PANGAN, PERLUASAN REVOLUSI HIJAU DAN KEMISKINAN

PERTUMBUHAN PENDUDUK PENINGKATAN PANGAN THOMAS MALTHUS: -SDA PENGHASIL JIKA TIDAK ADA PENGEKANGAN*), KECENDERUNGAN PERTAMBAHAN JUMLAH MANUSIA AKAN LEBIH CEPAT DARI PERTAMBAHAN SUBSISTEN (PANGAN) -SDA PENGHASIL PANGAN TERBATAS -ON-FARM : UNCERTAINTY MASALAH PANGAN KEMISKINAN REVOLUSI HIJAU

PANGAN (Ketahanan Pangan) Ktt ketahanan pangan FAO 1996 (186 negara) Deklarasi ROMA : Pengurangan jumlah penduduk kurang pangan sebanyak 400 juta jiwa selama 20 tahun (1996-2012) ----- 50 % dari tahun 1996 Realita : Hanya 8 juta penduduk/tahun Faktor penyebab : Kurangnya political will pemerintah Berkurangnya sumberdaya yang dialokasikan Laju pertumbuhan penduduk

Revolusi hijau (green revolution) Usaha manusia dalam meningkatkan produksi Pangan dengan jalan pengembangan teknologi Pertanian/produksi untuk mencukupi kebutuhan Pangan dunia dan kesejahteraan penduduk dunia perubahan secara cepat dalam produksi bahan Pangan Asumsi : Produksi bahan pangan tidak akan mencukupi apabila Hanya mengandalkan cara produksi tradisional

Prinsip : Peningkatan produksi dengan mengubah pertanian Tradisional menjadi pertanian modern Pemanfaatan teknologi up to date Nama lain : Revolusi agraria Ciri-ciri : Berkurangnya ketergantungan para petani thd iklim, karena meningkatnya peran iptek Spesialisasi komoditas/monokultur Penggunaan bibit unggul tahan hama dan penyakit Pemanfaatan teknologi maju/alat modern : labour saving

Prioritas komoditas : Serealia (gandum, jagung,padi, sorghum) Penyandang dana awal : Ford & Rockefeller Foundation : gandum meksiko (1950), padi filipina (1960)

Dampak Positif Revolusi Hijau : Produksi serealia meningkat sehingga pemenuhan Pangan (karbohidrat) meningkat. Dampak negatif : 1.Penurunan produksi protein, karena pengembangan serealia tidak diimbangi pengembangan pangan sumber protein dan lahan peternakan diubah jadi sawah 2.Penurunan keanekaragaman hayati 3.Penggunaan pupuk terus menerus menyebabkan ketergantungan lahan dan tanaman pada pupuk muncul paradigma pertanian organik 4.Penggunaan pestisida berlebihan,menyebabkan Munculnya hama strain baru yang resisten

Kemiskinan, Mengapa ? Kemiskinan dialami oleh semua negara di dunia Permasalahan klasik di negara miskin: pertumbuhan versus distribusi pendapatan Penyebaran kemiskinan tidak merata di NSB Kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan.

A P A ?? Kemiskinan absolut: diidentifikasikan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu Didasarkan pada konsumsi, terdiri dari dua elemen: Pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi Garis kemiskinan (poverty line): Rp/kapita/bulan Desa vs kota

A P A ?? Kemiskinan absolut: Kemiskinan relatif: Kemiskinan kultural diidentifikasikan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu Didasarkan pada konsumsi, terdiri dari dua elemen: Pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi Garis kemiskinan (poverty line): Rp/kapita/bulan Desa vs kota Kemiskinan relatif: pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan Dibandingkan lingkungan di mana tinggal Kemiskinan kultural Kemiskinan struktural

bagaimana: KEMISKINAN ABSOLUT DAN RELATIF kasus DI DIY SUSENAS tahun 1984 dan 1987 Pendapatan rata-rata per kapita di Daerah Istimewa Yogyakarta berada di atas garis batas kemiskinan Secara relatif penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta masih ada yang miskin Lihat Tabel 2 dan 3 (di Microsoft Word)

GARIS KEMISKINAN Tabel 2 Pendapatan Rata-rata per kapita di daerah Istimewa Yogyakarta 1984 - 1987 Daerah 1984 1987 Y Y* Kriteria Desa Rp. 12.952 Rp. 7.746 Tidak miskin Rp. 19.879 Rp. 10.294 Kota Rp. 25.290 Rp. 13.731 Rp. 28.978 Rp. 17.318                 Catatan :  Y   = pendapatan rata-rata per kapita                                   Y* = pendapatan minimum kriteria gairs kemiskinan

Menghitung jumlah si miskin dan “nyaris miskin”?

