INSPEKTORAT PROV. JATIM PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN TINDAK KURUPSI DI PEMERINTAHAN NYOMAN SUWARDIKA, SH., MSA. (HP. 08123010353) INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN

Dasar Hukum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Mengapa Slide ini Penting? Slide ini memperlihatkan empat hal penting dalam pengarusutamaan gender Inti Uraian Membahas pelaksanaan pengarusutamaan gender akan dilihat dari empat hal yaitu akses yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan Partisipasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan kontrol, artinya pelibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambil keputusan. Manfaat yang sama diterima oleh laki-laki dan perempuan Instruksi Presiden No 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017

DASAR HUKUM Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/592/KPTS/013/2016 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar . Satuan Tugas ini memiliki tugas antara lain melakukan pengawasan dan pengendalian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungli di wilayah kerja Pemprov Jatim dan diketuai oleh Wakil Gubernur Jawa Timur.

Peran Inspektorat Pencegahan Perlu adanya suatu perubahan/perkembangan Perbaikan Remunerasi Pada Pelayanan Kepegwaian  Mendorong peningkatan Tunj Kinerja Regulasi Perlu adanya suatu perubahan/perkembangan Kegiatan/ Sosialisasi Pada Layanan Pendidikan  Sosialisasi pencegahan korupsi dana pendida Sosialisasi terkait Saber Fungli Sosialisasi Zona Integritas Soisialisasi dll

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DENGAN : KETUA UMUM WAKIL GUBERNUR, KETUA PELAKSANA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SERTA WAKIL KETUA INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR, YANG LEBIH MENGEDEPANKAN PADA FUNGSI PENCEGAHAN/ PEMBINAAN.

Pengawasan terhadap pungutan liar diantaranya : FOKUS AREA Pengawasan terhadap pungutan liar diantaranya : 1. PERIJINAN Sektor Perijinan, merupakan area yang rawan akan potensi pungutan liar. Sasaran pengawasan dilakukan diantaranya pada penerbitan IMB, HO, Trayek, Pertambangan, Perhubungan, Tanah dan Ijin Usaha. 2. HIBAH dan BANTUAN SOSIAL Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial menjadi komoditas beberapa oknum untuk mencari keuntungan. Permasalahan Dana Bantuan Hibahatau Sosial sering terjadi pada proses pencairan dan pemotongan dana bantuan. Mengapa Slide ini Penting? Slide ini memperlihatkan empat hal penting dalam pengarusutamaan gender Inti Uraian Membahas pelaksanaan pengarusutamaan gender akan dilihat dari empat hal yaitu akses yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan Partisipasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan kontrol, artinya pelibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambil keputusan. Manfaat yang sama diterima oleh laki-laki dan perempuan 3. KEPEGAWAIAN Pengelolaan kepegawaian juga menjadi salah satu area yang rawan terjadi Pungli. Potensi pungli diantaranya pada mutasi pegawai, kp, promosi jabatan, Pensiun, PTT.

Pengawasan terhadap pungutan liar diantaranya : FOKUS AREA Pengawasan terhadap pungutan liar diantaranya : 4. PENDIDIKAN Meski Pemerintah berupaya memberikan pelayanan Pendidikan secara gratis/murah namun beberapa sekolah masih memungut wali murid dengan berbagai alasan. . 5. PENGELOLAAN DANA DESA. Dalam pengelolaan Dana Desa sering juga disalah gunakan oleh beberapa oknum untuk memungut keuntungan secara ilegal. Pungutan biasanya terjadi melalui pemotongan Dana Desa serta pengamblan bunga bank. Mengapa Slide ini Penting? Slide ini memperlihatkan empat hal penting dalam pengarusutamaan gender Inti Uraian Membahas pelaksanaan pengarusutamaan gender akan dilihat dari empat hal yaitu akses yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan Partisipasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan kontrol, artinya pelibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambil keputusan. Manfaat yang sama diterima oleh laki-laki dan perempuan 6. PELAYANAN PUBLIK Komitmen Pem. thdp peningkatan pely kpd masy blm sepenuhnya diimbangi komitmen peg, bahkan masih ada oknum yang menjadikan komoditas saat masy. membutuhkan pelayanan pem. Contoh pel publik yg berpotensi terjadi Pungli diantaranya penyaluran beras miskin, Pengurusan KTP,pel. Kes serta SAMSAT).

