ENDRI SANOPAKA, S.Sos STISIPOL RAJA HAJI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BASIS AKUNTANSI.
Advertisements

UNIVERSITAS PADJADJARAN
PENGELLUARAN PEMERINTAH
STRUKTUR BELANJA DAERAH
Penentuan Basis Akuntansi, Accrual Basis, Cash Basis, atau Mix Basis
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Pemahaman Laporan Keuangan dan Bagian - Bagiannya
Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Bagian dari Manajemen Keuangan Daerah Siti Khairani.
Akuntansi Sektor Publik
Tentang Keuangan Negara
Bab 1 Karakteristik Koperasi
MENGELOLA AKTIVA LANCAR
MENGELOLA AKTIVA LANCAR
HUKUM KEUANGAN NEGARA TIM PENGAJAR.
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
EXCEL AKUNTANSI Akuntansi adalah proses mengidentifikasi/mengelompokkan mengatur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian.
Akuntansi Badan Hukum Pendidikan
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
ADMINISTRASI KEUANGAN
ORGANISASI NIRLABA Natalia Nainggolan Nim :
1 GAMBARAN UMUM AKUNTANSI ORGANISASI NIR LABA Pertemuan 01 Matakuliah: F0112/ Akuntansi Organisasi Nirlaba Tahun: Februari 2006.
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Universitas Negeri Semarang
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 “Organisasi Nirlaba”
DANA dan AKUNTANSI DANA
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
HUKUM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
PENGELLUARAN PEMERINTAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Tentang Keuangan Negara
AKUNTANSI.
Page 1 ANGGARAN PERUSAHAAN JASA by Jeri prayoga. Page 2 DEFINISI ANGGARAN Anggaran (Budget) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam.
Pertemuan 3.
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
Manajemen Pasiva.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK (Pengertian anggaran)
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH Prinsip-prinsip Pokok Dalam Pengeluaran Negara, Pengaruh Pengeluaran Negara dan Prinsip- prinsip yang membatasi pengeluaran negara.
PENGELLUARAN PEMERINTAH
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
MK Manajemen Keuangan pertemuan 1 oleh : Ovani Almahiri (J3J213226) PK Manajemen Agribisnis Program Diploma Institut Pertanian Bogor 2014.
PERSEKUTUAN USAHA PEMBENTUKAN DAN OPERASI
Bab 1 Karakteristik Koperasi
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Bab 1 Karakteristik Koperasi
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA
PENGELLUARAN PEMERINTAH
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
EDISI KEDELAPAN BUKU II EUGENE F. BRIGHAM JOEL F. HOUSTON
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
ENTITAS PUBLIK.
Transcript presentasi:

ENDRI SANOPAKA, S.Sos STISIPOL RAJA HAJI PENGANGGARAN PUBLIK Karakteristik & ruang lingkup organisasi sektor publik (3 SKS) ENDRI SANOPAKA, S.Sos STISIPOL RAJA HAJI

DEFINISI SEKTOR PUBLIK Omar Othman:2005 “Public Sector is a component in economy that consist of various entities that is control by nation or government” IFAC:2002 (International Federation of Accountant) “Public sector as the federal government entities such as the federal, the state and the local government and other entities like egencies, commissioners, public corporation and so on”

KARAKTERISTIK & BENTUK ORGANISASI NON PROFIT Organisasi non profit tidak mempunyai motif mencari laba Organisasi nonprofit ini dimiliki secara kolektif Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi nonprofit, tidak harus menerima imbalan langsung , baik berupa barang, uang, atau jasa.

Bentuk-bentuk organisasi nonprofit : Pemerintahan (Governmental) Lembaga pendidikan (educational) Kesehatan dan kesejahteraan (hospital and welfare) Keagamaan (religious) Lembaga amal (charitable) Lembaga dana (foundation)

RUANG LINGKUP SEKTOR PUBLIK (Publik Vs Privat) Tujuan Organisasi Sumber Dana Peraturan dan Pengendalian Barang dan Jasa

PENGERTIAN DANA DAN PENGELOLAAN DANA DALAM ORGANISASI NON PROFIT Dana (Fund): “kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satu perangkat rekening yang saling berimbang (self balancing) untuk membukukan kas dan sumber lainnya bersama-sama dengan utang, kewajiban-kewajiban, cadangan-cadangan, dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu atau pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan peraturan, restriksi, atau limitasi yang ada”.

Dua macam dana yang biasa digunakan oleh suatu organisasi nonprofit : Dana Belanja (Expendable Fund) “Dana ini digunakan untuk membukukan aktiva lancar, utang, dan perubahan dalam aktiva bersih yang dibelanjakan untuk kegiatan organisasi nonprofit (misal:untuk kegiatan pemadam kebakaran dan kegiatan kepolisian) Dana Bukan Belanja (Nonexpendable Fund) “Dana ini digunakan untuk membukukan pendapatan, biaya, aktiva, utang, modal kegiatan perusahaan komersial (misal:kafetaria, sistem transportasi, sistem telekomunikasi, dsb”

Bentuk sistem pembukuan dan persamaan akuntansi untu perusahaan komersial dan organisasi non profit Multiple entry Organisasi Nonprofit Single entry Perusahaan Komersial Aktiva = Utang + Modal Dana 1 A = H + SD Dana 2 A = H + SD Dana 3 A = H + SD Dana 4 A = H + SD Aktiva Tetap Utang Jangka Panjang A = Aktiva ------------- = Organisasi nonprofit H = Utang secara keseluruhan SD = Saldo Dana

“Didalam organisai nonprofit, khususnya pemerintahan, dana dapat pula disebut dengan istilah “Keuangan Negara”. Penggunaan dana atau keuangan negara tersebut hanya diperbolehkan dalam batas yang telah di apropriasi, yaitu otorisasi pengeluaran untuk tujuan tertentu. Setiap dana belanja, harus dibuatkan anggaran dan apabila anggaran ini telah disetujui oleh yang berwenang (legislatif), maka taksiran anggaran pengeluaran ini menjadi appropriasi” Appropriasi harus menunjukkan dari dana manakah pengeluaran itu dilakukan dan untuk apa pengeluaran itu, dan juga harus nenunjukkan jumlah maksimum pengeluara dan jangka waktu pengeluaran.

Keuangan Negara Adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

2. Kewajiban Negara untuk 1. Hak Negara untuk 2. Kewajiban Negara untuk 3. Pemerimaan 4. Pengeluaran 5. Kekayaan Negara / Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 6. Kekayaan pihak lain, yang dikuasai Pemerintah 7. Kekayaan pihak lain, dengan fasilitas Pemerintah memungut pajak mengeluarkan dan mengedarkan uang melakukan pinjaman tugas layanan umum membayar tagihan pihak ketiga Negara Daerah KEU NEG Negara Daerah