Assalammualaikum Wr. Wb

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
Advertisements

UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGUATAN SISTEM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
IPTEKS BAGI WILAYAH (IbW)
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PENDIDIKAN PRO RAKYAT SEBUAH KENISCAYAAN Komisi E DPRD Propinsi DIY.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Program Bermutu Tahun Jenis Kegiatan 2011 pada LPMP (IDEALNYA) Rapat Koordinasi Internal Program Bermutu (RMP) Pemberian Bantuan Kepada custer (RK)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PANDUANPELAKSANAAN SUBSIDI PENGADAAN BUKU TEKS PELAJARAN SMP
MEKANISME DAN KAJIAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
Keterbukaan Informasi Publik
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
Manajemen Penguatan Kemitraan Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat Disampaikan pada Pelatihan untuk Pelatih Pendidikan Keluarga, Bogor, Oktober.
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
KOMISI III-B REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
EVALUASI, PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT BIMBINGAN DAN KONSELING
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM UTC MAPEL IPA ARLIN SRI PURWATI Guru Mulia dengan Karya
Kegiatan KKG atau KKKS.
WORKSHOP PENDATAAN BOS TAHUN 2015
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
OTONOMI DAERAH.
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
I. KEBIJAKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
Reviu Pasca Bimtek dan Sosialisasi SPMI ke Warga Sekolah
KEMITRAAN SEKOLAH DENGAN
Sesi 4 Peran Serta Masyarakat dan Transparansi
SUB-TEMA 3 : Sertifikasi
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
SUPLEMEN PENDAMPINGAN SPMI ke SEKOLAH MODEL
KPU Provinsi Jawa Tengah
PROPOSAL TESIS oleh : warsiyanto nim : q
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
NAMA KELOMPOK: AIDA ROHMANI EVI NURLAILI
PENELITIAN TINDAKAN KELAS
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
ASSALAMU’ALAIKUM WR WB
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN ON-2
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
PENDAHULUAN KAJIAN PERDA KOTA BANDUNG Bab IVBab VBab VI Bab VII Kajian Bab IV dan Bab VII tentang :  Penerimaan Peserta Didik  Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
PEMBINAAN GURU DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Transcript presentasi:

Assalammualaikum Wr. Wb KELOMPOK 4 Dengan tema “PENDIDIKAN” Judul yg di bahas : “Efektifitas Pengelolaan Dana BOS”

NAMA ANGGOTA KELOMPOK : ANDI JANUARDI (0906679) GILANG GUMILANG DAWOUS (0906427) LESTARI NURYANDINI (0907337) RIDHA RINANDA(0906718) WILDAN KARIM ANGGAPERBATA (0908895)

LATAR BELAKANG DANA BOS Berkurangnya subsidi untuk BBM dari pemerintah berpengaruh terhadap besaran bantuan untuk sector lain salah satunya pendidikan, lahirlah kebijakan dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) UUD 1945 mengatakn bahwpendidikan adalah hak bagi setiap warga Negara, untuk pendidikan dasar dalam program wajib belajar 9 tahun pemerintah wajib mengusahakn pendanaan, sehingga muncullah BOS

MEKANISME PENCAIRAN BOS Manajemen pusat mendata jumlah siswa melalui manajemen provinsi Pusat mengeluarkan DIPA untuk tiap provinsi Verifikasi data oleh provinsi,kab.dan kota ke sekolah Keluar SK data sekolah penerima oleh kab/kota SK ditembuskan ke pusat dan pencair dana.

PENGGUNAAN DANA BOS Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.

MASALAH PENGELOLAAN DANA BOS Penggelembungan data siswa Penyalahgunaan penggunaan dana Pemalsuan laporan (LPJ) Keterlamabatan pencairan dana Kurangnya tranparansi dan akuntabilitas dari sekolah Proses suap untu kelancaran pencairan Dll.

PENYEBAB DAN AKIBAT MASALAH Kurangnya tranparansi dari lembaga pendidikan Rumitnya birokrasi, menyebabkan kasus suap Pengalokasian tidak berdasarkan kebutuhan sekolah Kepala sekolah menggunakan dana untuk kepentingan pribadi Korupsi dana pada tingkat pusat Kurangnya tenaga profesional untuk mengelola dana BOS

SOLUSI Kembali mengkaji kebijakan Peningkatan Efektifitas dan efisiensi pengawasan Distribusi dana yang berkeadilan Pendampingan dari para ahli yang kompeten Tranparansi dan akuntabilitas publik

KESIMPULAN Penyalahgunaan pengelolaan dana BOS banyak ditemukan di beberapa daerah, kasus yang paling sering adalah penggelembungan jumlah siswa, penyalahgunan dana, dan bahkan data dan pelaporan fiktif sering menghiasi surat kabar tentang penyelewengan dana BOS. Hal ini bisa juga dipicu oleh system yang berjalan, lemahnya pengaawasan dan partisipasi public yang kurang, sehingga menyebabkan tujuan dari adanya subsidi BOS sendiri menjadi kurang dan cenderung berkurang kebermanfaataannya. Untuk itu diperlukan tindakan preventif dari setiap lembaga dan elemen dari bangsa ini untuk kemajuan dan pengefektifan pengelolaan dana BOS.

Assalammualaikum Wr. Wb TERIMA KASIH Assalammualaikum Wr. Wb