KELOMPOK 7 ISMAIL. N. PULU INTAN KUSUMA WARDHANI MAYA OCTAVIA MARYANTI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Lukito Edi Nugroho Program S2 Magister Teknologi Informasi
Advertisements

IRJEN POL. Drs. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
AUDIT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET BERDASARKAN PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL BALANCED SCORECARD DAN STANDAR COBIT 4.1 (Studi Kasus: PT. Pertamina.
STANDAR 2.
REFORMASI BIROKRASI UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI Jogyakarta, 9 Desember 2014 Agus Sunaryanto Deputi Coordinator ICW.
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
Manajemen Sumberdaya Manusia Sektor Publik: Sebuah Tinjauan
KONSEP DAN IMPLEMENTASI BALANCED SCORECARD DALAM MANAJEMEN STRATEGIK
CORPORATE GOVERNANCE BY SUYATMI.
BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Manajemen Sumber Daya Teknologi Informasi
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
Oleh : Febri Hendri AA (Koordinator Divisi Investigasi-ICW)
Persyaratan Substantif, Teknis,
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
CETAK BIRU TATA-KELOLA dan SDM
Penganggaran Sektor Publik
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PERAN STRATEGIS MSDM IKA RUHANA.
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
Kepemimpinan dan Budaya Pelayanan
Tahapan Perencanaan IT dengan COBIT 4.1
E-government Pertemuan I
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Langkah Tata Kelola TI.
Tinjauan Prinsip-Prinsip Corporate Governance
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Budaya dan Etika Perkebunan
BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
AKBP PUNGKY BHUANA SANTOSA,S.IK, SH, M.SI
Pengetahuan & Informasi Terkait Pengaruh Komitmen Manajemen K3.
Pentingnya Audit Sistem Informasi
DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
I. Pengertian dan Fungsi MSDM
Proses Manajemen Kinerja
Proses Manajemen Kinerja
Sistem Pengendalian Manajemen
Proses Manajemen Kinerja
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Kerangka Kerja IT Balanced Scorecard
SI702 Tata Kelola Sistem Informasi Pertemuan #9
Pusat Unggulan Layanan Pengadaan (Procurement Center of Excellence)
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technologi Gorvernance.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
Fokus Area Tata Kelola TI Pertemuan 2,3
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Akreditasi institusi.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Akreditasi Institusi.
Transcript presentasi:

KELOMPOK 7 ISMAIL. N. PULU INTAN KUSUMA WARDHANI MAYA OCTAVIA MARYANTI PEBLIA PERMATASARI

SISTEM INTEGRITAS ORGANISASI Bangsa indonesia membutuhkan individu-individu yg integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik. Upaya-upaya tunas integritas dilakukan secara simultan sbg perwujudan upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi, yaitu pendekatan perilaku & sistem hingga budaya.

Seringkali korupsi terjadi atau dilakukan karena tekanan dari mereka yg memiliki kekuasaan yg lebih besar. Pimpinan berintegras tinggi akan menjalankan 2 kata kunci dalam implementasi sistem integritas yaitu : 1. Penyelarasan 2. Pengendalian

Pengendalian & Penyelarasan Organisasi Sistem integritas dimulai dgn terciptanya iklim etika yg kuat. Organisasi harus memiliki kapasitas, tata kelola yg baik & peran yg jelas. Aspek organisasi sbb : 1. Nilai 2. Visi & Misi 3. Strategi 4. Program 5. Kegiatan

1. Pengendalian internal 2. Pengendalian korupsi Lanjutan… Pengendalian terhadap organisasi secara proporsional menyesuaikan tingkat kompleksitas operasionalorganisasi. Kelompok pengendalian sbb : 1. Pengendalian internal 2. Pengendalian korupsi 3. Pengendalian strategi

Komponen Sistem Integritas Lanjutan… Komponen Sistem Integritas Sistem operasional organisasi adalah sistem yang mengelola kapasitas atau sumber daya organiisasi terkait SDM, Teknologi, dana & Informasi Komunikasi. Sistem operasional normal organisasi antara lain: managemen SDM, akuntabilitas keuangan & kinerja, pengelolaan asset, pengadaan barang & jasa sesuai kebutuhan, keterbukaan informasi publik & kehandalan standar operasional prosedur (SOP)

Kematangan Praktek Sistem Integritas Lanjutan… Kematangan Praktek Sistem Integritas Dalam upaya sistem mampu memastikan organisasi mencapai tujuan & menjaga individu dalam organisasi, maka kematangan pelaksanaan program dilaksanakan scra optimal lewat tahapan : Not Performance (blm ada kinerja) Adhoc ( sementara, reaktif, mendadak) Planned (terencana & terorganisasi dgn baik) Instituonalized ( menyatu dgn sistem organiasi) Evaluated (telah dpt dievaluasi) Optimized (dpt dioptimalkan)

SEKIAN & TERIMA KASIH