Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Advertisements

Hubungan Antar Pemerintahan
OTONOMI DAERAH BAB 10.
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
ARAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGANGGARAN SANITASI
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
Universitas Negeri Semarang
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
EKSISTENSI KERJASAMA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Kuliah 7 UU 32 Tahun 2004 Harsanto Nursadi.
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
BAB 3 Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia.
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
ARAH DAN PRINSIP PEMERINTAHAN DI DAERAH NEXT BACK MENU
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
HUBUNGAN KEWENANGAN PUSAT - DAERAH
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
OTONOMI DAERAH Desi Harsanti Pinuji.
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
Model pemisahan kekuasaan dalam bangunan negara Pancasila.
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
KEPALA BIRO ORGANISASI
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
Pengelolaan website pemerintah daerah
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau Kelompok 6 praktikum 2

Kelompok 6 praktikum 2 Dea Herwanda J3B113003 Lisa Zulfina Aulia J3B113038 Rahmawati Eka Sari J3B113007 Riki Suwarno J3B213954

RiAU Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota besar lainnya antara lain Dumai, Selat Panjang, Bagansiapiapi, Bengkalis, Bangkinang dan Rengat.

Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi dan dekonsentrasi Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan yang meliputi : Pendidikan 8. Lingkungan Hidup Kesehatan 9. Pertanahan 3. Pekerjaan Umum 10. Kependudukan dan Catatan Sipil 4. Perumahan 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Penataan Ruang 6. Perencanaan Pembangunan 7. Perhubungan

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian 13. Sosial 14. Ketenagakerja dan Ketransmigrasian 21. Pemberdayaan masyarakat dan Desa 15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 23. Kearsipan 16. Penanaman Modal 24. Perpustakaan 17. Kebudayaan dan Pariwisata 25. Komunikasi dan Informatika 18. Kepemudaan dan Olahraga 26. Pertanian dan Ketahanan Pangan 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

22. Statistik 27. Kehutanan 28. Energi dan Sumber Daya Mineral 29. Kelautan dan Perikanan 30. Perdagangan; dan 31. Perindustrian

SUMBER DAYA ALAM Sumber Daya Alam Provinsi Riau merupakan salah satu potensi unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Riau yang meliputi pertambangan, pertanian / perkebunan, kehutanan, kelautan / perikanan, dan industri / jasa.

Dampak Otonomi Daerah Otonomi daerah memberikan suatu pencerahan baru bagi masyarakat Riau karena menjadi wilayah yang mempunyai pendapatan daerah yang cukup besar. Pembangunan infrastruktur, pendidikan dan pengurangan kemiskinan mulai dirintis dan menjadi prioritas. Secara umum kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau mengalami perbaikan, bahkan IPM Provinsi Riau merupakan yang tertinggi di Sumatera. Otonomi daerah mampu meningkatkan perekonomian daerah serta menurunkan jumlah penduduk miskin. Kebijakan pembukaan lapangan kerja,peningkatan upah, bantuan dan subsidi berpengaruh signifikan dalam mengurangitingkat kemiskinan daerah

Pertanyaan ?

Terimakasih ^-^ Terimakasih ^-^ Terimakasih ^-^ Terimakasih ^-^