SUKSESI.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Suksesi Negara.
Advertisements

Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., drh Fakultas Kedokteran Hewan Unair
OLEH MUNAWAR KHOLIL, SH MH
HUKUM INTERNASIONAL Oleh Setyo widagdo, SH
PENGANTAR HUKUM PERDATA
HUKUM PERIKATAN pertemuan ke 9
By : Eko Wahyudi. Cikal bakal pemikiran HAM di Indonesia : 1.Surat-surat Kartini dalam karya : Habis Gelap Terbitlah Terang 2.Tulisan-tulisan politik.
PENGHORMATAN DAN PELAKSANAAN ATAS PERJANJIAN INTERNASIONAL
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL
GADAI.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Hukum internasional PENGERTIAN : Hukum Internasional :
HUKUM PERDATA (Pengertian, Asas, Hak-hak Keperdataan Warga Negara, dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat) Oleh Sudi Prayitno Disampaikan dihadapan.
NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009
HUKUM INTERNASIONAL PENDAHULUAN OLEH setyo widagdo 2011
SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL & PERKEMBANGANNYA
MASYARAKAT & HUKUM INTERNASIONAL
HAK PAKAI DAN HAK MENDIAMI
HUKUM PERIKATAN pertemuan ke 8 TUTIEK RETNOWATI, SH.,MH FH. UNNAR SBY.
Hukum Perdata.
PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL AKIBAT PERBEDAAN HUKUM INTERNASIONAL DGN KETENTUAN HUKUM LAIN.
Hukum Internasional.
EROPA II.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN OLEH SRI SETYO KUSUMAWTI UNIVERSITAS MPU TANTULAR PERTEMUAN 5 TGL 2013.
RULE OF LAW.
Prodi Agribisnis FP-UNS
Politik Luar Negeri Indonesia
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
PERSEKUTUAN PERDATA (burgerlijke maatschap)
PP No 24 tahun 1976 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL
Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha PERATURAN MENTERI.
SUKSESI.
SUKSESI NEGARA (State Succession)
HUKUM JAMINAN.
Wesel Rekta, Avalis dan Akseptasi
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA
APLIKASI HAK ASASI MANUSIA
Hukum Jaminan Pengertian, penggolongan jaminan, hak-hak dalam hukum jaminan, fidusia, hipotik, gadai.
PERKEMBANGAN DI BEKAS NEGARA YUGOSLAVIA
SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Pert Hukum internasional.
Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., drh Fakultas Kedokteran Hewan Unair
BEBERAPA KONSEP HUKUM.
Pasal 53 UU No.9/Th 2004 : (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan.
PERSEROAN TERBATAS (2) Struktur Modal Perseroan Terbatas
DASAR NEGARA & KONSTITUSI
Pengertian & Relevansi HHI dalam Studi Hubungan Internasional
Hukum Internasional dalam HDI
Agis Ardhiansyah, SH.,LL.M
Pengertian, Sejarah & Sumber-sumber HHI
Hakekat Dan Fungsi Kedaulatan Negara Dalam Masyarakat Internasional
HUKUM INTERNASIONAL SUKSESI NEGARA PERTEMUAN XXV & XXVI
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
PERANAN HUKUM INTERNASIONAL
PERSEROAN TERBATAS (2) Struktur Modal Perseroan Terbatas
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL
Hakikat Negara Dan Bentuk-bentuk Kenegaraan
HUKUM INTERNASIONAL (PENDAHULUAN)
APLIKASI HAK ASASI MANUSIA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
PENGANTAR HUKUM EKONOMI
DASAR NEGARA & KONSTITUSI
PENGERTIAN BANGSA & NEGARA
RINGKASAN SOAL UJIAN. Pertimbangan dlm pengangkatan Sekjend: Bagi Calon Sekjen: - memenuhi syarat kewibawaan dlm jabatan. - tidak berasal dr anggota tetap.
KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. Menggali sumber sosiologis & politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia Membangun argumen tentang dinamika.
Transcript presentasi:

SUKSESI

Pengantar Pada dasarnya suksesi mrp suatu konsep dlm hukum perdata. “penggantian suatu subyek hkm oleh subyek hkm yg lain” Ex : hukum waris. penggantian suatu subyek hkm oleh subyek hkm yg lainnya, krn subyek hkm yg pertama meninggal.

