PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK

TUJUAN KEBIJAKAN HARGA Secara umum, pemerintah tidak akan menjual jasanya kepada masyarakat, meskipun pemerintah berkewajiban untuk menyediakan jasa tersebut kepada masayarakat Pemerintah menyediakan jasa kepada masayarakat tanpa harus membayar Hal ini bukan berarti bahwa penyediaan jasa publik tidak menimbulkan biaya Dalam beberapa kasus, proses politik sangat diperlukan untuk menentukan: Berapa jumlah barang publik yang harus disediakan Bagaimana implikasinya terhadap distribusi biaya yang akan menjadi tanggung jawab para individu

TUJUAN KEBIJAKAN HARGA Alasan mengapa pemerintah harus terlibat dalam penentuan harga barang: Meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya Keadilan dalam distribusi pendapatan Biasanya perusahaan hanya akan mempetimbangkan manfaat pribadi dalam menentukan berapa banyak barang yang harus disediakan  shg kesempatan tersedianya barang di pasar sangat kecil Dalam hal ini pemerintah perlu turun tangan untuk  menjamin bahwa manfaat eksternal juga harus dipertimbangkan

TUJUAN KEBIJAKAN HARGA Kebijakan harga oleh pemerintah biasanya mencakup tindakan-tindakan yang diperlukan agar: Pasar bekerja lebih baik Terdapat perbaikan dalam arus informasi Monopoli dapat dikurangi Terdapat batasan bagi perusahaan-perusahaan baru yang masuk dalam pasar

PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK Penentuan harga barang publik oleh pemerintah sangat tergantung dari tujuannya Dalam kaitannya dengan penyediaan barang dan jasa, pemerintah mempunyai tiga pilihan: Dapat dijual dengan harga pasar Dijual dengan tingkat harga tertentu yang berbeda dengan harga pasar Diberikan secara gratis kepada konsumen Setiap alternatif keputusan yang diambil selalu ada konsekuensinya

Pertanyaan : (pertimbangkan dg tugas pemerintah) Dalam ekonomi, tingkat harga merupakan suatu tanda tingginya nilai dimana konsumen bersedia untuk membayar atas barang/jasa yang dihasilkan oleh produsen, sekaligus menunjukkan tingginya biaya untuk menghasilkan barang tersebut oleh produsen Dalam mekanisme pasar persaingan sempurna  p = MC = MR  shg, apabila konsumen ingin memaksimalkan kepuasannya, pada tingkat equilibrium, konsumen akan membeli barang-barang sampai kondisi equilibrium tersebut tercapai Pertanyaan : (pertimbangkan dg tugas pemerintah) Apakah hukum ekonomi juga berlaku untuk barang / jasa publik yang disediakan oleh pemerintah? Apa konsekuensinya? Beri contohnya  (public utilities: air minum, listrik, dll)

IMPLEMENTASI PENENTUAN HARGA Tujuan khusus dari kebijakan penentuan harga: Mendorong produksi Memelihara kestabilan Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis penyediaan produk pertanian: Kebijakan harga positif Kebijakan harga negatif Mengatur tata niaga dan harga atas produk pertanian

FUNGSI PENAWARAN Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan berbagai tingkat harga dari barang tersebut Hukum penawaran  jika harga barang makin tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat (ceteris paribus) Fungsi penawaran: Qa = f (Pa, S, F, X, T) Qa = jumlah barang A yang ditawarkan Pa = harga barang A S = jumlah input yang tersedia F = keadaan alam X = Pajak atau subsidi atau keduanya T = Tingkat teknologi

Dengan mengubah harga, pemerintah akan dapat mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan  seperti barang pertanian Peningkatan harga (untuk produk pertanian) akan mendorong peningkatan penawaran. Namun apabila peningkatan penawaran membutuhkan tenggang waktu, penyesuaian produksi akan mengikuti pola Cobweb Theorem (sarang laba-laba)

S D Q P

KEBIJAKAN PENYANGGA (Buffer Stock Policy) Dalam perumusan kebijakan harga biasanya pemerintah dihadapakan pada dilema kepentingan Di satu sisi konsumen ingin harga pangan murah, di lain sisi produsen ingin agar produksinya terjual dengan harga yang layak Pemerintah perlu melindungi kedua kepentingan tersebut agar konsumen dan produsen tidak menderita Langkah yang biasanya diambil oleh pemerintah adalah menentukan: Harga terendah (floor)  melindungai produsen Harga tertinggi (ceiling)  melindungi konsumen kebijakan ini disebut dengan Buffer Stock Policy Keberhasilan kebijakan ini tergantung dari ketersediaan dana untuk operasi (market operation)

S D Q P S1 D1