KETERKAITAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DENGAN KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
INDIKATOR KESEHATAN PRODUKSI
Advertisements

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
ADMINISTRASI PUSKESMAS
DASAR-DASAR DEMOGRAFI
PARDOMUAN B.M.SIANIPAR MORTALITAS.
Ukuran Frekuensi Epidemiologi
Data: karakteristik individu, sangat sulit diinterpretasikan karena jumlahnya sangat banyak dan beragam bentuknya [nominal, ordinal, interval] dan sifatnya.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Hasil Susenas 2014 (Rapat Kerja BKKBN, Jakarta, 29 Maret 2015)
KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN
TANTANGAN KOTA SEMARANG DALAM PENCAPAIAN MDGs 2015
INDIKATOR PEMANTAUAN Sasaran yang di gunakan dalam PWS KIA berdasarkan kurun waktu 1 tahun, dengan prinsip konsep wilayah - maka untuk PWS Provinsi memakai.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Laporan Pendahuluan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 BADAN PUSAT STATISTIK.
ASPEK KEPENDUDUKAN.
PELAKSANAAN SPF DI PROVINSI MALUKU
Dukungan Lembaga Legislatif Dalam Percepatan Program Pengentasan Kemiskinan Disampaikan oleh: Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E – F-PAN DPRD Jawa.
Kondisi Kemiskinan.
Selamat datang peserta
Disampaikan pada : Pertemuan Pemuktahiran dan Analisa Data Tk Provinsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
A. KOHORT IBU & BALITA Kohort berasal dari kata cohort yang berarti suatu proses pengamatan prospektif, survei prospektif terhadap suatu subjek ataupun.
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN LB-3 (2)
PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN PROFIL KABUPATEN
KULIAH ONLINE Diskusi dan contoh beberapa masalah kesehatan OLEH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
PROYEKSI PENDUDUK PROVINSI JAMBI
Ukuran Frekuensi Epidemiologi
UKURAN EPIDEMIOLOGI DAN INTEPRETASI DATA
KESEHATAN REPRODUKSI Analisis & Hasil RISKESDAS 2010.
STATISTIK DATA KLINIS DAN DATA CASEMIX
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
DEASY ROSMALA DEWI, SKM,MKES
ILMU KESMAS X (PROGRAM2 KESEHATAN)
EVALUASI PROGRAM KESEHATAN IBU
SELAMAT DATANG PERTEMUAN PETUGAS SP2TP BLITAR, 7 MARET 2014
SUMBER DATA DEMOGRAFI (Bagian II)
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
PENCAPAIAN KKP PROGRAM KB MARET 2012 PROVINSI DKI JAKARTA.
PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PULAU KALIMANTAN
Ukuran DEMOGRAFI.
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI
MORTALITAS ( KEMATIAN)
Oleh Dr. I Gusti Ngurah Agung Swastika KADIS KESEHATAN KAB KLUNGKUNG
Monitoring dan evaluasi pelayanan kebidanan di komunitas
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
MASALAH DAN PROGRAM KEP
PENGUMPULAN, ANALISIS DATA TINGKAT KABUPATEN
MORTALITAS ILSA WAHYUNI ( ) KELOMPOK 6 FITRIANI AHMAD
PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MORTALITAS (KEMATIAN).
ICPD dan MDGS Indikator dan Pencapaian di Indonesia
Mencegah Kejadian Stunting pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
EVALUASI INFORMASI PENYAKIT (Materi PBW) Teori Simpul SUMBER
MORTALITAS Rizka Esty Safriana, SST., M.Kes. Faktor penyebab dinamika penduduk: 1.Kelahiran (Fertilitas) 2.Kematian (Mortalitas) 3.Imigrasi ?  Kematian.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Prov. Bengkulu September Tahun 2017
Tabel Kematian (Life Tabel)
DISUSUN OLEH : KELOMPOK 4
Laporan Situasi Perkembangan HIV & AIDS di Indonesia 2015
STATISTIK KESEHATAN (ANGKA KEMATIAN) PERTEMUAN 11
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BUKU SAKU BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
STUNTING KAB. LABUHANBATU UTARA. Pengertian Stunting Keadaan dimana tinggi badan berdasarkan umur rendah (dibawah persentil ke 3 atau
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI Oleh Susianti Asry, S.ST.,M.Keb.
Standar Pelayanan Minimum Bayi Baru Lahir
Transcript presentasi:

KETERKAITAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DENGAN KESEHATAN

Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, misalnya seperti kecelakaan atau terjatuh dan lain-lain.