Suksesi dlm hk internasional peralihan hak dan kewajiban internasional, baik dr negara yg lama ke negara baru ataupun pemerintah yg lama ke pemerintah yg baru. Macam suksesi : Suksesi negara Suksesi pemerintah Perjanjian internasional yg terkait : Konvesi Wina 1978 Konvensi Wina 1983

MENYEBABKAN BERALIHNYA HAK DAN KEWAJIBAN INTERNASIONAL PERUBAHAN SEBAGIAN/ SELURUH MENYEBABKAN BERALIHNYA HAK DAN KEWAJIBAN INTERNASIONAL SUKSESI NEGARA KEDAULATAN WILAYAH NEGARA LAMA KE NEGARA BARU

Negara Lama (Predecessor State) Negara Pengganti (Successor State) Peralihan Hak dan Kewajiban Internasional Negara Lama (Predecessor State) Negara Pengganti (Successor State) Dasar Pertimbangan : Keadilan Kepantasan Kepentingan Masy Internasional Perjanjian Internasional

Cara Terjadinya Suksesi Negara Tanpa Kekerasan secara sukarela menyatakan bergabung dengan suatu negara lain atau sebaliknya. Dengan dialog/negosiasi, mediasi Dengan Kekerasan suksesi negara yang melalui kekerasan dapat berupa perang ataupun revolusi.

Jenis Suksesi Negara Suksesi Universal Suksesi Parsial suksesi yg terjadi terhadap seluruh wilayah suatu negara (berarti negara yang lama atau prede-cessor state lenyap) Suksesi Parsial hanya meliputi bagian tertentu saja dari wilayah suatu negara (berarti pre-decessor state masih ada hanya wilayahnya saja yang berubah)

Suksesi Negara Dlm Hubungannya Dg Perjanjian Internasional Dalam hal negara hapus krn hilangnya seluruh kedaulatan wilayahnya : Pd hakekatnya tdk mengakibatkan peralihan hak & kewajiban kpd neg. penggantinya. Tetapi ada pengecualiannya : Hak & kewajiban yg berhub. dg perbatasan & kewajiban yg berkaitan dg pengaturan wilayah, yg ditetapkan dlm PI, beralih demi kepentingan wilayah yg bersangkutan. PI multilateral yg berlaku universal yg mengatur ttg HAM, narkotika, tetap berlaku

Dalam hal suatu negara kehilangan sebagian kedaulatan wilayahnya, yg mjd wily. neg lain : PI yg mengikat negara lama (Predecessor State) berhenti berlaku di negara yg beralih (Successor State) PI yg mengikat negara pengganti (Successor State) mjd berlaku di wilayah yg beralih, kecuali jika tdk sesuai dg tujuan PI tsb/ perubahan dlm persyaratan pelaksanaannya (moving treatyfrontiers rule)

Bagi negara yg baru merdeka, yg mendapat-kan kedaulatan wilayah dr negara lain. Berlaku ketentuan umum clean slate (lembaran baru) Tdk terikat utk meneruskan/ mjd pihak perjanjian internasional Clean slate berlaku jg bagi negara yg dimerdekakan dr penjajahan.

Suksesi Negara Dlm Hub Dg Hak Milik, Arsip & Hutang Negara. Konvensi Wina 1983 Scr umum suksesi negara mengakibatkan dana & hak milik publik (bergerak & tdk bergerak), yg berada di wily beralih, berpindah dr negara terdahulu kpd negara pengganti & terjadi tanpa kompensasi. Peralihan arsip biasanya ditentukan melalui perundingan.

Prinsip umum peralihan arsip: Arsip yg berhubungan dg wily yg beralih, berpindah ke negara pengganti (sussessor state). Suksesi negara tdk mempengaruhi hak & kewajiban pihak berpiutang. Doktrin : Negara pengganti (successor state), krn mendapat keuntungan mengambilalih wily itu, hrs bertanggung jawab atas hutang negara yg berhub dg wily itu. (taking burden with the benefits). Bila negara pengganti adalah negara yg baru merdeka, tdk ada pemindahan hutang, kec bila ditentukan lain dlm perjanjian.

Suksesi Pemerintah Terjadi penggantian pemerintah lama oleh pe-merintah baru, baik scr konstitusional maupun inkonstitusional. Prinsip Kontinuitas (principle of continuity) Meskipun trdpt perubahan internal dlm organisasi pemerintahan/ susunan negara, negara tetap terikat pd hak & kewajiban internasionalnya.

Praktek Suksesi Yaman Cekoslowakia Uni Soviet 1990, Republik Arab Yaman + Republik Demokratis Rakyat Yaman = Republik Yaman. Cekoslowakia 1993, Cekoslowakia = Ceko + Slowakia, kedua negara memikul tanggung jawab internasional Cekoslo-wakia. Uni Soviet 1991, pecah mjd beberapa negara baru, Federasi Rusia diakui sebagai penerus Uni Soviet (successor state)

merdeka pada tgl 17 Februari 2008 Yugoslavia Terjadi perang saudara Pecah menjadi beberapa negara, a.l. Slovenia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro. Kosovo merdeka pada tgl 17 Februari 2008