PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
Advertisements

PENYUSUN REFERENSI COVER e MATERI SK KD TP INDIKATOR.
WIDYAWATI BOEDININGSIH / WATIEK S
POWER POINT MARET 2014 – KELAS A HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
NORMA-NORMA YANG BERLAKU BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
MANAJEMEN KOPERASI PENDAHULUAN
PENDAHULUAN Setiap bangsa di dunia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang bisa berbeda dengan hukum bangsa lain. Hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat.
Sistem Hukum Indonesia September 2010 FISIP Universitas Indonesia
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
HUKUM TATA NEGARA HTN PADA DASARNYA ADALAH PERATURAN – PERATURAN YANG MENGATUR ORGANISASI NEGARA DARI TINGKAT ATAS SAMPAI BAWAH,STRUKTUR, TUGAS, DAN WEWENANG.
Sistem Hukum Nasional Dan Peradilan Nasional.
SILABI HUKUM ISLAM.
PLURALISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
2 SKS =============== DADANG SUNDAWA LILI SOLIHAT
SEBUAH MATA KULIAH PENGANTAR
M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. PEMBIDANGAN HUKUM.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
HUKUM PUBLIK & HUKUM PRIVAT
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
HUKUM BENDA DAN PERIKATAN
HUKUM PERBANKAN INDONESIA
POLITIK HUKUM m. Hamidi Masykur, s.h., m.Kn..
PENGGOLONGAN LAPANGAN HUKUM
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI I: PENGANTAR HUKUM INDONESIA
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN WN
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
PENGERTIAN PHI Pengertian PHI atau Pengantar Hukum Indonesia terdiri dari tiga kata “Penghantar”, “Hukum”, dan “Indonesia”. Pengantar berarti menantarkan.
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Pertemuan ke 2 “SUMBER HUKUM TATA NEGARA”
HAK DAN KEWAJIBAN WN Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
Politik dan hukum agraria
HUKUM PERDATA.
Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH
Pengembangan Bahasa Indonesia
Hukum tata negara Pengantar ilmu hukum.
3. patokan (kaidah, ketentuan).
Kuliah Hukum Perdata: Sebuah Pengantar
PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL RIESTA YOGAHASTAMA ,S.H., M.Kn.
HUKUM & PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM NKRI NAMA: WELLYANA NIM: PRODI: PPKn
DAN PERADILAN NASIONAL
HUKUM ADAT PENGAJAR : ANTON BUDIARTO, S. H. , M. H
Hukum Administrasi Negara harupermadi.lecture.ub.ac.id
PEMBIDANGAN HUKUM.
PENGGOLONGAN HUKUM.
HUKUM DI INDONESIA HUKUM DI INDONESIA.
SEBUAH MATA KULIAH PENGANTAR
POLITIK HUKUM.
Sistem Hukum Nasional Dan Peradilan Nasional.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
KONTRAK KULIAH Nurul Laili Fadhilah,S.H.,M.H. Koordinator Kelas I 
HUKUM PERDATA DAGANG.
SISTEM HUKUM & PERADILAN NASIONAL.
Ringkasan pkn bab 2 “Hukum”
ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Hukum Adat & Sistem Hukum Nasional
STRUKTUR HUKUM PRANATA DI INDONESIA
PENGGOLONGAN HUKUM.
HUKUM PERDATA.
Bahan ke-2 Sistem Hukum Indonesia
Sistem Hukum Indonesia ( bahan 05 )
SILABI Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas
TAAT HUKUM.
BAB I PENDAHULUAN Pengertian Hukum Pidana
Transcript presentasi:

PENGANTAR HUKUM INDONESIA SILABUS: PENGANTAR HUKUM INDONESIA

LEVEL KOMPETENSI I: Pengantar Pengertian PHI Istilah PHI dan PTHI Ruang lingkup Hukum sebagai pranata sosial Hubungan Antara PIH dan PHI