7. PENGADAAN BARANG dan JASA FOKUS AREA Pengawasan terhadap pungutan liar diantaranya : 7. PENGADAAN BARANG dan JASA Banyak kasus-kasus korupsi / pungli yg terjadi pd area pengadaan B/J, diantaranya perencanaan pengadaan serta penentuan pemenang. Mengapa Slide ini Penting? Slide ini memperlihatkan empat hal penting dalam pengarusutamaan gender Inti Uraian Membahas pelaksanaan pengarusutamaan gender akan dilihat dari empat hal yaitu akses yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan Partisipasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan kontrol, artinya pelibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambil keputusan. Manfaat yang sama diterima oleh laki-laki dan perempuan

penyelenggaraan pemerintahan. TUJUAN : Dengan dibentuknya Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pungli di Provinsi Jatim memberikan semangat baru kpd kita selaku penyelenggara Pemda utk semakin antisipatif thdp terjadinya penyimpangan khususnya pungli dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengapa Slide ini Penting? Slide ini memperlihatkan empat hal penting dalam pengarusutamaan gender Inti Uraian Membahas pelaksanaan pengarusutamaan gender akan dilihat dari empat hal yaitu akses yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan Partisipasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan kontrol, artinya pelibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambil keputusan. Manfaat yang sama diterima oleh laki-laki dan perempuan

Langkah Kerja Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pungli Sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara; Identifikasi potensi pungli pada Perangkat Daerah (PD) Penyelenggara Pelayanan. 3. Pembinaan dan Pengawasan pada PD Penyelenggara Pelayanan 4. Inspeksi kepada PD Penyelenggara Pelayanan. 5. Rapat Kerja/Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

Dlm melaksanakan tugasnya, Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar juga dibantu Inspektorat selaku APIP utk ikut melakukan pembinaan kpd penyelenggara pemerintahan serta melakukan pengawasan Thd adanya Pungli. Mengapa Slide ini Penting? Slide ini memperlihatkan empat hal penting dalam pengarusutamaan gender Inti Uraian Membahas pelaksanaan pengarusutamaan gender akan dilihat dari empat hal yaitu akses yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan Partisipasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan kontrol, artinya pelibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambil keputusan. Manfaat yang sama diterima oleh laki-laki dan perempuan

Pembinaan dan pengawasan dilakukan saat pelaksanaan Riksa reguler, pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan tujuan tertentu. Mengapa Slide ini Penting? Slide ini memperlihatkan empat hal penting dalam pengarusutamaan gender Inti Uraian Membahas pelaksanaan pengarusutamaan gender akan dilihat dari empat hal yaitu akses yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan Partisipasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan kontrol, artinya pelibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambil keputusan. Manfaat yang sama diterima oleh laki-laki dan perempuan

Perlu disadari bersama bahwa “memberi dan Pencegahan Pungutan liar dapat berjalan secara efektif jika ada kesadaran Masy. utk tidak “berpartisipasi” dlmPungli serta dilakukan Was oleh masyarakat serta pengawasan melekat oleh atasannya secara berjenjang. Perlu disadari bersama bahwa “memberi dan menerima suap/pungutan yang tidak ada dasar hukumnya merupakan suatu tindak pidana”. Mengapa Slide ini Penting? Slide ini memperlihatkan empat hal penting dalam pengarusutamaan gender Inti Uraian Membahas pelaksanaan pengarusutamaan gender akan dilihat dari empat hal yaitu akses yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan Partisipasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan kontrol, artinya pelibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambil keputusan. Manfaat yang sama diterima oleh laki-laki dan perempuan

Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Juanda No. 8 Sidoarjo PELAPORAN Laporkan Tindakan Pungutan Liar ke Sekretariat Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar d/a : Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Juanda No. 8 Sidoarjo Telp 031-85583000 - faximili 031-8548153 Mengapa Slide ini Penting? Slide ini memperlihatkan empat hal penting dalam pengarusutamaan gender Inti Uraian Membahas pelaksanaan pengarusutamaan gender akan dilihat dari empat hal yaitu akses yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan Partisipasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan kontrol, artinya pelibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambil keputusan. Manfaat yang sama diterima oleh laki-laki dan perempuan

DAMPAK PUNGLI EKONOMI BIAYA TINGGI; TATANAN MASYARAKAT RUSAK; MENGHAMBAT IKLIM INVESTASI DAN PEMBANGUNAN; MASYARAKAT DIRUGIKAN; KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT KPD PEMERINTAH; PUNGLI ITU SUDAH MERASUK DAN MERUSAK SENDI-SENDI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA TERBITKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TTG PEMBENTUKAN SATGAS SABER PUNGLI

Bertj. Kpd Pres/Gub/Bupati/Walikota DGN PERPRES NO. 87 TH 2016 Dibentuk : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yg Selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Bertj. Kpd Pres/Gub/Bupati/Walikota

Bahwa dlm rangka menciptakan kualitas pelayanan kpd masy Bahwa dlm rangka menciptakan kualitas pelayanan kpd masy. Yg berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur serta terlepas dari adanya permasalan yg timbul berupa adanya pungli yg saat ini sdh berkonotasi menjadi akar budaya yg ada dlm proses pelayanan publik yg dilakukan oleh Aparatur Negara, perlu membentuk Unit Satuan Tugas Saber Pungli Prov Jatim.

Ttg Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Timur Skep Gub. Jatim No. 188/624/KPTS/013/2016 : Tgl 4 Nopember 2016 Ttg Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Timur

DEFINISI PUNGLI (Ps. 12 Huruf e UU No.20 Th. 2001) PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YG DGN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SCR MELAWAN HUKUM, ATAU DGN MENYALAHGUNAKAN KEKUASAANNYA MEMAKSA SESEORANG MEMBERIKAN SESUATU, MEMBAYAR, ATAU MENERIMA PEMBAYARAN DGN POTONGAN, ATAU UTK MENGERJAKAN SESUATU BAGI DIRINYA SENDIRI;

Penyalahgunaan wewenang. Faktor Penyebab Faktor mental. Karakter atau kelakuan dp seseorang dlm bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.  Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dpt melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yg melakukan pungutan liar

Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. Faktor Penyebab Faktor kultural & Budaya Organisasi. Budaya yg terbentuk di suatu lmbg yg berjalan terus menerus thdp pungutan liar & penyuapan dpt menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa. Terbatasnya sumber daya manusia. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Saber Pungli mempunyai Tugas : Melaksanakan Pemberantasan Pungutan Liar scr Efektif dan Efisien dgn mengoptimalkan pemanfaatan Personil, Satker dan Sarpras baik yang berada dikementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah

Fungsi Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi . Cr Kerja Fungsi Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi . Menekankan pd 4 fungsi

PENJABARAN TUGAS SATGAS UNIT SATGAS TUGAS UNIT INTELIJEN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMETAAN TERHADAP MODUS OPERADI YANG DILAKSANAKAN OLEH OKNUM PELAKU PUNGLI; MELAKUKAN KEGIATAN PENYUSUPAN, ELICITING DALAM RANGKA MEMPEROLEH BAHAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN; MEMBUAT LAPORAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN KEPADA KETUA PELAKSANA SATGAS; MEMBANTU PELAKSANAAN PENGAMANAN INTERNAL TERHADAP KEGIATAN PENEGAKKAN HUKUM YANG DILAKSANAKAN OLEH SATGAS SAPU BERSIH DARI KEMUNGKINAN ADANYA UPAYA YANG DAPAT MELEMAHKAN SATGAS; PENCEGAHAN MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PREVENTIF BAIK MELALUI SOSIALISASI, PENYULUHAN, PELATIHAN DAN KEGIATAN LAIN DALAM RANGKA MENCEGAH TERJADINYA PUNGLI, PENINDAKAN MELAKUKAN UPAYA-UPAYA REPRESIF (OTT) SESUAI KEWENANGANNYA TERHADAP PARA PELAKU PUNGLI DI SELURUH K/L YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, YUSTISI MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA KETUA PELAKSANA BERKAITAN DENGAN PELAKU YANG SUDAH DILAKUKAN PENINDAKAN, APAKAH DILAKUKAN PENINDAKAN SECARA ADMINSTRASI ATAU SECARA PIDANA SESUAI KEWENANGANNYA.

