTNA- SEBAGAI MITRA USAHA SWASTA/BUMN Memiliki dan menjaga hubungan usaha yang baik dengan pengusaha pertanian (off farm) baik per- orangan maupun perusahaan swasta, untuk kepentingan pemasaran hasil, kebutuhan sarana produksi dan bahkan kebutuhan permodalan. Memiliki dan menjaga hubungan usaha yang baik dengan BUMN, baik untuk kepentingan pemasaran hasil maupun kebutuhan sarana produksi, kebutuhan bahan pokok sehari-hari dan permodalan VI.KTNA- SEBAGAI PEMBELA & PELINDUNG PETANI Kasus bantuan sarana produksi pertanian yang kurang sesuai (kualitas dan masa pakai benih, jadwal yang terlambat dll). Harga produksi jatuh waktu panen akibat pengaruh kebijakan pemerintah (operasi pasar, import berlebihan, MEA 2015) Kerugian lain yang berkaitan dengan usaha petani-nelayan.

VII. KTNA- SEBAGAI NEGOSIATOR Mampu mempengaruhi kebijakan pembangunan desa melalui penyusunan APB-Des agar pembangunan lebih banyak diarahkan ke infrastruktur pertanian dan usaha ekonomi produktif (lebih mudah kalau KTNA juga dipilih sebagai ketua BPD) Mampu menjalin komunikasi harmonis agar pengusaha pertanian (off farm) selalu tertarik menjalin kerjasama dengan kelompok tani-nelayan atau lembaga ekonomi milik petani-nelayan Mampu menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah, khususnya kepada dinas, badan ataupun unit pelaksana teknis lingkup pertanian agar membuka peluang untuk berkomunikasi dengan para wakil petani- nelayan yang tergabung dalam wadah Kelompok KTNA disemua tingkatan secara periodik, misalnya melalui Rembug Madya ataupun Mimbar Sarasehan Mampu menjalin komunikasi dengan pihak wakil rakyat (DPR-DPRD) agar memahami fungsi KTNA dan sehingga punya semangat untuk memperjuangkan nasib petani-nelayan dan kelancaran usulan anggaran operasional Kelompok KTNA

PEDOMAN PENTING DALAM PEMILIHAN PENGURUS KELOMPOK KTNA

MENSUKSESKAN PROGRAM UPSUS PAJALE SEBAGAI BENTUK KEPERDULIAN PETANI TERHADAP KETAHANAN PANGAN NASIONAL TERIMAKASIH