Selama Perkuliahan Berlangsung,

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Manajemen Sumber Daya Manusia Koperasi
Fungsi-fungsi Manajemen
Loading... DALAM MANAJEMEN SEKOLAH DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PERAN DAN TUGAS GURU DALAM MANAJEMEN SEKOLAH DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
HOW TO DEVELOP THE SCHOOL COMMUNITY
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STANDAR 2.
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
Direktorat Pembinaan SMA PANDUAN PENYELENGGARAAN
PERAN DAN FUNGSI GURU PEMBIMBING KHUSUS (GPK)
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
POKOK PEMBAHASAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PELAKSANAAN DALAM PENGELOLAAN PEMENUHAN SNP
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
VISI,MISI,DAN TUJUAN SEKOLAH/MADRASAH
DASAR-DASAR MANAJEMEN PENDIDIKAN
Direktorat Pembinaan SMA
PROPOSAL TESIS oleh : warsiyanto nim : q
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
Hak dan kewajiban guru 06 Selama Perkuliahan Berlangsung,
Kode etik guru 07 Selama Perkuliahan Berlangsung,
Standar Nasional Pendidikan
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
Pengantar kuliah Manajemen lembaga pendidikan islam (MLPI)
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ( permen diknas no: 19 tahun 2007) DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.
STANDAR PROSES PENDIDIKAN DAN FUNGSINYA PERTEMUAN 3 NONI AGUSTINA
Manajemen sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah dan sekolah
Peran guru 08 Selama Perkuliahan Berlangsung,
Pengembangan sikap profefional guru
Selama Perkuliahan Berlangsung,
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
Ali Rohmad – 2015 M - Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI)
School Based Management pada madrasah dan sekolah
Ali Rohmad – 2015 M - Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI)
PROGRAM PENDALAMAN MINAT
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LPKS-Maimun Abdul Hanan
22 Maret 2010 MANAJEMEN HUMAS IV.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Peranan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK)
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Akreditasi Institusi.
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
Transcript presentasi:

Selama Perkuliahan Berlangsung, setiap alat telekomunikasi semisal HP wajib dimatikan demi aktualisasi interaksi-edukatif. (amanat kode etik mahasiswa) 15 mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam : Manajemen peran-serta masyarakat dan kemitraan pada madrasah dan sekolah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ali Rohmad – 2014 M Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Manajemen peran-serta masyarakat dan kemitraan pada madrasah dan sekolah Arah bahasan : 1. Landasan peran-serta masyarakat dan kemitraan. 2. Tujuan peran-serta masyarakat dan kemitraan. 3. Manfaat peran-serta masyarakat dan kemitraan. 4. Lingkup peran-serta masyarakat dan kemitraan. 5. Pengelolaan peran-serta masyarakat dan kemitraan.

Landasan 1. Religius 2. Rasonal 3. Yuridis : UU 20-2003 psl 54, PP 19-2005 psl 49, Permendiknas 19-2007 standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah [B.10]

Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau kebutuhan masyarakat terutama mengenai pendidikan. Sekolah berkewajiban memberi penerangan tentang tujuan, program, kebutuhan sekolah kepada masyarakat. Sekolah harus mengetahui kebutuhan, harapan, tuntutan masyarakat. E. Mulyasa, MBS, 3rd ed, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, h. 50.

Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat : 1. Memajukan kualitas pembelajaran, dan perkembangan siswa. 2. Memperkokoh tujuan sekolah serta meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat. 3. Menggairahkan masyarakat menjalin hubungan dengan sekolah. E. Mulyasa, MBS, 3rd ed, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, h. 50.

Manfaat kerja sama sekolah dengan masyarakat : 1. Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja. 2. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing. 3. Kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dapat memperkokoh rasa ikut bertanggung jawab atas kesuksesan pendidikan di sekolah. 4. Menjadikan proses pendidikan di sekolah makin produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki multi kecerdasan lagi kreatif inovatif. E. Mulyasa, MBS, 3rd ed, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, h. 51-52.

Kepala sekolah yang baik merupakan salah satu kunci untuk bisa menciptakan hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat secara efektif karena harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dengan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. E. Mulyasa, MBS, 3rd ed, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, h. 51.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. [UU 20-2003 psl 54 (1)] Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. [UU 20-2003 psl 54 (2)]

Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. [UU 20-2003 psl 56 (2)]

Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. [UU 20-2003 psl 56 (3)]

Permendiknas 19-2007 [B.10) → peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah/madrasah : Sekolah/madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam pengelolaan pendidikan. Warga sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan akademik. Masyarakat pendukung sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik. Keterlibatan peranserta warga sekolah/madrasah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.

Setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan. Kemitraan sekolah/madrasah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Kemitraan SD/MI/SDLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara, serta dengan TK/RA/BA atau yang setara di lingkungannya.

Kemitraan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri. Kemitraan SMA/SMK, MA/MAK atau yang setara dilakukan minimal dengan perguruan tinggi, SMP/MTs atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya. Sistem kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.

Kerjasama : Tujuan : internal tingkatkan layanan pembelajaran, ekternal … . Sasaran : perseorangan, institusi pendidikan (di bawah, setara, di atas), institusi non-pendidikan. Manfaat : bagi sekolah/madrasah, bagi siswa. Lingkup : lokal, regional, nasional, internasional. Prosedur : keberanian jual ide (program, proposal). Implikasi : kerjasama secara intensif terhadap proses dan hasil belajar.

Contoh kerjasama via internet : IEARN (International Education and Resource Network) Indonesia merupakan sebuah program internet global yang mengemas berbagai project untuk guru dan siswa. Buka www.iearn.org, kemudian melakukan registrasi secara online agar terdaftar sebagai anggota, masuk dalam online forum, sebagai salah satu bentuk metode “Collaborative Based Learning”. [http://www.sman1bogor.sch.id – diakses 01-05-2011]

Networking Multi Institusi + Level : LOKAL INSTITUSI GLOBAL MADRASAH/ SEKOLAH INSTITUSI NASIONAL ISNTITUSI REGIONAL

Merintis MoU : Proposal MoU : Latar Belakang; Landasan Hukum; Tujuan; Manfaat : bagi sekolah/madrasah, bagi siswa, … ; Ruang Lingkup Kerjasama; Pola Kerjasama dan Strategi. Penjajagan (kontak person secara intensif) Penanda-tanganan MoU Tindak-lanjut

Penerapan 17 Fungsi MLPI dalam Pengelolaan Peran-serta dan Kerjasama pada Madrasah dan Sekolah No Fungsi 01 Planning (Perencanaan) 10 Coordinating (koordinasi) 02 Organizing (Pengorganisasian) 11 Creating (kreasi) 03 Actuating (Penggerakan) 12 Motivating (motivasi) 04 Controlling (Pengendalian) 13 Communicating (komunikasi) 05 Staffing (penyusunan pegawai) 14 Reporting (pelaporan) 06 Directing (pemberian bimbingan) 15 Budgeting (penganggaran) 07 Assembling (perwakilan) 16 Leading (pemimpinan) 08 Resources (penggalian sumber) 17 Evaluating (penilaian) 09 Commanding (perintah) Mulyono, MA, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010: 23-24

مسجد النبوي مدينةالمنوّرة