KABINET NATSIR

Lata belakang http://mediabacaan. blogspot. co Awal tahun 1950 merupakan periode krusial bagi Indonesia. Pertentangan dan konflik untuk menentukan bentuk negara bagi bangsa dan negara Indonesia tengah berlangsung. Pada satu sisi, secara resmi saat itu Indonesia merupakan negara federal, sebagaimana hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Akan tetapi, pada saat  yang bersamaan muncul gerakan yang menentang keberadaan negara federal itu. Gerakan ini eksis bukan saja dari kalangan elit. Tetapi juga dikalangan masyarakat bawah. Gerakan tersebut menghendaki diubahnya bentuk negara federal menjadi Negara Kesatuan Dengan diratifikasinya hasil-hasil KMB oleh KNIP yang bersidang tanggal 6-15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara yang berbentuk federal ini terdiri dari 16 negara bagian yang masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk yang terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, Dan Negara Indonesia Timur.  Sebagian besar negara bagian yang tergabung dalam RIS mendukung untuk terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (poesponogoro, 2008:301).

Setelah bentuk negara RIS dibubarkan, kabinet pertama yang membentuk NKRI adalah kabinet Natsir yang merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi dan PNI sebagai partai kedua terbesar menjadi oposisi. PNI menolak ikut serta dalam komite karena merasa tidak diberi kedudukan yang tepat sesuai dengan kekuatannya. Tokoh-tokoh terkenal yang mendukung kabinet ini adalah Sri Sultan HB IX, Mr. Asaat, Mr. Moh Roem, Ir. Djoeanda dan Dr. Sumitro Djojohadikusuma.

kabinet pertama setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 - 20 Maret 1951. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi. terjadi pemberontakan hampir di seluruh Indonesia, masalah dalam keamanan negeri: DI/TII, Andi Azis, APRA, RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. 22 Januari 1951, parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Kabinet Natsir sering disebut dengan Kabinet “dagang sapi” dengan sifat tawar menawar. Dalam hal ini yang dimaksud politik “dagang sapi” ini mencari yang ideal dalam membentuk kabinet koalisi. Natsir mendapat kesulitan dari partai- partai yang mempunyai wakil didalam kabinetnya karena ada pula kencaman dari dalam parlemen terhadap kabinet. Diantara beberapa tuntutan dari partai itu sendiri seperti diadakannya tindak lanjut terhadap kabinet dan bahkan ada yang meminta untuk membubahkan kabinet Natsir ini.[6] Sifat tawar-menawar dari pembentukan kabinet Natsir ini hanya akan memperpanjang waktu dan memperlambat pembentukan kabinet. Sehingga terkadang banyak parti yang belum siap dengan calon menterinya. Selain itu pemilihan menteri juga didasarkan pada sifat suka tidak suka yang lebih bersifat keindividualan. Sehinggal hal ini membuat banyak diantara menteri yang menjadi menteri dulu baru memperdalam bidang yang bersangkutan yang diberikan kepada menteri ini.

Kebijakan luar negeri dari kabinet Natsir ini adalah bebas dan netral, walaupun dalam kenyataanya masih bisa dibilang condong ke negara- negara Barat. Pada bulan September 1950, Indonesia diterima sebagai anggota PBB. Pemerintahan Natsir mengalami keuntungan ekonomi yang terjadi karena perang Korea,yaitu naiknya harga komoditi. Hal ini membuat adanya pendapat tentang ekspor dan bea ekspor dari para politisi yang berkuasa dipemerintahan. Namun menteri perekonomian pada saat itu yaitu Syaffrudin Prawinegara menolak menggunakan hal-hal semacam itu untuk mendapatkan keuntungan. Kabinet Natsir lebih berkonsentrasi pada pemulihan kembali perekonomian dan pemuliahan keamanan negara.[5]

Kabinet pertama pada masa Demokrasi Liberal adalah Kabinet Natsir Kabinet pertama pada masa Demokrasi Liberal adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi. Perdana menteri kabinet ini adal Moh. Natsir. Kabinet Natsir mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkenal yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Mr. Asaat, Mr. Moh. Roem, Ir. Juanda, dan Dr. Sumitro Joyohadikusumo.

Program Keja Kabinet Natsir Program kerja dari Kabinet Natsir antara lain sebagai berikut. Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman. Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Masalah-masalah 1.  Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan belanda mengalami jalan buntu (kegagalan) 2.  Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunanya                     sehingga tidak mencapai sasaran 3.  Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS 4. Seringnya mengeluarkan Undang Undang Darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi. Krisis ditambah lagi ketika Hadikusumo dari partai PNI sekitar pencabutan PP No. 39/1950 tentang pemilihan anggota perwakilan daerah supaya lebih demokratis.

Keberhasilan Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Indonesia masuk PBB. Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat

Penyebab Jatuhnya Kabinet Natsir pertama kalinya dilangsungkan perundingan Indonesia Belanda menyangkut masalah Irian Barat tanggal 4 Desember 1950. Namun, perundingan ini menemui jalan buntu, Masalah inilah yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari parlemen terhadap Kabinet Natsir. Tekanan semakin besar ketika Hadikusumo (PNI) menyatakan mosi tidak percaya sekitar pencabutan PP No. 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diterima oleh parlemen sehingga Kabinet Natsir jatuh pada tanggal 21 Maret 1951,. Kemudian Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Keberhasilan yang pernah dicapai oleh Kabinet Natsir: 1 Keberhasilan yang pernah dicapai oleh Kabinet Natsir: 1.  Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. 2.  Indonesia masuk PBB 3.  Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.