PENYEBAB KEMATIAN IBU Jumlah Kematian Pendarahan 30 Eklampsi 25 Jantung 11 Paru 7 Infeksi Nifas 4 Emboli 3 Ginjal 2 HIV/AIDS 1 DBD Pendarahan saluran cerna HELLP Lain-lain 8 Jumlah Kematian Ibu 94 Jumlah Lahir Hidup 179,328 AKI/MM 52.42 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2016, Bahwa tabel tersebut menunjukan angka kematian ibu di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 sebesar 52,42, artinya bahwa di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 terdapat 52 sampai dengan 53 kematian maternal per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2016.

Lanjutan . . . bahwa penyebab terbesar kematian ibu adalah pendarahan yakni 30 orang ibu. Secara umum kematian ibu atau maternal disebabkan karena : penyakit yang berkaitan dengan kehamilan atau memburuk akibat kehamilan. pertolongan kelahiran yang tidak tepat (tidak termasuk kematian karena kecelakaan atau kelalaian). Kematian maternal ini dapat dicegah dengan adanya penanganan profesional dalam pemeliharaan kehamilan dan kelahiran, serta peningkatan gizi ibu hamil.

Angka Kematian Balita Balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir yang berumur 0 tahun sampai dengan menjelang tepat 5 tahun, pada umumnya ditulis dengan notasi 0-4 tahun. Angka kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu.

NO Wilayah Kota/Kab Administrasi Penduduk Usia <5 Tahun Pada Pertengahan Tahun Kematian Balita AKABA   n % 1 KEP.SERIBU 2,538 0.31% 7 0.34% 2.76 2 JAKARTA PUSAT 83,164 9.73% 184 9.07% 2.21 3 JAKARTA UTARA 149,016 17.47% 462 22.77% 3.10 4 JAKARTA BARAT 194,876 22.96% 490 24.15% 2.51 5 JAKARTA SELATAN 174,314 20.48% 272 13.41% 1.56 6 JAKARTA TIMUR 246,515 29.06% 614 30.26% 2.49 PROVINSI DKI JAKARTA 850,423 100% 2,029 100.00% 2.39 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2016

Tabel menunjukan bahwa Angka Kematian Balita di Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 adalah 2,39, artinya terdapat 2 kematian balita setiap 1.000 balita di tahun 2016. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 yakni 2,83 atau turun sebesar 0,44%.

Lanjutan. . . Jakarta Utara menempati peringkat tertinggi 3,10 Kab. Kepulauan Seribu 2,76, Jakarta Barat 2,51, Jakarta Timur 2,49, Jakarta Pusat 2,21 Jakarta Selatan yaitu 1,56. Angka Kematian Balita ini diduga akan tinggi bila terjadi keadaan salah gizi atau gizi buruk, kebersihan yang buruk dan tingginya prevalensi penyakit menular, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di sekitar rumah.

Angka kematian Bayi Neo-Natal (NNDR) di provinsi DKI JAKARTA 2016 Kota Jumlah Kelahiran Kematian Bayi Neonatal NNDR L P L + P Kep. Seribu 243 230 473 JAKPUS 6,972 6,612 13,584 28 21 49 4.02 3.18 1.88 JAKUT 13,448 12,569 26,017 69 73 142 5.13 5.81 4.31 JAKBAR 17,053 15,891 32,944 65 63 128 3.81 3.96 4.49 JAKSEL 14,856 14,032 28,888 35 20 55 2.36 1.43 1.30 JAKTIM 21,783 20,526 42,309 93 81 174 4.27 3.95 1.21 DKI JAKARTA 74,355 69,860 144,215 290 258 548 3.90 3.69 3.80 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.DKI Jakarta, tahun 2016

Dari tabel diatas terlihat dari angka kematian bayi neonatal di provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 3,80. Artinya terdapat 3-4 bayi yang belum genap 1 bulan meninggal dari setiap 1000 kelahiran hidup.