Pencegahan Pungli Penyalahgunaan wewenang. Mutasi/Rotasi Jabatan Faktor Mental Perubahan Mindset Faktor Ekonomi Perbaikan Remunerasi

LANJUTAN ..... Terbatasnya sumber daya manusia. Faktor kultural & Budaya Organisasi Reformasi kultur/Teladan Pimpinan Terbatasnya sumber daya manusia. Pembangunan Pelayanan dengan Sistem Informasi Online Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. Meningkatkan SPI dan Waskat

Peran Inspektorat Pencegahan Perlu adanya suatu perubahan/perkembangan Perbaikan Remunerasi Pada Pelayanan Kepegwaian  Mendorong peningkatan Tunj Kinerja Regulasi Perlu adanya suatu perubahan/perkembangan Kegiatan/ Sosialisasi Pada Layanan Pendidikan  Sosialisasi pencegahan korupsi dana pendida Sosialisasi terkait Saber Fungli Sosialisasi Zona Integritas Soisialisasi dll

Dirreskrmsus Polda Jatim SUB UNIT SATGAS PENINDAKAN KOORDINATOR Dirreskrmsus Polda Jatim KBP Drs. WIDODO, S.H., M.H. UKL 1 KBP Drs. Agung Yudha KOL. CPM Subiakto AKBP Eko Siswoyo KMP. Ali Purnomo MAYOR LAUT Golkar Nowo Pamilu Faisal Yusuf (Jaksa) AKP Melatisari AKP Yuyus Andristanto IPTU Andri Setya IPTU Suprihono BRIPKA Hartanto BRIGADIR Panggah Serdawanto UKL 2 KBP Indra Jafar AKBP Pranatal Suwanto MAYOR POM Prawoto KMP. Totok Iswiyanto AKP Suharta AKP Roni Setyawan IPTU Imam Syaifudin Roji IPDA I Made Aryanto BRIPKA Firly Wahdani BRIPKA Yudo Wisnu Rustan Efendi UKL 3 Nikolaus Kondomo (Jaksa) Lukas Alexander (Jaksa) MAYOR CPM Juni KMP .Toni Prasetyo KMP Kurniawan Wulandono KAPTEN POM Yuliantoro AKP Ngadiman IPTU Zainul Imam IPDA Kushartono AIPTU Sujianto AIPTU Ferdiawan UKL 4 KOL. LAUT Hari Murti AKBP Sudamiran AKBP Agus Widodo Dandeni Herdiana (Jaksa) Alexander Paskah (Jaksa) I Nyoman Suwardika (Inspektorat Pemda) IPTU Evandy Romi M IPDA Tri Prayogi IPDA Harsono IPDA Ali Yuskar AIPDA M. Ali Maki BRIPKA Yahudi

Penindakan 1 Peran Inspektorat Jika terbukti: Hukuman Disiplin Dumas terkait Pungli Klarifikasi Audit Investigasi Jika terbukti: Hukuman Disiplin

- - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Peran Inspektorat Penindakan 2 Analisis Dumas - - Operasi Tangkap Tangan (OTT) - Audit Investigasi Tim Saber Pungli Hukuman Disiplin Meneruskan ke Aparat Penegak Hukum (APH) Dumas Rekomendasi

Sekretariat Unit Satgas Saber Pungli Prov jatim berada di Polda Jatim Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi. sekretariat Sekretariat Unit Satgas Saber Pungli Prov jatim berada di Polda Jatim

pemberantasan pungutan liar : Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing

TUGAS SUB UNIT SATGAS PENINDAKAN Skep Gubernur Jatim No : 188/624/KPTS/013/2016 Melakukan pengumpulan data dan informasi dari lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi ; Melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satker, dan sarana pra sarana dengan target operasi tangkap tangan terhadap para pelaku pungli di seluruh KLDI (Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi) yang memberikan pelayanan publik; Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.

