Sejarah Perkembangan PLS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
1 HASTARI MAYRITA, S.PD., M.PD.  UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1  Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana.
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
MASTER BUKU DATA PEMETAAN MUTU PAUDNI.
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENDATAAN PAUDNI 2014
Ruang Seminar UPT. Perpustakaan UNS Surakarta, 28 Desember 2011
PENGAWASAN KINERJA DOSEN (PENERIMA TUNJANGAN PROFESI/KEHORMATAN)
RAPAT PLENO KELULUSAN SMAN 71 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2011/2012
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL
PENGOLAHAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PNFI
PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PENDATAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL TAHUN 2014 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL.
1 MASUKAN MASTEL tentang SEKTOR TELEMATIKA 27 Juli 2004.
Materi Ke-3: SEJARAH PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Disampaikan pada Perkuliahan STIE MDP 2014
DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN EVALUASI SPM
Inspektorat Jendral Depdiknas dengan Inspektorat
KERANGKA HISTORIS PEMBENTUKAN UU NO
Bidang Pendidikan TK, SD dan PK
TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI
HUBUNGAN ANTARA SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU
H Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
MATERI PELATIHAN Panduan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Dasar Pelaksanaan Perbaikan Mutu Berkelanjutan.
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
PENGERTIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
OLEH: TIM DIREKTORAT KETENAGAAN DITJEN DIKTI
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
SUBSTANSI BASARNAS BADAN SAR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (PPG)
Oleh : Dwi Oktafia Ariyanti
Lembaga Pembiayaan Kelompok IV.
PENDIDIKAN PANCASILA MATA KULIAH WAJIB Landasan Hukum: UU DIKNAS
SPPN  Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga.
Peraturan Kepala BPN RI PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Regulasi Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan
SUSUNAN PEMERINTAHAN INDONESIA
PERATURAN PERUNDANGAN NASIONAL
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
HAKIKAT PENDIDIKAN A. Pengertian Pendidikan
LANDASAN DAN TUJUAN PANCASILA
REGULASI AKREDITASI, FUNGSI SERTA TUJUAN SAPTO
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
PEMETAAN MUTU RAPAT KOORDINASI
Pendidikan Sepanjang Hayat: Konsep dan Karakteristik
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018
KEKUATAN MUATAN LOKAL KALTENG DALAM KURIKULUM pendidikan nasional
Pada Kegiatan Pembekalan Implementasi KTSP Tingkat Nasional
Universitas Gadjah Mada
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
disampaikan oleh: Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
Kebijakan Pendidikan Tinggi
ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945
ORGANISASI YANG TEPAT UKURAN DAN TEPAT FUNGSI
DASAR HUKUM SERTA TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN STMIK DIPANEGARA MAKASSAR 2014 Pertemuan I : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
Bahan Diskusi : “Pengembangan KURIKULUM PT sesuai SN DIKTI dan R. I 4
Transcript presentasi:

Sejarah Perkembangan PLS Oleh Fuad Hasan Disampaikan pada perkuliahan sejarah dan filsafat PLS

Adult Education History in The U.S.

Sejarah PLS di Indonesia PLS yg belum melembaga PLS dalam UU RI Nomor 2 Tahun 1989 PLS dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 73 Tahun 1991 Revisi UU tentang Sistem Pendidikan Nasional 1 sd sekarang

Sejarah perkembangan kelembagaan PLS Kepres RI No. 45 Tahun 1974 tentang susunan organisasi depertemen Presiden RI Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/0/1975 Ditjora menjadi Ditjen PLS OR Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222d/0/1980 menjadi Ditjen PLS PO Permendiknas No.13 Tahun 2005 Ditjen PLS Permendiknas No.31 Tahun 2007 Ditjen PNFI Permendiknas No.1 Tahun 2012 Ditjen PAUDNI Permendiknas No.11 Tahun 2015 Ditjen PAUD dan Dikmas

Any Question?