Pengelolaan BBM berdasarkan Syari’ah Dr.-Ing. Fahmi Amhar Anggota DPP Hizbut Tahrir Indonesia

Argumentasi Pemerintah APBN "digerogoti" Subsidi (~ 72 Triliun!)  “Subsidi membatasi dana pendidikan & kesehatan”  Pencabutan Subsidi “Mengurangi Kemiskinan” Subsidi "Hanya Dinikmati Kalangan Atas”  “Pemilik mobil mewah mendapat subsidi jauh lebih banyak dari petani miskin yang pakai kayu bakar!”  Pencabutan Subsidi “Meningkatkan Kemandirian” Subsidi "Meningkatkan Penyelundupan”  Lebih menguntungkan menjual minyak tanah ke industri atau ke Singapura (harga 10 x lipat)

Fakta: subsidi terbesar: bunga hutang!

Pembayaran bunga obligasi itu dibebankan kepada rakyat melalui APBN Siapa yang berhutang? Konglomerat hitam / kejahatan perbankan / BLBI … Mismanajemen pembangunan dengan ULN / KKN Untuk mengatasi hutang LN, pemerintah menerbitkan obligasi (Rp & $) dan membayar bunganya. Pembayaran bunga obligasi itu dibebankan kepada rakyat melalui APBN

Kini semua ikut pusing … Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. (QS al-Baqarah [2]: 275). Kita harus berusaha sekuat tenaga segera mencegah KKN dan menghentikan pola ekonomi ribawi.

Biaya BBM Investasi Biaya explorasi (pencarian cadangan minyak) … bisa memakan waktu hingga 8 tahun Biaya pemboran, pemasangan rig (infrastruktur) Biaya pipanisasi atau tanker dari sumur ke kilang Operasional Biaya penyedotan Biaya pengilangan dari crude oil ke BBM Biaya distribusi

Mengapa ikut harga dunia? Pemerintah tidak siap investasi. Pemerintah ingin ada pemasukan dari migas + pajak. Perusahaan asing masuk dengan teknologi + modal. Proposal mereka: kontrak karya bagi hasil (85% pemerintah+PPN+PPh, 15% mereka). Mereka baru akan bekerja kalau cadangan minyak dipastikan cukup sehingga mereka tetap untung besar Perusahaan asing hanya mau investasi kalau harga minyak mengikuti harga dunia.

BBM kita Cadangan pasti minyak kita = 9,7 miliar barrel. Produksi sekitar 1,2 juta barrel perhari (Pertamina hanya 400.000 barrel!) Cadangan itu akan habis 22 tahun lagi (Petroleum Report Indonesia 2002-2003). Saat ini: Indonesia mengekspor minyak mentah, namun juga mengimpor minyak mentah, karena tidak semua jenis minyak mentah dapat diproses di kilang kita. Indonesia juga mengimpor BBM (minyak yang telah diolah). Tidak pernah ada Audit menyeluruh atas BBM.

Kalau kita penghasil minyak … Subsidi "Mengurangi Kemandirian" Rakyat Pemerintah mendudukkan dirinya sebagai pelaku bisnis dan rakyat adalah konsumennya. Padahal, barang yang dijual pemerintah hakikatnya adalah milik rakyat juga. Rasulullah saw. bersabda: Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang gembalaan, dan api; harga ketiganya adalah haram. (HR Ibn Majah).

Jadi ? Kalau kita memiliki sumber minyak sendiri, maka: rakyat hanya perlu membayar biaya untuk mendapatkannya agar minyak itu siap pakai. Pembagian harus adil sehingga semua warga terpenuhi sebatas kebutuhan dasarnya, bisa langsung, bisa tak langsung (listrik, transportasi murah, pendidikan, kesehatan …). kalau minyak itu berlebih (diekspor), maka hasilnya dimasukkan ke Baitul Maal untuk maslahat rakyat.

Politik Energi sesuai Syari’at Penguasaan teknologi energi Agar pemilik teknologi tidak mendikte “rule of game” Diversifikasi energi (gas, surya, angin, mikrohidro) Agar kita tidak tergantung satu jenis energi (BBM) Efisiensi energi (kendaraan/gedung hemat energi) Agar energi yang kita miliki tidak cepat habis Distribusi sesuai syari’at Agar semua warga tercukupi kebutuhan dasarnya Penyehatan seluruh BUMN dan Birokrasi  Agar tidak ada kebocoran “dana anak yatim”

Kalau kita BUKAN penghasil minyak … Bila negara terpaksa membeli BBM dari luar dengan harga pasar dunia, maka kepada rakyat tetap yang utama menjaga agar kebutuhan pokoknya terjamin. Negara harus menjaga agar rakyat berhemat atau menggunakan peralatan hemat energi. Negara juga wajib mendorong upaya pengembangan teknologi diversifikasi energi atau menemukan energi baru. Bila tetap ada rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya, maka negara turun tangan –mencarikan nafkah dari kerabatnya, memberinya secara langsung jaminan dari kas zakat dsb.

Berapa Penduduk Miskin di Indonesia? Menurut BPS: Penduduk miskin perkotaan = 14,5 juta Penduduk miskin pedesaan = 21,5 juta Batas inkam perkapita perbulan untuk kategori miskin adalah: Rp. 130.500,- (kota) dan Rp. 96.500 (desa).

Komposisi Daya Beli Rumah Tangga Kita 6-8 juta (3-4%) penduduk yang masuk kategori kaya, dengan asset likuid minimal Rp. 33,2 miliar. 21 juta (10%) penduduk setengah kaya, dengan asset likuid minimal Rp. 4 miliar. 32 juta (15%) orang kelas menengah dengan pendapatan minimal Rp. 3,5 juta sebulan. (4) 50 juta (40%) penduduk berpendapatan minimal Rp. 800.000–1000.000 sebulan ~ mayoritas pekerja. Penghasilan mereka mungkin tidak mencapai nishab meskipun juga mungkin belum termasuk mustahiq. (5) Selebihnya (~ 100 juta) adalah miskin (mustahiq) Sumber: Majalah Investor

Penyelundupan karena selisih harga … Mengapa harga BBM dunia meningkat tajam ? Pebisnis minyak berdalih: perang di Iraq & Nigeria (mengurangi sisi suplly) atau kapitalisme di Eropa Timur (menambah sisi demand). Fakta: yang membuat harga BBM dunia melambung tinggi adalah permainan di bursa barang berjangka internasional dan penurunan nilai tukar Rupiah terhadap USD dan USD terhadap Yen dan Euro. Artinya, bila diterapkan aturan Islam tentang moneter dan sistem perdagangan internasional, maka lonjakan harga BBM karena spekulasi tak perlu terjadi.

Khatimah Mendesak pemerintah untuk membuktikan dulu kinerjanya mengatasi KKN dan kemiskinan. Yang terjadi sekarang, harga BBM dinaikkan, tapi perencanaan kompensasi tidak jelas, bahkan sektor BBM sendiri belum diaudit. Do’a Rasulullah: Ya Allah, siapa saja yang menjadi pengatur urusan umat ini, lalu dia bebani mereka, maka bebanilah dia; dan siapa saja yang menjadi pengatur urusan umat ini, lalu dia beri mereka kemudahan, maka berilah dia kemudahan. (HR Muslim)