KEBIJAKAN PEREKONOMIAN (pasca krisis)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MENYIKAPI KEBIJAKAN TENTANG PENYESUAIAN HARGA BBM
Advertisements

PENGELUARAN NEGARA.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masalah Gizi Masyarakat
INFLASI.
Perencanaan Nasional Dana Alokasi Khusus TA 2012 Oleh: Dr. Ir. Budhi Santoso, MA Direktur Otonomi Daerah Disampaikan pada: Sosialisasi DAK Bidang Lingkungan.
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
Guru Sejarah SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA
1 Muhtar Mahmud. 1.Asumsi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan APBN 2012 Arah Kebijakan Fiskal 2012 Postur APBN-P 2011 dan APBN 2012 Kebijakan.
KRISIS EKONOMI DI AMERIKA
TEORI PENGELUARAN NEGARA
KEBIJAKAN PUBLIK.
REFORMASI DI INDONESIA
Keseimbangan Gizi Buruk
DINAS PENDIDIKAN. 1.Biaya Pendidikan yang semakin tinggi o tidak ada biaya o pendapatan orang tua rendah  profesi sbg petani o tanggungan keluarga banyak.
Desentralisasi Fiskal, Struktur Anggaran dan Indikator Makro Daerah
Kebijakan Ekonomi Fiskal
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.. KELOMPOK 2 Akhmad Hidayat Al-Mursidi Dede Zulhaj Gigin Fergiansyah
MODUL 9 Penghitungan Dan Penyusunan Pendapatan Nasional PENDAHULUAN
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI
PERANAN EKONOMI MIKRO DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
Model-model pembangunan nasional dan pengaruhnya Terhadap Demografi
Garapan Drs. Puji Suharjoko
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MASALAH KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
Transfer dan Perekonomian Prov. Maluku
PEREKONOMIAN INDONESIA
MODUL 9 Penghitungan Dan Penyusunan Pendapatan Nasional PENDAHULUAN
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN
KETAHANAN FISKAL DAN MANAGEMEN HUTANG
PRODUKSI NASIONAL PERPUTARAN PEREKONOMIAN
MASALAH PERMUKIMAN PERKOTAAN
MASALAH KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
KEBIJAKAN PEREKONOMIAN
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
APBN dan Pembangunan di Indonesia
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMISKINAN Anis Fitrah Abadi [4] Fawaidul Amaliyah Putri [19]
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
Infokom LPM Sudajayahilir
Ekonomi Mikro dan Makro
Alamat : Banjaran Rt 06 Rw 03 Taman
Sistem Ekonomi Indonesia
DETERMINASI KEBIJAKAN ANGGARAN NEGARA INDONESIA
MANAJEMEN DAN BISNIS Lingkungan Bisnis Pertemuan 10 1.
Ekonomi mikro dan makro
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
MID SEMESTER – OPEN BOOK NOVEMBER 2012 STIE H. AGUS SALIM BUKITTINGGI
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masalah Gizi Masyarakat
PRINSIP DASAR MANAJEMEN BENCANA
Pada Masa Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
PEREKONOMIAN INDONESIA
KEBIJAKAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2009 – 2014
KEBIJAKAN SUBSIDI BBM DAN
PENGANTAR MANAJEMEN KEUANGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
Nama: M. Maghfur Lahir: Madiun, 02 Nopember 1981 Istri: 1 Anak: 1. Tsabita Aula Ramadhani : 2. Menunggu??? Telp:
STANDAR KOMPETENSI : 1. Menganalisis proses berakhirnya pemerintah Orde Baru dan terjadinya Reformasi   KOMPETENSI DASAR : 1.2 Menganalisis proses berakhirnya.
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
KESEMPATAN KERJA DAN PENGANGGURAN
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PEREKONOMIAN (pasca krisis) Presiden BJ Habibie Menyiapkan program jaringan pengaman Sosial (social safety net) Memperbesar pos subsidi untuk kebutuhan pokok dalam APBN seperti beras bersubsidi Menyediakan dana untuk pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 Menyediakan beasiswa untuk mahasiswa dan keluarga tak mampu Memperluas program padat karya Menaikkan gaji PNS dan TNI serta pensiun rata2 35 % Hasyim/FE/2006

KEBIJAKAN PEREKONOMIAN (pasca krisis) Presiden Abdurrahaman Wahid Menyediakan kebutuhan pokok bagi keluarga miskin melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan perbaikan lingkungan rumah tinggal Pengembangan budaya usaha masyarakat miskin Kenaikan gaji PNS dan TNI Polri rata-rata 30 % Subsidi pengadaan air bersihsebagai kompensasi kenaikan harga BBM Kompensasi di bidang pendidikan, kesehatan, beras dan pelayanan angkutan umum Hasyim/FE/2006

KEBIJAKAN PEREKONOMIAN (pasca krisis) Presiden Megawati Menyediakan anggaran APBN Rp 23 trilyun untuk subsidi masyarakat kurang mampu Tarif listrik rendah bagi masyarakat kurang mampu Subsidi bunga untuk program kredit usaha mikro Memberikan bantuan usha kecilberupa penyediaan rumah murah Subsidi pupuk Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi keluarga miskin, pengungsi dan korban bencana Hasyim/FE/2006

KEBIJAKAN PEREKONOMIAN (pasca krisis) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan dari 16, 6 % menjadi 8,2 % Memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) MEmberi dan menyalurkan bears murah (raskin) Subsidi pupuk Subsidi pelayanan umumbagi BUMN Menanggulangi kasus gizi buruk dan penyakit masyarkat lainnya seperti polio, flu burung dsb Hasyim/FE/2006