“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
dr. Supriyantoro, Sp. P. MARS
Advertisements

Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
Data dan Informasi Kesehatan
Sistem Kesehatan Nasional Perpres 72 / 2012 KEMENTERIAN KESEHATAN RI
LOGO Horison, 2-4 Oktober Description of the contents. P A P A R A N  Dasar Hukum  Gambaran Program dan Indikator  Restrukturisasi Pemberdayaan.
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PENYEHATAN LINGKUNGAN
CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2009 – 2013
PROGRAM KERJA IAI BANTUL PERIODE
KEBIJAKAN OBAT NASIONAL (KONAS)
ANALISIS SEKTOR PERTANIAN
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs BIDANG KESEHATAN
DESENTRALISASI KESEHATAN
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Penjaminan Mutu Pendidikan
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
Provinsi Sumatera Barat dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
Dr. Haris Budi Widodo, drg., M.Kes., A.P., SIP.
SKN SISTEM KESEHATAN NASIONAL
MEMAHAMI SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS) PERTEMUAN 13
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KARYA TULIS ILMIAH Pelayanan Publik Perum Bulog Terkait Dengan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah Oleh : Vina Hardiyanti CBA
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDMK
SKN SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Mengelola kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN KESEHATAN
Sistem Kesehatan Nasional
Departemen Keperawatan Anak Dan Maternitas
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 12
Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika
Departemen MIKROBIOLOGI
Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia (PKGM)
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL( BPJS)
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
ILMU KESEHATAN THT-KL Bab I. Kebijakan Umum.
Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Klinis
Departemen Keperawatan
Departemen Ilmu Penyakit Dalam Bab I. Kebijakan Umum.
Kom III SUHARI MM.
KEBIJAKAN OBAT  .
Renstra Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK UGM
Program Studi Magister Keperawatan
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
DASAR DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN VISI PRESIDEN/ KEMENTERIAN KESEHATAN RI Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian.
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA
DINAS PENDIDIKAN KOTA ‘X’ VISI: TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTAQWA, CERDAS, KOMPETITIF, DAN.
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
Manajemen Informasi Kesehatan 1
Minat Manajemen dan Kebijakan Obat
HASIL PIS-PK PUSKESMAS LUMPATAN. VISI, MISI DAN MOTTO PUSKESMAS LUMPATAN VISI : Pembangunan Kesehatan Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan.
Oleh : KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
PUSKESMAS REJOSARI MEMILIKI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 MOTO VISI TATA NILAI MISI.
Transcript presentasi:

“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“ KEMKES 2010-2014 VISI “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“

MISI (1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani (2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan (3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan (4) Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik

6 Rencana Strategis 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti : dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif 3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional

Lanjutan … 4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu 5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan 6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab.