Kode Etik Jurnalistik.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Advertisements

Latar Belakang Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang.

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Catur Apriyani Qudsi Ayu Sekar K Rahma Ivani Subhan Fathah

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Bab III: SISTEM KETATANEGARAAN RI

DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH

BAB 3. UNDANG UNDANG DASAR 1945

Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia

Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara

KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT

Presented By Ambang Priyonggo, MA

Hukum Etika Pers Kelompok 3 Firsta Vaulina A Febbiadi Rahmat

STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH

Hukum dan Etika Komunikasi. Ketentuan hukum dan etik yang mengatur komunikasi di Indonesia UUD 1945 KUHP UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 UU Penyiaran.

BAB 3 Tata Urutan Perundang-Undangan

Uud dasar negara republik indonesia

Politik Luar Negeri Indonesia

TUGAS, WEWENANG, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI

KODE ETIK. Pengertian Kode Etik Profesi Kata kode etik terdiri dari dua suku kata, yaitu kode, dan etik. Kata kode berarti tanda-tanda atau simbol-simbol.

H Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

Pertemuan ke 2 “SUMBER HUKUM TATA NEGARA”

Pendahuluan Pembahasan Penutup. Pendahuluan Pembahasan Penutup.

HAKIKAT KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

Kurikulum PKN dan Agama

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 BY: SRIYANTO.

Etika & Hukum Media Relations

Partai Politik dan Pemilu

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Bahan Kuliah Hukum Pemda FH UII 2015

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

KUHP, UU Pers, Kode Etik Pers

LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

Fungsi, Wewenang, dan Hak

Unsur Dasar Wawasan Nusantara

Konstitusi NKRI Pada Masa ORDE LAMA

XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI

SISTEM POLITIK DI INDONESIA

SEJARAH TATA URUTAN PERATURAN PER-UU-AN

Perundang-undangan di Indonesia

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)

KOMPETENSI DASAR Menganalisis Pers yang bebas dan bertanggungjawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia.

Perusahaan Pers KULIAH V.

Kode Etik Jurnalistik dan Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab

( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT )

Bab 1 Hak Asasi Manusia.

PENGANTAR UU & ETIKA KEFARMASIAN

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S

Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara

NEGARA & KONSTITUSI Konstitusionalisme,

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 2

Tata Kelola Pemerintahan Desa

Unggul Profesional Islami

Hukum Acara Peradilan Konstitusi

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)

Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat Demokratis

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

UU No 36 tahun 2009 PRIDHITA BABY C P

BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ASN

MAHKAMAH KONSTITUSI. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Wawasan Nusantara  Latar belakang timbulnya Wawasan Nusantara  Konsep Wawasan Nusantara A) Hakikat, Asas dan Arah WN B) Unsur dasar WN C) Kedudukan,

AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN

Transcript presentasi:

Kode Etik Jurnalistik

a. Landasan Hukum Pers Indonesia Pasal 28 UUD 1945 Pasal 28 F UUD 1945 Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia UU no. 39 tahun 2000 pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang Hak Asasi Manusia UU no. 40 tahun 1999 dalam pasal 2 dan pasal 4 ayat 1 tentang pers

Norma-norma Pers Nasional Pers harus sanggup hidup bersama-sama dan berdampingan dengan lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Dalam melaksanakan fungsinya sehari-hari, partisipasi pers dalam pembangunan melibatkan masyarakat-masyarakat lainnya yang lingkup hubungannya dapat dibagi dalam 2 golongan: Hub. Antar pers dan pemerintah Hub. Antar pers dan masyarakat cq

Mayarakat Pers Mayarakat

Organisasi Pers Yoreda, cariin foto Persatuan Wartawan Indonesia yaaaaah 

Dewan pers Fungsi Dewan Pers Melindungi kemerdekaan pers Melakukan pengkajian untuk pengembangan pers Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah Memfasilitasi organisasi-organisasi pers Mendata perusahaan pers (Pasal 15 : 2) Ingetin nanti cari pasal 15 ayat 2 yah

Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan Anggota dewan pers: Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan Pimpinan perusahaan pers yang dipilih organisasi perusahaan pers Tokoh masyarakat, ahli bidang pers/komunikasi dan lainnya yang dipilih organisasi perusahaan pers Ketua dan wakil ketua dewan pers dipilih dari dan oleh anggota Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal 15 ditetapkan dengan Kepres Keanggotaan dewan pers berlaku selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya Cari pasal 15 ayat 3

Bagian Sistem Kemasyarakatan Sistem pers Sistem Komunikasi Bagian Sistem Kemasyarakatan

Sis Ciri Khas Sistem Pers Indonesia : Integrasi (Integration) Keteraturan (Regularity) Keutuhan (Wholeness) Organisasi (Organization) Koherensi (Coherence) Keterhubungan (Connectedness) Ketergantungan (Interdependence)

Inti permasalahan dalam sistem kebebasan pers kebebasan untuk mengeluarkan pendapat (freedom of expression)

Kode Etik Jurnalistik Landasan Idiil : Falsafah Pancasila Landasan Konstitusi : Undang-Undang Dasar 1945 Landasan Yuridis : Undang-Undang Pokok Pers Landasan Strategis : GBHN Landasan Profesional : Kode Etik Jurnalistik Landasan Etis : Tata nilai yang berlaku dalam masyarakat