ELEMEN SUKSES PEGEMBANGAN E-GOVERMENT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

E-Goverment.
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
IndoNEsian political system I Made Suwanda
E-GOVERNMENT Adek Friska T Amalia Setyawati Henry Saputra
E-government Komputer Masyarakat 17 November 2009.
E-government Komputer Masyarakat.
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
BAB I PENDAHULUAN.
POKOK BAHASAN I. SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK II. MODEL, STRATEGI DAN ROAD MAP E-GOV III. JENIS-JENIS APLIKASI TIK IV. IMPLEMENTASI TIK.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
Mutu Pendidikan => Rendah
Elemen Sukses Pengembangan & Tantangan e-Gov
KEPEMIMPINAN STRATEGIS DAN VISIONER
KEPEMIMPINAN STRATEGIS DAN
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
ELECTRONIC GOVERNMENT (e-Gov)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
BORANG PENGELOLA (3B) DYNA APRIANY SKP., MKEP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Jujur Profesional Melayani Inovatif Berarti
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
Good Governance Etika Bisnis.
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
PAPARAN CALON KEPALA SEKOLAH
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001:2000 Guna Terwujudnya Layanan Prima di UPT Perpustakaan Universitas Jember Presentasi Sosialisasi.
PROSES MANAJEMEN OLEH : ADEK KURNIA ROZA, S.Kom.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
Strategi & Pengukuran Manajemen Pengetahuan
Peningkatan Layanan Pendidikan
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
BAB I PENDAHULUAN.
Manfaat dan Ruang Lingkup e-Government
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
E-government Pertemuan I
Pengertian e-Government
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ELECTRONIC GOVERNMENT (e-Gov)
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
ASSALAMU’ALAIKUM WR WB
KONSEP DASAR ORGANISASI KESEHATAN
KESEKRETARIATAN MANAJEMEN WAKTU EFISIEN DAN EFEKTIF.
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN BISNIS
ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN BISNIS
PENGEMBANGAN DAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT ( PPM )
LAPORAN KEGIATAN DRD TAHUN 2011
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
TUGAS RESUM Perencananaan Pembangunan Kebijaksanaan dan Program :
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
ELECTRONIC GOVERNMENT (e-Gov)
ELEMEN SUKSES MANAJEMEN PROYEK E-GOVERNMENT Rusliyawati Mata Kuliah e-Government.
TUGAS KELOMPOK HUMAS ONLINE
Mata Kuliah E-Goverment SEKOLAH ILMU ADMNISTRASI BANDUNG 2018 Disusun Oleh Taufiq Furqon Nurhakim, M.I.Kom.
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Apa impian anda ?
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di indonesia By. Saifiyatil kamila.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di indonesia By. Saifiyatil kamila.
Transcript presentasi:

ELEMEN SUKSES PEGEMBANGAN E-GOVERMENT

Support Dukungan-dukungannya adalah dalam bentuk : Disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi-dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain yang diperlukan. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral Dibangunnya berbagai infrastruktur dan suprastruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-government (sepertinya adanya undang-undang dan peraturan pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus misalnya kantor e-envoy sebagai penanggungjawab utama, disusunnya aturan main kerjasama dengan swasta, dan lain sbgnya)

Disosialisasikannya konsep e-government secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kpd seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

2. Capacity adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” e-government terkait menjadi kenyataan. ada 3 hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu : 1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbag inisiatif e-government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial

2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50 % dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-government; dan Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. Perlu diperhatikan disini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan e-gov

3. Value pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value ( manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.