Kekuasaan dan wewenang

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MATERI (10) STRATIFIKASI SOSIAL
Advertisements

GAYA ATAU TIPE KEPEMIMPINAN
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 13
BIROKRASI & POLITIK MAX WEBER – BIROKRASI PEJABAT (Beamter) Beamtentum -(Officialdom)=“Kepejabatan”/ istilah alternatif dari Birokrasi Weber tdk pernah.
PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI BIROKRASI:
TEORI NEGARA DAN BIROKRASI PEMERINTAH:
PERTEMUAN KEDUA Konsep Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologis (Marx Weber ) a. karisma b. masyarakat politik dengan dimensi. kelas, status.
Pengertian Stratifikasi Sosial
PERTEMUAN 9 Otoritas, Pendelegasian Wewenang dan Sentralisasi
Kekuasaan dan wewenang
KEKUASAAN POLITIK (THE POWER OF POLITIC)
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
STRATIFIKASI SOSIAL Pengertian :
Kepemimpinan Wirausaha
Kekuasaan dan Pengaruh
OTORITAS, PENDELEGASIAN WEWENANG, SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI
WEWENANG, DELEGASI dan DESENTRALISASI
PERTEMUAN 9 Otoritas, Pendelegasian Wewenang dan Sentralisasi
Pendekatan Kekuasaan dan Pengaruh
Beberapa Perspektif Sosiologi Politik
Pendelegasian Wewenang
PERTEMUAN 9 KEPEMIMPINAN.
Sosiologi Pedesaan 11 Kelompok
Talitha Lintang Pertiwi (30)
KONSEP MASYARAKAT DAN KEKUASAAN
Matakuliah : L0094-Ilmu Sosial Untuk Psikologi
Pengertian Kekuasaan (Power)
STRATIFIKASI SOSIAL Ir. Sonita Rosningsih .MS
ABDUL HAKIM\TEORI BIROKRASI
Stratifikasi Sosial Muhammad noor hidayat.
`SOSIOLOGI PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
KONSEP DASAR ILMU POLITIK
PERILAKU ORGANISASI “KEKUASAAN DAN POLITIK DALAM ORGANISASI"
KEPEMIMPINAN PERTEMUAN 9.
MODUL 10 DASAR-DASAR MANAJEMEN KEKUASAAN DAN DISTRIBUSI WEWENANG
Pendelegasian Wewenang
KEKUASAAN, KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB & DELEGASI
Kekuasaan dan Wewenang
Kelompok 1 Kekuasaan & Politik
PENGAMBILAN KEPUTUSAN, KEKUASAAN DAN POLITIK DALAM ORGANISASI
KEKUASAAN DAN WEWENANG
Teori Organisasi.
Pertemuan 3 KEKUASAAN Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik
Teori-teori Sosial (Social Theories)
Wewenang, Delegasi, Desentralisasi
Pendelegasian Wewenang
MODEL DALAM PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA
Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Politik
Kekuasaan, Wewenang dan Kepemimpinan.
Struktur materi Mata Kuliah Pengantar Sosiologi
Organisasi pendidikan
Matakuliah : L0094-Ilmu Sosial Untuk Psikologi
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
KEKUASAAN, WEWENANG DAN KEPEMIMPINAN
PEMIMPIN DAN KEKUASAAN
Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Politik
Kekuasaan, Wewenang dan Kepemimpinan Materi Kuliah PS.
Kekuasaan dan wewenang
Dasar-Dasar Ilmu Politik Kelompok 2
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
Pertemuan ke-6 PENDELEGASIAN WEWENANG
LEMBAGA SOSIAL SOCIAL INSTITUTION
ABDUL HAKIM\TEORI BIROKRASI
PENDELEGASIAN WEWENANG
Kekuasaan dan wewenang
Kepemimpinan Wirausaha. Definisi Kepemimpinan Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang ke arah tercapainya.
Pengertian Stratifikasi Sosial
LAPISAN MASYARAKAT (Stratifikasi Sosial)
Materi Kuliah PS Kekuasaan, Wewenang Meti Mediyastuti, S.Sos, M.AP.
Transcript presentasi:

Kekuasaan dan wewenang www.achmadrozzieroy.com

Definisi kekuasaan : Ramlan Surbakti (1999) : kemampuan menggunakan sumber2 pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Anthony Giddens (1986) : dipandang sbg transformative capacity, yaitu kemampuan mengadakan intervensi dalam peristiwa tertentu dan mengadakan perubahan.

Poulantzas dalam Waters (1994) : kapasitas kelas sosial untuk merealisasikan tujuan tertentu. Soerjono Soekanto (2002) : suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Talcott Parsons dalam Waters (1994) : sbg ekspansi sumber yang tak terbatas, sama dengan sumber ekonomi.

Ciri-ciri hub. kekuasaan (Syarbaini, 2002) Kekuasaan merupakan hubungan antar manusia. Pemegang kekuasaan mempengaruhi pihak lain Pemegang kekuasaan dapat seorang individu maupun kelompok Sasaran kekuasaan yang dipengaruhi berupa individu, kelp organisasi atau pmrnth.

Pihak yg memiliki sumber blm tentu memiliki kekuasaan efektif Penggunaan sumber2 kekuasaan mungkin melibatkan konsensus, paksaan atau kombinasi. Hasil penggunaan sumber2 bisa saja menguntungkan atau tidak

Unsur-unsur kekuasaan  Dalam rangka mendukung dan mempertahankan kekuasaan diperlukan unsur2 kekuasaan : Menurut Surbakti (1999) : tujuan, cara penggunaan sumber2 pengaruh, hasil penggunaan sumber2 pengaruh.

Sumber-sumber kekuasaan : Menurut Etzioni (dalam Basrowi, 2003:141) : Position power; melekat pada posisi diri dlm organisasi Personal power;berada pd atribut pribadi sbg akibat dr hubungan sosialnya. Surbakti (1999) : Sarana paksaan fisik Ekonomi Normatif

Jabatan Keahlian Informasi dan status sosial Popularitas pribadi Massa yang terorganisasi

Tipe-tipe kekuasaan : Menurut Weber Kekuasaan tradisional Kekuasaan rasional-legal Kekuasaan kharismatik

Dimensi-dimensi kekuasaan : Menurut Surbakti (1999) Potensial dan aktual Konsensus dan paksaan Positif dan negatif Jabatan dan pribadi Implisit dan eksplisit Langsung dan tidak langsung

Cara mempertahankan kekuasaan : Menghilangkan peraturan lama terutama di bid politik Mengadakan sistem kepercayaan Pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik

Bentuk-bentuk pelapisan kekuasaan (Menurut mac iver) : Pelapisan kekuasaan bersifat tegas dan kaku (monarkhi) Tipe oligarkhis, pemisah yang tegas namun terbuka Tipe demokratis, garis pemisah terbuka, memberikan kesempatan pd yang lain.

Distribusi kekuasaan Menurut Andrain (dalam Basrowi, 2003 : 149) Model elit yang memerintah Model pluralis Model populis

kewenangan Max Weber  wewenang adalah suatu hak yang ditetapkan dlm tertib sosial untuk menjalankan kewajiban (kebijaksanaan, keputusan dan resolusi konflik). Ada 3 wewenang : Wewenang kharismatis Wewenang tradisional Wewenang rasional

Perbedaan kekuasaan, wewenang dan legitimasi Kekuasaan : kemampuan untuk menggunakan sumber2 yang mempengaruhi politik. Kewenangan : hak moral untuk menggunakan sumber2 yang membuat dan melaksanakan keputusan (hak memerintah) Legitimasi : pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap hak moral tersebut.