TUPOKSI TIM PENYUSUN RPJM DESA Ir

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

Apa itu Peningkatan Peran Kelompok Perempuan?
oleh Haryo Habirono Salatiga
PERUMUSAN KONTRAK SOSIAL
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
KABUPATEN GRESIK TERHADAP REVOLVING LOAN FUND (RLF)
UU Desa dan Arah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengaturan Desa Terkait Pemanfaatan Data Base Partisipatif.
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGURANGAN RISIKO BENCANA - BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
Peluang BKM pasca UU Desa
Workshop PPM Desa Sumberagung Fakultas Ilmu Sosial UNY UTAMI DEWI
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
Langkah – Langkah Persiapan Pemetaan Swadaya Kawasan Prioritas
LINGKUP PENJELASAN KRITERIA DESA SASARAN HIK/HKP
MAD SOSIALISASI PENGAKHIRAN PNPM-MPd TA. 2014
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
SIKLUS KKN SISDAMAS UIN SGD BANDUNG
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Agenda dan Proges Pelaksanaan SIDa di Kabupaten Jepara
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pertemuan 15 Keuangan Desa.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
SEKRETARIS BPM KOTA BANDA ACEH
Materi Rakor Program Kerja KPMD Tahun Anggaran 2016
Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Tahun 2016
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
SHIP PARTNER.
Bappeda Kota Surakarta
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
DANA AMANAH MASYARAKAT
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Lembaga Pemerintahan Desa
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN
BPMPKB KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Desa Siaga Kelompok 5 Restu Anandya P Ulil Nur Fariz .A
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
STRUKTUR KELEMBAGAAN PENYULUHAN
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
Karyawan Karyawati DINPERMADES
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL SECARA TEKNIS
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
KEBIJAKAN PEMDES DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA.
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Tim Penyusun RKP Desa Poncol NOPENDAPATANJUMLAH (Rp) 01.01Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Hasil Aset Desa
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MEDIA TAYANG KELEMBAGAAN DESA PEMBINAAN / PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019
SELESI LOKASI PARTISIPATIF
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
Pengembangan Kapasitas PID Provinsi Jambi Pengembangan Kapasitas PID Provinsi Jambi KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI BURSA.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERENCANAAN PARTISIPATIF.
Transcript presentasi:

TUPOKSI TIM PENYUSUN RPJM DESA Ir TUPOKSI TIM PENYUSUN RPJM DESA Ir. Seno Fajar Sinaputra Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Demak

Tim Penyusun RPJM Desa Jumlah Tim Penyusun sekurang-kurangnya 11 orang, 1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Sekurang-kurangnya 2 orang Pengurus LPMD / pengurus Ormas / LSM 4. Sekurang-kurangnya 2 orang KPMD (minimal 1 perempuan). 5. Sekurang-kurangnya 2 orang Kepala Dusun 6. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang wakil masyarakat yang sekurangkurangnya 1 perempuan

Tupoksi Tim Penyusun RPJM Desa sebagai berikut: Mensosialisasikan agenda penyusunan RPJM Desa Menyelenggarakan dan mencatat pembahasan dan keputusan rapat-rapat Tim Penyusun RPJM Desa, serta membuat Berita Acara Rapat Tim Penyusun RPJM Desa Menfasilitasi KPMD dan LPMD melakukan Pengkajian Keadaan Desa Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM Desa Memastikan tersusunnya rancangan RPJM Desa

Membahas dan merumuskan rancangan awal RPJM Desa Menyelenggarakan Musrenbang Desa RPJM Desa Memperbaiki dan menyiapkan rancangan akhir RPJM Desa Memfasilitasi penyampaian rancangan akhir RPJM Desa kepada BPD Memfasilitasi penetapan RPJM Desa dengan Peraturan Desa Mensosialisasikan RPJM Desa kepada masyarakat dan Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa

Melalui partisipasi masyarakat dapat diperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Masyarakat lebih mempercayai program pembangunan pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, pelaksanaan dan pelestarian. Hak Demokrasi bila masyarakat turut dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

SIKLUS PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DESA/KELURAHAN 2. PELAKSANAAN PEMANFAATAN PENGEMBANGAN TINDAK LANJUT 1. PERENCANAAN 3. PENGENDALIAN/PELESTARIAN 3. PENGENDALIAN/PELESTARIAN Monitoring dan Evaluasi; Penguatan Kelembagaan; Pelestarian; Musyawarah Pertanggungjawaban; Musyawarah Serah Terima. PERENCANAAN Musrenbang Dusun/RW/Kampung; Musrenbang Desa/Kel; Musrenbang Kecamatan; Pembiayaan. 2. PELAKSANAAN Pola Swakelola; Pola Kerjasama Operasional; Pola Swadaya. B T O