PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
EKSISTENSI SMALL CLAIM COURT DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA
Advertisements

POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
USULAN PENYEMPURNAAN POLA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BPSK
TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh : Rizki Amelia Sari ( ) Rahfina ( )
PERBEDAAN PERMA NO.2 TAHUN 2003 DENGAN PERMA NO. 01 TAHUN 2008
ADR V. Dasar Hukum UU No. 4 Th 2004 Ttg Kekuasaan Kehakiman Penjelasan Pasal 3 ayat (1): “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara.
Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa
HUKUM ACARA BPSK BERDASARKAN KEPMENPERINDAG No. 350/MPP/Kep/12/2001
IMPLEMENTASI PERMA No.01 Tahun Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Perlindungan Konsumen Bisnis Online & Transaksi Elektronik
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
PENGADILAN PAJAK.
PENGANTAR PENGERTIAN DASAR HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU No. 5 tahun.
UPAYA HUKUM PERTEMUAN KE 10.
KOMNAS HAM.
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
PRAPERADILAN DAN KONEKSITAS
Impeachment atau Pemakzulan
Disriani Latifah Soroinda SH MH MKn
PERMA NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK SLA
Uvi Mitsaqi Putri ( ) Adi Prayogo ( ) HAK ATAS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI START.
BAGAIMANA ANDA MENJADI KONSUMEN YANG CERDAS
AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN
KULIAH KEDUA 118 HIR DAN TAHAP BERACARA
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen
Mediasi 17/04/2017 Mediasi01/08_dL.
Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H
PERMA NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK SLA
Mediasi 15/10/2017 Mediasi01/08_dL.
PENYIDIKAN NEGARA.
TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
Oleh : DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa
10/18/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.
PERLINDUNGAN KONSUMEN
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BPSK
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
Disriani Latifah Soroinda SH MH MKn
PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO.8 TH. 1999
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Dan PENYIDIKAN PAJAK
PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
CLASS ACTION (Gugatan Perwakilan Kelompok)
GUGATAN CLASS ACTION DAN LEGAL STANDING
PENYELESAIAN SENGKETA
Penegakan Hukum Persaingan Usaha
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
Konsumen Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
Hukum Perlindungan Konsumen
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN UU No. 8 Th 1999
Mediasi 26/08/2018 Mediasi01/08_dL.
PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO. 8 TAHUN 1999
PRAPERADILAN DAN BANTUAN HUKUM
Perlindungan Konsumen
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Undang Undang Perlindungan Konsumen UURI No
PERADILAN Tata Usaha Negara
SINERGI EKSISTENSI PARALEGAL DENGAN PERKENKUMHAM NO 1 TAHUN 2018 INTI JUDUL DI ATAS INGIN MEMBANGUN DAN MEMASTIKAN SEHUBUNGAN ADANYA PASAL 11 PERMENKUMHAM.
Dr. Haswandi, SH.,SE.,M.Hum.,M.M DIRBINGANIS BADILUM MA
Transcript presentasi:

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Penyelesaian Sengketa Konsumen Dilakukan secara damai ;mediasi, agar mudah, murah dan relatif lebih cepat, sesuai dengan UUPK pasal 45 (2) jo pasal 47;YLKI

Melalui lembaga yang berwenang; peradilan umum atau BPSK(dibentuk di Dati Iisesuai pasal 49. Tugas BPSK pasal 52 : menyelesaikan sengketa konsumen konsultasi perlindungan konsumen melaporkan penyidik pelanggaran UU ini menerima pengaduan lisan/tertulis penelitian dan pemeriksaan sengketa memanggil pelaku usaha pelanggar menghadirkan saksi/saksi ahli

YANG BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN Setiap konsumen yang dirugikan melalui peradilan umum Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak .

Setiap konsumen yang dirugikan keselamatan badan, jiwa atau harta benda oleh suatu produk yang digunakannya, dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha bersangkutan melalui peradilan umum atau BPSK (pasal 45 ayat 1 jo pasal 46)

CLASS ACTION (Gugatan perwakilan) Pasal 46 UUPK ; sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan sama lembaga perlindungan konsumen yang memenuhi syarat pemerintah/instansi apabila barang/jasa yang dikonsumsi mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit Gugatan diajukan di peradilan umum

UUPK (pasal 46 (1) mengakui guagatn kelompok atau class action , yang dapat dibuktikan secara hukum, salah satunya dengan adanya bukti transaksi

Class action dapat diadili apabila : Pengugatnya berjumlah besar, sehingga tidak praktis digunakan acara biasa Seorang atau beberapa orang dari kelompok itu mengajukan gugatan sebagi perwakilan Ada masalah hukum dan fakta gugatan atau perlawanan bersamaan Wakil yang bersidang harus mampu mempertahankan kepentingan kelompok.

Di Amerika dikenal small claims court max Di Amerika dikenal small claims court max. U$ 250 (peradilan konsumen kecil), ciri nya : pengacara tidak diperkenankan ikut serta biaya murah acara sederhana (putusan final and binding)

PEMBUKTIAN TERBALIK PASAL 22 : Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.