LEVEL KOMPETENSI 2: Sistem Hukum Positif Indonesia Pengertian sistem dan sistem hukum Komponen sistem hukum Konflik Hukum Kekuasaan badan peradilan di Indonesia

LEVEL KOMPETENSI 3: Politik Hukum Bentuk Hukum Corak Hukum Politik Hukum nasional Sejarah hukum Indonesia Hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan Peralihan golongan penduduk Perluasan berlakunya hukum perdata

LEVEL KOMPETENSI 4: Pembidangan Hukum 1. Pembagian Hukum berdasarkan Tujuannya: a. Hukum Publik b. Hukum Privat 2. Pembagian Hukum Berdasarkan Wilayah Berlakunya : a. Hukum Nasional b. Hukum Internasional c. Hukum Asing 3. Pembagian Hukum Berdasarkan Waktu berlakunya: a. Ius Constitutum b. Ius Constituendum c. Sejarah Hukum

4. Pembagian Hukum Berdasarkan Wujudnya a. Hukum Tertulis b 4. Pembagian Hukum Berdasarkan Wujudnya a. Hukum Tertulis b. Hukum Tak Tertulis 5. Pembagian Hukum Berdasarkan Sifat/Daya Kerjanya a. Hukum Bersifat Memaksa (Dwingenrechts) b. Hukum Bersifat Mengatur(Anfullenrechts) 6. Pembagian Hukum Berdasarkan sumbernya: a. Hukum UU b. Yurisprudensi c. Hukum Adat 7. Pembagian Hukum berdasarkan bentuknya: a. Hukum Materiil b. Hukum Formil

LEVEL KOMPETENSI 5 Hukum Pidana Definisi Macam delik Subjek Hukum Pemidanaan Alasan pemaaf Azas kriminologi

LEVEL KOMPETENSI 6: Hukum Perdata Pengantar Azas Hukum orang Azas Hukum keluarga Azas Hukum benda Azas Hukum perikatan Azas Hukum Pewarisan

LEVEL KOMPETENSI 7: Hukum Acara Perdata Pendahuluan Tahapan Pelaksanaan Putusan

LEVEL KOMPETENSI 8: Hukum Acara Pidana Pengertian Azas Tahapan

LEVEL KOMPETENSI 9 Hukum Tata Negara Pengertian Sumber Hukum HTN Sejarah Proses Perubahan UUD 1945

LEVEL KOMPETENSI 10 Hukum Administrasi Negara Pengantar Perbuatan Pemerintah Azas-azas umum Prinsip GCG

LEVEL KOMPETENSI 11 Hukum Internasional Pengertian Istilah Sifat mengikat HI Sumber hukum HI Hubungan Hukum Internasional dan hukum nasional

LEVEL KOMPETENSI 12 Hukum Islam Pengertian Sumber Hukum Azas Hukum Islam di Indonesia

LEVEL KOMPETENSI 13 Hukum Adat Pengertian Dasar pemberlakuan Tata susunan Rakyat Indonesia

LEVEL KOMPETENSI 14 Hukum Agraria Pengertian Azas Hak Agraria

SUMBER LITERATUR Abdul Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Kansil, Pengantar Ilmu hukum dan tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta Bachsan Mustofa, Sistem Hukum lndonesia.Remaja, Karya Bandung. Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit, Armico, Bandung Kansil, Pokok-pokok Pengertian Hukum, Indonesia, Paramita, Jakarta. Utrecht, M. saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia

Hadisoeprapto, H., Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Jogyakarta. Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, UNIVERSITAS, Bandung. Mudjiono, Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Liberty, Yogjakarta Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta Muderis Zaini, Ikhtisar Tata Hukum Indonesia, Usaha Nasional, Surabaya

METODE PERKULIAHAN Ceramah, presentasi materi oleh mahasiswa, diskusi. Tugas Terstruktur: Presentasi, Quiz, Ujian lisan atau penugasan Kehadiran minimal 80% untuk dapat mengikuti ujian