Kematian Bati Post Neonatal Jumlah kelahiran hidup Angka kematian bayi lepas baru lahir (Post Neo-Natal Death Rate) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 Kota/kab Kematian Bati Post Neonatal L+P Jumlah kelahiran hidup P-NNDR L P Kep. seribu 1 2 473 4.23 Jakarta Pusat 31 24 55 13,584 4.05 Jakarta Utara 93 68 161 26,017 6.19 Jakarta Barat 97 66 163 32,944 4.95 Jakarta Selatan 56 45 101 28,888 3.50 Jakarta Timur 121 89 210 42,309 4.96 DKI JAKARTA 399 293 692 144,215 4.80 Sumber : Data kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

Berdasarkan data tersebut, maka nilai P-NNDR untuk provinsi DKI jakarta pada tahun 2016 adalah sebesar 4.80. ini artinya bahwa di provinsi DKI jakarta pada tahun 2016 terdapat 4-5 kematian bayi post neonatal setiap 1000 kelahiran.

Angka Kematian Anak Angka kematian anak adalah penduduk yang berusia 1 sampai menjelang 5 tahun atau tepatnya 1 tahun sampai dengan 4 tahun 11 bulan 29 hari. Angka kematian anak juga dapat dipengaruhi kecukupan gizi, tingginya pravelensi penyakit menular pada anak atau kecelakaan yang terjadi di sekitar rumah. Kematian anak berdasarkan Kota sebagai berikut:

Penduduk usia 1-4 Th pada pertengahan tahun Angka kematian anak (Child Mortality Rate) Provinsi DKI Jakarta tahun 2016. Kota/kab Penduduk usia 1-4 Th pada pertengahan tahun Jumlah kematian anak (1-4 Th) AKA(CMR) n % Kep.Seribu 2,156 0.30% 5 0.63% 2.32 Jakarta Pusat 70,449 9.78% 80 10.14% 1.14 Jakarta Utara 125,871 17.47% 159 20.15% 1.26 Jakarta Barat 165,843 23.01% 199 25.22% 1.20 Jakarta Selatan 147,763 20.50% 116 14.70% 0.79 Jakarta Timur 208,617 28.95% 230 29.15% 1.10 DKI JAKARTA 720,699 100.00% 789 1.09 Sumber : Data kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

Bahwa angka kematian anak di provinsi DkI Jakarta tahun 2016 yakni sebesar 1.09. artinya pada tahun 2016 di provinsi DKI Jakarta terdapat 1-2 orang anak meninggal per 1000 penduduk usia anak (1-4 tahun). Angka ini menurun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 yakni 1,47 atau turun sebesar 0,38%

Lanjutan. . . Menurut wilayah kab/kota administrasi angka kematian anak tertinggi di kab. Kepulauan Seribu yaitu 2,32 . Kematian anak ini diakibatkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak, seperti : Keadaan gizi Hygiene buruk Tingginya pravelensi penyakit menular Insiden kecelakaan dalam atau luar rumah

Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta No. 04/01/31/Th.XIX, pada tanggal 03 Januari 2017 menyebutkan bahwa Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2016 sebesar 385,84 ribu orang (3,75 persen) menurun dari persentase penduduk miskin September 2016 yaitu 3,61 persen atau menurun sebanyak 0,14 persen.

Garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta, September 2015 - Maret 2016 - September 2016 Garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) Bulan Makanan Bukan makanan Total Jumlah penduduk miskin Persentase penduduk miskin (1) (2) (3) (4) (5) (6) September 2015 327,678 175,361   503,038 368.67 3.61 (65.14%) (34.86%) (100%) Maret 2016 329.644 180.715 510.359 384.30 3.75 (64.59%) (35.41%) September 2016 334,938 185,752 520,690 385.84 (64.33%) 35.67 Sumber : Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta No. 04/01/31/Th.XIX, 03 Januari 2017

Lanjutan . . . Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2016 sebesar 385,84 ribu orang (3,75 persen). Dibandingkan dengan Maret 2016 (384,30 ribu orang atau 3,75 persen), jumlah penduduk miskin turun sebesar 1,54 ribu. Sedangkan dibandingkan dengan September 2015 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 368,67 ribu orang (3,61 persen), jumlah penduduk miskin naik 17,17 ribu atau turun 0,14 poin.

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin (Po), Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional September 2016 uraian DKI Jakarta Nasional Jumlah Penduduk Miskin (ribu) 385.84 27,760.00 PersentasePenduduk Miskin(P0) 3.75 10.70 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) 520,690 361,990 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 0.433 1.74 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0.075 0.44 Sumber : Statistik BPS Provinsi DKI JakartaNo.04/01/31/Th.XIX,03 Januari 2017

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.