BIROKRASI Pertemuan ke-2

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Advertisements

Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Badan Layanan Umum (BLU)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
STANDAR 2.
PENGANTAR ILMU ADMINISTASI NEGARA
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Chapter 1 Sekolah sebagai sistem sosial
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
NEGARA DAN KONSTITUSI SISTEM KETATANEGARAAN
Kelompok : 1. Dicky Setya Abdi 2. M Edy Dwi Laksono
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Governance dalam Administrasi Publik dan Kebijakan Publik
BEBERAPA PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
STATUTA PERGURUAN TINGGI
A. ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA
Resista Vikaliana, S. Si. MM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
DASAR-DASAR ADMINISTRASI PUBLIK
Good Governance Etika Bisnis.
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
STATUTA PERGURUAN TINGGI
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA oleh : Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
ADMINISTRASI PEMDA Konsep Dasar Pemerintahan Daerah
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Sistem perekonomian Indonesia
BIROKRASI DAN POLITIK ABDUL HAKIM FIA UB.
hukum administrasi (negara)
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
OTONOMI, DESENTRALISASI, DAN FEDERASI
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
MANAJEMEN BIROKRASI DITA DONNA BALANTIKA ( )
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Oleh : Teori Konstitusi Oleh :
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
KONSEP DASAR ORGANISASI KESEHATAN
Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil
Materi-4 Pengantar Ilmu Politik INSTITUSI POLITIK
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
MANAJEMEN PENYULUHAN PERTANIAN OLEH : YOPY IMENUEL ISMAEL, S.ST., MM CIPTAKANLAH RASA NYAMAN DALAM SETIAP PRIBADI DENGAN BENAR.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
ADMINISTRASI PUBLIK. DEFINISI Administrasi berasal dari bahasa latin ‘ad’= pada" dan “ministrar’= melayani". Dengan demikian administrasi berarti memberikan.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
MODEL IMPLEMENTASI MODEL IMPLEMENTASI VAN METER & VAN HORN 10/25/20191 Komunikasi antar organisasi dan kgt pelaksanaan Standar dan sasaran kebijakan Karakteristik.
Transcript presentasi:

BIROKRASI Pertemuan ke-2

Dalam dunia pemerintahan konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan. Dalam dunia bisnis, konsep birokrasi diarahkan untuk efisiensi pemakaian sumberdaya dengan pencapaian output dan keuntungan yang optimum.

Bagaimana kita memahami birokrasi di Indonesia Bagaimana kita memahami birokrasi di Indonesia? Birokrasi pemerintah adalah seluruh jajaran badan-badan eksekutif sipil yang dipimpin oleh pejabat pemerintah di bawah tingkat menteri. Tokoh pokok birokrasi adalah secara profesional menindaklanjuti keputusan politik yang telah diambil pemerintah. Kabinet yang terdiri dari para menteri bukan birokrasi.

Terdapat dua istilah yang digunakan untuk menyebut birokrasi pemerintah secara resmi yaitu aparatur negara dan penyelenggara negara. Istilah aparatur negara misalnya digunakan pada jabatan menteri negara pendayagunaan aparatur negara. Penyelenggara negara digunakan pada tatanan suprasturktur yaitu lembaga-lembaga negara yang secara enumeratif disebut dalam UUD 1945 sebagai kewenangan dan fungsinya, ditugasi melaksanakan tugas pokok negara.

BIROKRASI DAN NEGARA Pendalaman mengenai negara ini penting untuk dijelaskan karena dua alasan yaitu : Semua birokrasi dalam pengertian publik erat hubungannya dengan negara, karena keberadaan dan arah birokrasi diasumsikan selalu mengikuti arah kebijakan dan arah politik negara. Negara adalah rumah utama dari birokrasi dalam ranah publik Begitu negara berdiri secara legal formal, maka birokrasi baru bekerja sesudah kelahirannya. Dalam ilmu negara dkenali bahwa birokrasi bekerja untuk negara. Birokrasi adalah alat negara dan pemerintahan dalam berbagai manajemen pemerintahan.

Birokrasi pemerintahan sebagai mesin negara kalau sebelumnya dikatakan bahwa birokrasi adalah alat negara, disini lebih spesifik dikatakan bahwa dalam negara, disini lebih spesifik dikatakan bahwa dalam negara, sebelum dijalankan oleh birokrasi maka harus ada pemerintahan yang mengatur birokrasi. Apa itu pemerintah>> keseluruhan struktur, lembaga dan unit-unit dalam negara yang bertugas untuk mengatur terlaksananya tugas-tugas pemerintahan baik yang bersifat internal maupun kepada masyarakat umum. Ilmu yang mempelajari bekerjanya struktur dan proses-proses penyelenggaraan pemerintahan disebut ilmu pemerintahan.

Dengan kata lain, dalam pemerintahan dapat digolongkan 2 bagian besar dalam tatanan kenegaraan, yaitu institusi atau orang orang ‘yang memerintah’ dan lembaga baik formal maupun informal diluar pemerintahan yang berada dalam kendali pemerintahan yang disebut sebagai ‘yang diperintah’. Keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, fungsi-fungsi pengaturan, penetapan nilai dan pelaksanaan serta pengelolaan sendi-sendi pemerintahan adalah bidang kajian utama ilmu pemerintahan.

Dapat dikatakan tanpa birokrasi mungkin orang masih bisa menyebut nama dan keberadaan sebuah pemerintahan secara de facto, namun bisa dipastikan tidak akan ada pemerintahan yang efektif tanpa birokrasi yang baik. Birokrasi dapat dibagi menjadi 2 klasifikasi yaitu sebagai proses administrasi pemerintahan dan, juga sebagai struktur atau fungsi yang bersifat statis, di mana di situ ada pejabat yang menjalankan struktur yang biasa disebut sebagai birokrat.

Ada dua sumber kekuatan dari brokrasi, yaitu : pengawasan atas implementasi kebijakan, dan perbandingan antara struktur karir pegawai negeri sipil dan para politisi yang terpilih. JADI, birokrasi itu juga pemerintahan juga, namun tidak termasuk didalamnya para pemimpin politik. Begitu ketua parpol masuk dalam pemerintahan maka ia harus dipandang sebagai alat negara, bukan politisi. Dapat dikemukakan juga bahwa pemerintahan adalah mesin negara.