SELAMAT DATANG DI BP-PAUD dan Dikmas JATIM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

KEAKSARAAN FUNGSIONAL DINAS P DAN K PROVINSI JAWA TENGAH
METODE PEMBELAJARAN KEAKASARAAN FUNGSIONAL
STRUKTUR KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK)
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
KEWIRAUSAHAAN FI 557 Semester : 5 dan 7 SKS : 2 Status : Pilihan
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
PENULISAN KARYA ILMIAH
Good Corporate Governance PT XXXXXXX (Persero)
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
KEPEMIMPINAN SEKOLAH EFEKTIF
KEWIRAUSAHAAN R.DIDIEK EMBRIYAKTO.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
PENDAHULUAN.
Tentang Keuangan Negara
Pengantar Kewirausahaan
EDS/M-RKS/M-RKTS/M-RKAS/M
Karakteristik & Tantangan WIRAUSAHA
Inti dan Hakikat Kewirausahaan
Pendidikan nonformal Nindhita Pangestika
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
MAKUL : MBS 2 sks Dr. Ratnawati Susanto, M.M.,M.Pd
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawas
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
KEPEMPIMPINAN PEMBELAJARAN
Bab 1 Pengertian Dasar: Manajemen dan Koperasi
UNIT PRODUKSI DAN JASA SEKOLAH/MADRASAH
KURIKULUM PENDIDIKAN KEAKSARAAN
Latar Belakang Mengingat keberhasilan penerapan Lesson Study ini pada pendidikan formal khususnya bagi guru maka BPPLSP Regional IV berupaya untuk mengaplikasikan.
Yulmaini, S.Kom., M.Cs Lembaga Penelitian, Pengembangan Pembelajaran, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP4M) IBI Darmajaya Bandar Lampung, 14 Juli 2016.
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
DOSEN: Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd Agus Sumitra
MENGANALISIS ASPEK-ASPEK PERENCANAAN USAHA
ASSALAMUALAIKUM WR WB Penilik PNFI Kota Pontianak.
Pembelajaran 8 (Lanjutan)
Pengantar Bisnis Bab 1.
YOGA MUBAROK A
Implementasi Manajemen Stratejik di Universitas Negeri Jakarta
Sosialisasi IPTEK bagi Kewirausahaan
STANDAR PENILAIAN KURIKULUM 2013
DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN & NASIONAL
PROGRAM KEGIATAN PAUD DI SUB.BAGIAN PTP TAHUN 2017.
BAB 3 MERUMUSKAN SOLUSI MASALAH
Laba Kompetitif.
MANAJEMEN KEWIRAUSAHAAN
Pada Kegiatan Pembekalan Implementasi KTSP Tingkat Nasional
Pengantar Bisnis Zainul Muchlas STIE AsiA MALANG.
KEPEMIMPINAN SEKOLAH EFEKTIF
K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Faktor Utama Unsafe Action: Tindakan Tak Aman (80%)‏ Unsafe Condition: Kondisi Tak Aman (20%)‏ (HW. Heinrich th 1931.
PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) OLEH : HARIYANI,S.PD SMK NEGERI 1 BENGKAYANG.
KEPEMIMPINAN SEKOLAH EFEKTIF
Karakteristik & Tantangan WIRAUSAHA
Karakteristik & Tantangan WIRAUSAHA
Karakteristik & Tantangan WIRAUSAHA
Sosialisasi Visi dan Misi MBTI
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas
Peranan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK)
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Entrepreneurship Pengelolaan Lembaga PAUD Dosen : Silvie Mil, SE, M.Pd
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
UNGGUL DALAM PRESTASI AKADEMIK UNGGUL DALAM PRESTASI NON AKADEMIK UNGGUL DALAM PENCAPAIAN HASIL NILAI UJIAN NASIONAL UNGGUL DALAM PENINGKATAN PROFESIONALISME.
STAKEHOLDER PERSPECTIVE CUSTOMER INTERNAL PROCESS LEARN & GROWTH
SELAMAT DATANG.
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

SELAMAT DATANG DI BP-PAUD dan Dikmas JATIM SOSIALISASI MODEL PENYELENGGARAAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM) MELALUI STRATEGI BISNIS SOSIAL

RASIONAL Tujuan KUM utk peningkatan kemampuan atau keterampilan dasar usaha yang dilatihkan melalui pembelajaran produktif dan keterampilan bermatapencaharian yang dapat meningkatkan keaksararaan dan penghasilan Belum ada model penyelenggaraan KUM yang sahih teruji di lapangan Penyelenggaraan KUM hanya difokuskan pada warga belajar saja sebagai pihak yg dibelajarkan usaha Tutor dan Pengelola program/satuan tidak terlibat dalam usaha bersama WB. Dalam usaha tersebut, tutor dan pengelola tidak mengambil resiko Dana modal usaha kecil, mmumnya dana KUM maximal 50% untuk alokasi modal usaha

Tujuan Model KUM Bisnis Sosial Model ini bertujuan memberikan acuan penyelenggaraan program KUM melalui pendekatan bisnis sosial agar mampu memberikan manfaat pelestarian kompetensi keaksaraan dan peningkatan pendapatan WB, serta lembaga penyelenggara secara berkelanjutan.

PENGERTIAN KUM Bisnis Sosial adalah penyelenggaraan KUM yang menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang dijalankan dalam proses pembelajaran dan rintisan usaha bersama antara Warga Belajar, Tutor, dan Satuan Pendidikan secara profesional dan menerapkan prinsip manajemen modern untuk memperoleh keuntungan (profit) dan kemudian digunakan untuk perluasan manfaat bagi sasaran masyarakat marginal lainnya.

Ruang Lingkup Model Orientasi tutor dan pengelola program KUM melalui strategi Bisnis Sosial Bahan ajar Sukses KUM Bisnis Sosial Evaluasi dan Montoring program KUM Bisnis Sosial

MANFAAT DINAS PENDIDIKAN: Sebagai salah satu pilihan model dalam melaksanakan, membimbing, dan mengendalikan mutu program KUM yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, sesuai dengan amanat UU 22 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah SATUAN PENDIDIKAN: Sebagai acauan dalam menyelenggarakan program KUM yang efektif dan efisien melalui pembelajaran keaksaraan yang berkelanjutan dan berwirausaha produktif bersama warga belajar

Prototype Model

Keunggulan Proses Bembelajaran Menggunakan siklus: Mengalami, Diskusi, Merencanakan, Aksi, Refleksi   Pendanaan (Pembiayaan) Alokasi dana @ 460.000 x 50 WB 75% dana untuk modal usaha 25% dana untuk pembelajaran Evaluasi Program Evaluasi partisipatif menggunakan standar alat evaluasi dari model ini