POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH Oleh Drs. Dodi Riyadmadji, M.M Integritas, Profesional, Inovatif dan Peduli

New Public Service Sebagai Tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintahan terbuka berbasis IT Pemerintahan melayani dan partisipatif SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan 1. Bebas KKN 2. Akuntabel dan berkinerja 3. Pelayanan publik yang berkualitas Melalui birokrat

Arah Kebijakan & Strategi Kemendagri Dalam RPJMN 2015 -2019 Perbaikan kualitas pelayanan publik yang semakin merata agar mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Penyusunan revisi panduan dan regulasi terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Inovasi Daerah untuk percepatan implementasi di daerah; Peningkatan jumlah daerah yang mengimplementasikan SPM, PTSP, dan Inovasi Daerah dengan baik; dan Penerapan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Renstra Kemendagri Terkait Pelaksanaan Pelayanan Publik 2015 -2019 Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi: Perumusan dan Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah; Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah; Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yg menerapkan PATEN; Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satpol PP & Sat Linmas, serta aparat & kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;

PELAYANAN PUBLIK SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Untuk mendorong peningkatan pelayanan publik di berbagai bidang di daerah

Kementerian Dalam Negeri Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri I N O V A S I Pengertian inovasi menurut Pervaiz K. Ahmed and Charles D. Shepherd (2010); inovasi tidak hanya terbatas pada benda atau barang hasil produksi, tetapi juga mencakup sikap hidup, perilaku, atau gerakan-gerakan menuju proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat. Bahwa macam Inovasi berdasarkan fungsi ada dua yaitu : Inovasi teknologi dapat berupa produk, pelayanan atau proses produksi dan inovasi administrasi dapat bersifat organisasional, struktural, dan inovasi sosial (Brazeal & Herbert, 1997).

BENTUK INOVASI DAERAH INOVASI TATA KELOLA (2) INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DAERAH (2) INOVASI PELAYANAN PUBLIK BENTUK INOVASI DAERAH (3) INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Yang menjadi kewenangan daerah

Dimensi dan Indikator Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah Yang dimaksud dengan “penyederhanaan jenis pelayanan publik” adalah menggabungkan beberapa jenis pelayanan publik yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi 1 (satu) jenis pelayanan yang di dalamnya menampung/memuat substansi pelayanan yang digabungkan Yang dimaksud dengan “penyederhanaan prosedur pelayanan publik” adalah mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan atau langkah-langkah pemberian layanan, sehingga mempermudah proses pemberian layanan kepada masyarakat. dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan

4 DIMENSI DAN 44 INDIKATOR INDEKS INOVASI PEMERINTAH DAERAH Dimensi dan Indikator Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah 1. Sosialisasi kebijakan inovasi 2. Bimtek/advokasi/ pendampingan program 3. Pengembangan inovasi di RPJMD 4. Program dan Kegiatan Inovasi di Renstra SKPD 5. Pengembangan jejaring inovasi 6. Benchmarking menggali ide & gagasan inovasi 7. Pemanfaatan hasil benchmarking PROSES 1. Visi Inovasi 2. Komitmen Perubahan 3. Reward bagi Inovator 4. Kebijakan pendorong inovasi 5. Kapasitas SDM inovasi 6. Kepedulian SDM terhadap inovasi 7. Pengembangan SDM inovasi 8. Dukungan anggaran 9. Optimalisasi CSR dalam mendukung inovasi 10. Penggunaan IT INPUT 1. Jumlah inovasi yang dihasilkan 2. Jenis inovasi yang dihasilkan 3. Kualitas inovasi 4. Pedoman teknis inovasi daerah 5. Pelembagaan inovasi 6. Ketersediaan sistem informasi layanan publik 7. Penyelesaian layanan pengaduan 8. Tingkat capaian hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 9. Peningkatan Jumlah Perijinan 10. Peningkatan pendapatan perkapita 11. Peningkatan lapangan kerja 12. Peningkatan investasi 13. Penurunan angka kemiskinan 14. Peningkatan PAD 15. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan 16. Tingkat partisipasi stakeholders 17. Opini BPK terhadap laporan keuangan 18. Nilai capaian LAKIP 19. Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan 20. Peningkatan Nilai IPM OUTPUT 4 DIMENSI DAN 44 INDIKATOR INDEKS INOVASI PEMERINTAH DAERAH 1. Ketersediaan informasi layanan 2. Kemudahan proses layanan 3. Kehandalan sistem 4. Kecepatan layanan 5. Kemanfaatan inovasi 6. Relevansi inovasi dengan program prioritas daerah 7. Tingkat kepuasan layanan OUTCOMES

Apa Yang Harus Dilakukan Kepala Daerah Visi Reformasi Birokrasi: Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia Tahun 2025 Memberikan Kontribusi Nyata pada Capaian Kinerja Pemerintahan & Pembangunan Nasional & Daerah Berbasis Pelayanan Publik Pelbagai Program RB yang Didukung Agenda Strategis & Alokasi Dana APBN/APBD Proporsional Komitmen Yang Kuat (KDH + Seluruh SKPD) Visi & Misi KDH Terkait RB KOMITMEN VISI & MISI REFORMASI BIROKRASI

TERIMA KASIH 13