bagi Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Keperantaraan bagi Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan

Ketimpangan tinggi Data Bank Dunia: 20% terkaya mengambil > 50% pendapatan (gini 0.4). Aset ekonomi bisa lebih parah 10% menguasai 77% aset. Akatiga: di desa yang timpang 1 KK kuasai 25% - 70% total tanah produktif. Sementara 15% termiskin tidak punya apa2. Di desa yang kurang timpang tanah tetap dikuasai elit. Di desa Papuapun yang diferensiasi diduga rendah tanah dikuasai kepala suku. Ketimpangan perkotaan terjadi akibat spekulasi tanah daerah pengembangan sementara aturan tata ruang tidak terkawal.

Prioritas Mengatasi: Bank Dunia: Akses ke layanan, infrastruktur ditingkatkan Jokowi: Tanah, perumahan rakyat dan akses pekerja ke pekerjaan. Layanan ditingkatkan tidak bisa sekedar mengadakan. Kualitas dan pengawasan penting. Tanah butuh dan akses pekerjaan butuh keberanian kebijakan, pranata masyarakat dan akses pasar yang lebih siap

Keperantaraan: Ada perantara non pemerintah yang bisa mendorong fair access to market (fair price). Rantai nilai yang tidak dimonopoli dan tidak dikuasai hegemoni yang tidak seimbang. Ada akses, zonasi dan harga tanah yang terjangkau dan berkeadilan Ada sistem produksi, informasi dan pasar yang menciptakan kesempatan kerja layak bagi orang muda dan miskin

Mengapa melihat lebih jauh dari "proyek pemerintah": Proyek kemiskinan pemerintah seperti PNPM yang dinilai banyak pihak sukses meninggalkan hanya sedikit pranata yang terus berjalan atau dilanjutkan. Bagaimana keberlanjutan bisa lebih dipastikan? Pelayanan publik kurang berhasil di monitor bila hanya oleh sistem internal pemerintah sendirian (lihat rata-rata BPJS, sekolah dan puskesmas - hasil baik masih sporadis). Bagaimana kerja-kerja-kerja benar-benar kerjasama pemerintah - non pemerintah secara efektif (terjadi "social effectiveness" yang memadai) UMKM, desa miskin, pekerja muda tidak cukup hanya diberikan pelatihan dan "enabling enviroment". Mereka rata-rata tidak cukup mempunyai sinergi sendiri untuk menjangkau pasar potensial sendirian walaupun dengan "pelatihan".

Contoh baik yang ada 1: Menciptakan tanah kesemakmuran di desa: tanah desa bukan untuk biaya administrasi desa tapi diperluas untuk menciptakan akses bagi keluarga miskin dan anak muda desa bertani. Peran pemerintah: membuat perbup, zonasi di yang konsisten, membatasi absentee Peran organisasi kemasyarakatan: -menciptakan sistem pengelolaan tanah dan efektivitas produksi

Contoh baik 2: Meningkatkan produksi kopi kualitas baik di Flores Peran swasta: menjadi perantara penjualan kopi untuk ekspor dan lokal cafe secara fair (lihat fair trade) Peran Pemerintah: mendorong pemuda desa terlibat, mempermudah transhipment, mendukung penelitian produktivitas dan link secara praktis, mendorong pelelangan yang fair

Contoh baik 3: Membuka informasi kesempatan kerja orang desa kebumen ke luar. Pusat informasi desa terkait kesempatan kerja dibuat seakurat penyedia pasar kerja. Pendataan lengkap dan akurat kemiskinan oleh PNS

Contoh perumahan: Mendorong developer non profit: Contoh perumahan di Belanda: Developer non profit: a. mengumpulkan potensial orang butuh rumah yg agak heterogen dan b. mencari tanah terjangkau, c.Mencari sumber dana yang terjangkau, d. Membangun secara efisien (publik area bersama) Peran PU: penyedia dana terjangkau dan wasit Peran pemda dll. : zonasi dan membantu mencari tanah yang memadai Pemerintah secara umum: memback-up skema semacam ini, melakukan bank tanah tanpa beli melalui zoning yang ketat, menjadi developer sendiri bagi PNS, menyediakan pinjaman yang relatif lunak. Efek yang diharapkan pasar modal dan pasar perumahan jadi berkurang bubble karena ada saingan non profit (taxi tradisional vs Uber) Pengurangan harga rumah bisa sampai lebih dari 50% (25% dari net profit developer, 20% dari hilangnya multiple pinjaman, dan 5% dari pengurangan bunga)

Ada banyak contoh-contoh lain, misalnya koperasi Srikandi Yogya, inisiatif2 dari proyek Prisma, KOMPAK? * Untuk itu penting kita membantu, memfasilitasi dan mendata berbagai upaya yang baik untuk dirangkum sebagai dukungan kebijakan Dalam tingkat pembangunan dan kompleksitas Indonesia saat ini pemerintah tidak bisa berharap melakukan perubahan dengan satu kebijakan yang cocok untuk semua. Perlu ada berbagai model-model yang tahan uji sebagai kumpulan menu pembangunan. Harus ada rancang proyek yang lebih flexible & step wise Keperantaraan juga bukan satu-satunya solusi, dan tidak semua sektor bisa didorong melalui keperantaraan

Take real time data (monitor properly) Melinda Gates: mengapa development actors (pemerintah & NGO) harus belajar dari coca cola? Take real time data (monitor properly) Tap to local inter-perennial talent (persistent and Grit) Do incredible marketing