MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak
Advertisements

STANDAR PEMBIAYAAN SD Oleh Dr. Darsono, M.Pd
Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Proposal Penawaran Perangkat Lunak SIM Koperasi
ANGGARAN.
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
e-MUSRENBANG Perencanaan Partisipatoris berbasis Web PEMERINTAH
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
MANAJEMEN KOPERASI.
PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPR
Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pertemuan 15 Keuangan Desa.
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
PENGERTIAN KOPERASI.
UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER UNBK
Stake Holder dalam Sistem Informasi
PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN
DANA GAMPONG (ADG) TRIWULAN II
Pemerintahan Desa harupermadi.lecture.ub.ac.id.
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
ANGGARAN.
KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul Kamis, 23 Nopember 2017.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
Karyawan Karyawati DINPERMADES
SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA KEPADA APARAT PEMBINA DAN
PENGEMBANGAN WEB DESA Riksa Rifqi Fuadi
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
MEDIA TAYANG SPB 1.1 PERUBAHAN MENDASAR DESA
Muara badak, jumat, 26 desember 2014
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
E-RAPOR SMK DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Struktur Tugas dan Fungsi Utama Layanan Teknologi Informasi
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER UNBK
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
DESA A.ILHAM JULIAWAN ARHAM.  UU No. 6 Tahun 2014 Tentang DESA  PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
LAPORAN OBSERVASI DAN WAWANCARA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PTIK) UNIVERSITAS HASANUDDIN Oleh Kelompok I THIRTA HIDAYATULLAH (P )
LAPORAN OBSERVASI DAN WAWANCARA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PTIK) UNIVERSITAS HASANUDDIN KELOMPOK I, KELAS B THIRTA HIDAYATULLAH (P )
MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI DI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA KOTA LANGSA) Oleh :
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MATERI RAPAT PEMBAHASAN APBDES DESA ILOHELUMA TAHUN ANGGARAN 2019.
Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah (Secara Umum) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
DESENTRALISASI MENGALIHKAN KENDALI MANAJEMEN KEUANGAN KEDAERAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH YANG SEHAT 1 a B.
PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM NANANG HASANI 1409200020129 DOSEN PENGASUH : DR. T ROLI ILHAM SYAHPUTRA, MM MAGISTER MANAJEMEN PROGRAM PASCA SARJANA UNSYIAH

ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB

FENOMENA SOSIAL Saat ini Desa diseluruh Indonesia berhak mengelola sendiri Pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014). Desa memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar 10% dari APBN yang dilakukan secara bertahap mulai 2015-2020 (PP Nomor 43 Tahun 2014) Kepala Desa merupakan representasi masyarakat yang diberikan legitimasi oleh masyarakat desa untuk mengkoordinasikan semua kegiatan yang ada di desa dan memiliki wewenang untuk mengelola keuangan bersama aparatur desa yang dituangkan dalam bentuk APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa) (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Keuchik dan Aparatur Desa haruslah terlebih dahulu dimusyawarahkan dan disetujui oleh masyarakat Desa; Masyarakat memiliki hak dan kewajiban melekat untuk mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa

BAGAIMANA MASYARAKAT DAPAT TERLIBAT AKTIF DALAM PEMBANGUNAN GAMPONG???

PROBLEM SOLVING MAKsiGAM

PROBLEM SOLVING MAKsiGAM KON MAK SI GAM YANG NYOE ADOEEE!!!!!!!!

MAKsiGAM PROBLEM SOLVING MANAGEMENT of APLICATION SYSTEM INFORMASI GAMPONG MAKsiGAM

MODEL APLIKASI MAKsiGAM (1) ENTER Create by :anang_adb@yahoo.com MANAGEMENT of APLICATION SYSTEM INFORMASI GAMPONG MAKsiGAM

MODEL APLIKASI MAKsiGAM (2) PROYEK BERMASALAH Create by :anang_adb@yahoo.com PENYELEWENGAN ANGGARAN MANAGEMENT of APLICATION SYSTEM INFORMASI GAMPONG MAKsiGAM

MODEL APLIKASI MAKsiGAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Create by :anang_adb@yahoo.com MANAGEMENT of APLICATION SYSTEM INFORMASI GAMPONG MAKsiGAM

Laporkan…… SERVER ANDROID INTRANET OPERATOR KEUCHIK MAKsiGAM INTERNET MANAGEMENT of APLICATION SYSTEM INFORMASI GAMPONG MAKsiGAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INTERNET Laporkan……

PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA (1) MANAGEMENT of APLICATION SYSTEM INFORMASI GAMPONG MAKsiGAM PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA (1) HARDWARE Rp.115.278.000,- SOFTWARE Rp. 29.650.000,- TOTAL Rp.144.928.000,-

PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA (2) MANAGEMENT of APLICATION SYSTEM INFORMASI GAMPONG MAKsiGAM PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA (2) Hardware NO URAIAN VOLUME @ TOTAL 1. Personal Computer 1. Server Asus Server RS520-E8-RS8 (64000101, Intel Xeon ES-2600 v3, 4GB DDR4, 1 TB 2. Client Lenovo System X3100-M5-5457IC2 (Intel Xeon 4C E3-1271V3) 1 Unit 2 Unit 44.881.000,- 28.000.000,- 56.000.000,- 2. UPS (APC BR1200GI) Back-UPS Pro, 1200 VA/ 720W, Line-Interactive UPS With AVR, 230V, Single Phase, Tower, USB 3 Unit 4.799.000,- 14.397.000,- JUMLAH 115.278.000,-

PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA (3) MANAGEMENT of APLICATION SYSTEM INFORMASI GAMPONG MAKsiGAM PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA (3) Software NO URAIAN VOLUME @ TOTAL 1. Designe Aplikasi MAKsiGAM Web Basic Ofline Intranet 1 Paket 15.000.000 2. Upload Versi Web (Hosting & Domain) 4 GB Versi Android (Playstore) 6 Tahun 1 Kali 2.400.000,- 2500.000,- 14.400.000,- 250.000,- JUMLAH 29.650.000,-

MANFAAT DAN HASIL Manfaat MANAGEMENT of APLICATION SYSTEM INFORMASI GAMPONG MAKsiGAM MANFAAT DAN HASIL Manfaat Masyarakat dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan Gampong Masyarakat dapat menilai kelayakan kegiatan sesuai dengan hasil Musyawarah Gampong Masyarakat 2. Hasil Kegiatan sumber Dana Desa sesuai antara Input dan output Pemerintah Gampong bekerja secara berintegritas, transparan, accountable dan dapat dipetanggungjawabkan

WASSALAMU’ALAIKUM