SEBERAPA BESAR TINGKAT KEMISKINAN TERJADI? Menggunakan cara Headcount Index: menghitung jumlah miskin sebagai proporsi dari populasi Diperbaiki dengan cara Poverty Gap: menghitung transfer yang akan membawa pendapatan setiap penduduk miskin hingga tingkat di atas garis kemiskinan

KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN 1976 - 2001 Selama periode 1976 sampai 2001, telah terjadi peningkatan batas garis kemiskinan, yang disesuaikan dengan kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perkembangan terakhir kondisi kemiskinan ( tahun 2002) adalah sebesar 38,4 juta jiwa (18,2%) dengan presentase penduduk miskin perkotaan sebesar 14,5% dan di perdesaan sebesar 21,1%.

TREND DALAM INDIKATOR KEMISKINAN: 1969-2001 Menurut BPS ada suatu penurunan yang berkesinambungan dalam persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan, di Indonesia sejak tahun 1976. Kendati demikian, populasi perkotaan berkembang lebih cepat dibanding populasi pedesaan, sehingga penurunan dalam jumlah absolut kemiskinan jauh lebih lambat dari total kaum miskin tahun 1987. Terdapat dua alasan utama mengapa penurunan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan yang berkesinambungan cukup cepat (Booth, 1992). Pertama, ketidakseimbangan dalam kawasan pedesaan menurun antara tahun 1981 dan 1987. Kedua, garis kemiskinan pedesaan yang ditetapkan oleh BPS dalam kenyataan bertambah lebih lambat antara tahun 1981 dan 1987 dibanding indeks harga pedesaan yang digunakan. Hal ini merefleksikan fakta bahwa harga bahan makanan pokok, khususnya beras, meningkat kurang cepat sejak tahun 1981 dibandingkan dengan harga-harga lainnya.

Studi yang dilakukan oleh Sumarto (2002) dari SMERU Research Institute berdasarkan survei yang dilakukan atas 100 desa selama periode Agustus 1998 hingga Oktober 1999. Hasil studinya menemukan bahwa: n      • Terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan. Artinya, ketika perekonomian tumbuh, kemiskinan berkurang; namun ketika perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan, kemiskinan meningkat lagi. n        • Pertumbuhan tidak mengurangi kemiskinan secara permanen. Walaupun terjadi pertumbuhan dalam jangka panjang selama periode sebelum krisis, banyak masyarakat yang tetap rentan terhadap kemiskinan. n    • Pertumbuhan secara kontemporer dapat mengurangi kemiskinan. Sehingga pertumbuhan yang berkelanjutan penting untuk mengurangi kemiskinan. n       • Walaupun terjadi pertumbuhan dalam jangka panjang, namun tidak mengurangi kemiskinan secara permanen. Sejumlah besar masyarakat tetap rentan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, manajemen kejutan (management of shocks) dan jaring pengaman harus diterapkan. n          • Pengurangan ketimpangan mengurangi kemiskinan secara signifikan. Sehingga sangat penting untuk mencegah pertumbuhan yang meningkatkan ketimpangan. n        • Memberikan hak atas properti dan memberikan akses terhadap kapital untuk golongan masyarakat miskin dapat mengurangi kesenjangan, merangsang pertumbuhan, dan mengurangi kemiskinan.  

Persentase Individu yang Hidup dalam Kemiskinan, 1997 dan 2000 Berdasarkan IFLS 2 dan IFLS3 Hasil studi dengan IFLS menunjukkan bukti bahwa selama tiga tahun (periode tahun 1997 sampai dengan akhir tahun 2000) tingkat kemiskinan sedikit menurun namun tidak signifikan, dari 17,4% menjadi 15,5% walaupun terdapat perbedaan antar provinsi dan antar daerah perkotaan dan pedesaan. Jika melihat peningkatan kemiskinan yang besar dan signifikan menjadi 27% yang terjadi antara tahun 1997 sampai akhir tahun 1998, hal ini menunjukkan kembalinya tingkat kemiskinan.