POLA TINDAK SUB UNIT SATGAS PENINDAKAN Menerima data dugaan pungli dari sub unit satgas Inteligent : Melaksanakan penyelidikan Melaksanakan kegiatan tangkap tangan Menerima langsung laporan/pengaduan dari masyarakat tentang adanya dugaan pungli di tempat pelayanan publik : Dilanjutkan dengan Penyelidikan dan koordinasi dengan Sub Unit Satgas Inteligent untuk dilakukan pematangan dan pendalaman informasi Melaksanakan tindakan tangkap tangan terhadap pelaku pungli Mengapa Slide ini Penting? Slide ini memperlihatkan empat hal penting dalam pengarusutamaan gender Inti Uraian Membahas pelaksanaan pengarusutamaan gender akan dilihat dari empat hal yaitu akses yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan Partisipasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan kontrol, artinya pelibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambil keputusan. Manfaat yang sama diterima oleh laki-laki dan perempuan

Dalam kegiatan Sapu Bersih Pungli Kegiatan tangkap tangan terhadap pelaku pungli dilakukan oleh Anggota Unit Satgas Penindakan dalam Ikatan UKL (Unit Kecil Lengkap) dengan syarat terpenuhi alat bukti yang sah (Pasal 184 UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) Setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan tindakan / prosedur sesuai ketentuan yang berlaku (Sbgmn KUHAP), dengan tetap memperhatikan pendapat/masukan/saran dari Sub Unit Satgas Yustisi apakah perkara termasuk lingkup pelanggaran administrasi atau pidana Mengapa Slide ini Penting? Slide ini memperlihatkan empat hal penting dalam pengarusutamaan gender Inti Uraian Membahas pelaksanaan pengarusutamaan gender akan dilihat dari empat hal yaitu akses yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan Partisipasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan kontrol, artinya pelibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambil keputusan. Manfaat yang sama diterima oleh laki-laki dan perempuan

ANGGARAN SELURUH UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NO. SUB UNIT SATGAS JUMLAH KET 1. KELOMPOK AHLI Rp. 382.700.000,- - 2. SEKRETARIAT Rp. 322.992.000,- 3. PENCEGAHAN Rp. 399.700.000,- 4. INTELIJEN Rp. 621.432.000,- 5. PENINDAKAN Rp. 999.936.000,- 6. YUSTISI Rp. 273.240.000,- TOTAL ANGGARAN Rp. 3.000.000.000,- Anggaran utk Penindakan OTT Saber Pungli dari 4 November 2016 s/d 31 Maret 2017 menggunakan DIPA Polri. Untuk Tahun 2017 telah mendapatkan Hibah anggaran pemberantasan Pungli dari Pemprov. Jatim disimpan di Sekretariat UPP Prov. Jatim.

ANGGARAN Kegiatan penindakan Saber Pungli tahun 2016, menggunakan anggaran rutin dari masing-masing Instansi. Kegiatan penindakan Saber Pungli tahun 2017, menggunakan anggaran APBD Prov. Jatim Tahun Anggaran 2017. PELAPORAN KEGIATAN : Untuk tertib administrasi, setiap kegiatan dibuatkan Rencana Kegiatan Harian dan Laporan Hasil Kegiatan. Mengapa Slide ini Penting? Slide ini memperlihatkan empat hal penting dalam pengarusutamaan gender Inti Uraian Membahas pelaksanaan pengarusutamaan gender akan dilihat dari empat hal yaitu akses yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan Partisipasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan kontrol, artinya pelibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambil keputusan. Manfaat yang sama diterima oleh laki-laki dan perempuan

TERIMA KASIH