Median Pengeluaran Perkapita (Rp), 1997 dan 2000 Berdasarkan IFLS2 dan IFLS3 Sejalan dengan pergerakan kemiskinan, pendapatan riil meningkat pada sebagian besar masyarakat namun dengan tingkat yang tidak signifikan. Pendapatan median meningkat hampir 6% secara nasional.

Transisi ke dalam/ke luar Kemiskinan, 1997 dan 2000 Berdasarkan IFLS2 dan IFLS3 Gambar di atas menunjukkan pergerakan jumlah masyarakat yang masuk dan ke luar dari kemiskinan. Terlihat bahwa lebih dari setengah masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin pada tahun 1997, tidak lagi termasuk dalam kelompok miskin pada tahun 2000 dan hampir separuh yang termasuk dalam golongan miskin pada tahun 2000, justru tidak termasuk dalam golongan miskin pada tahun 1997. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berhubungan dengan pergerakan ke luar kemiskinan dari tahun 1997 sampai tahun 2000. Ditemukan juga bahwa penduduk yang tinggal di pedesaan umumnya lebih miskin.

Perkembangan Arah Program Pemberdayaan Masyarakat dan Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Kurun Pelita VI (TA. 1993/1994 s.d. 1998/1999)

D E S A I N P2KP

P 2 K P V I S I Masyarakat yang berdaya mampu menjalin sinergi dengan pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengen efektif, secara mandiri, dan berkelanjutan. M I S I Memberdayakan masyarakat perkotaan, terutama masyarakat miskin, untuk menjalin kerjasama sinergis dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan melembagakan budaya kemitraan antar pelaku pembangunan.

P2KP Akses Daya Kunci: 1. BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) merupakan salah satu kegiatan proyek pendukung Program Penangggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) baik pada tahap I maupun pada tahap II yang sedang berjalan Komponen dana BLM bertujuan membuka akses bagi masyarakat miskin ke sumberdaya kapital untuk digunakan secara langsung dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Dana ini bersifat ”wakaf” dari pemerintah ke masyarakat kelurahan penerima, yang pengelolaannya dipercayakan ke organisasi masyarakat yang dibentuk secara demokratis, partisipatif, tranparan dan tanggunggugat, yang secara generik disebut BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).

2. Badan Keswadayaan Masyarakat Untuk mengelola BLM, BKM membentuk gugus tugas, yakni Unit Pengelolaan Keuangan (UPK), di samping gugus tugas lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan. Fungsi utama unit ini dalah menajemen dana BLM dan dana-dana lain yang diperoleh organisasi masyarakat warga melalui BKM (dana PAKET, sumbangan, dll) termasuk mengawasi dan mengadministrasi penyaluran, pengembalian serta penggunaan dana pinjaman bergulir. UPK dipimpin seorang manajer dan beberapa staf yang dipilih melalui Rapat Anggota BKM, berdasarkan kriteria kemampuan di bidang keuangan dan pengelolaan pinjaman bergulir. Besarnya Dana BLM ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di kelurahan penerima proyek.

Berbeda dengan P2KP tahap 1 (hanya terdiri atas pengembangan masyarakat dan BLM), dalam P2KP Tahap 2 ini mengalami perluasan komponen proyek, yaitu pengembangan masyarakat dan kapasitas pemda, penyaluran dana BLM, serta penyaluran dana Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET). Dana PAKET adalah dana yang dialokasikan untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan serta melembagakan proses konsultatitf antara keduanya pada tingkatan kota. Berbeda dengan BLM, dana PAKET hanya dapat digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang direncanakan secara partisipatif serta diusulkan oleh organisasi masyarakat warga bekejasama dengan dinas pemerintah kota/kabupaten atau sebaliknya. Dana PAKET bersifat ”simultan” sebesar setengah pendanaan dari kegiatan yang diusulkan dan dikelola oleh panitia kemitraan yang dibentuk dari gabungan satu organisasi masyarakat warga (BKM) dengan dinas terkait.

PENYEBAB KEMISKINAN Menurut Sharp, et.al (1996 : h 173-191) Ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya Perbedaan kualitas sumber daya manusia Perbedaan dalam akses modal

ALTERNATIF SOLUSI Mobilisasi tenaga kerja yang belum didayagunakan agar terjadi pembentukan modal Transfer sumber daya pertanian ke industri melalui mekanisme pasar Sektor pertanian berbasis teknologi menjadi sektor yang memimpin