Paradigma Pembangunan Gender.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENERAPAN KEBIJAKAN ENERGI, APAKAH BIAS GENDER?
Advertisements

PRESENTASI BUPATI LINGGA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Efadoc20091 Komitmen Internasional untuk EFA Negara-negara PBB berkomitmen untuk Education for All (EFA) di Jomtien (1991) dan Dakar (2000) berisikan enam.
BAB I PENDAHULUAN   Para pendiri negeri ini, sungguh sangat arif dalam menyusun UUD 1945 menghargai peranan wanita pada masa silam dan mengantisipasi pada.
Pada bulan September tahun 2000, perwakilan-perwakilan dari 189 negara menandantangani Millennium Declaration, yang mengandung 8 butir capaian. Delapan.
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH
KONSEP DAN PEMAHAMAN GENDER DALAM PENDIDIKAN
GOOD GOVERNANCE.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGEMBANGANNYA DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH Disampaikan oleh Beni Sujanto, A.Ks, M.Si,
Introducing PowerPoint 2007
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
MDG’s (Millenium Development Goals)
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
TUJUAN DAN EKSES PEMBANGUNAN EKONOMI
KERAGAMAN DAN KESETARAAN
Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Hak, Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Keadilan Lingkungan: Tinjauan untuk Pengelolaan Sumberdaya.
KOMITMEN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PENDIDIKAN LITERASI
PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN PROGRAM KULIAH KERJA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
EKONOMI SUMBERDAYA AIR
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN MEMPERCEPAT PENANGGULANGAN KELUARGA MISKIN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KESEHATAN REPRODUKSI DALAM PERSPEKTIF GENDER
INSTRUMEN HAM INDONESIA
PEREMPUAN KEKERASAN SOLUSINYA DAN
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Disebut juga.
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
HUKUM PERKAWINAN PERJANJIAN PRAPERKAWINAN
HAK PENDIDIKAN ANAK BERDASARKAN HAM
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
PERSPEKTIF GENDER Oleh: Iwan Setiawan.
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
Wanita dan Hukum Seks dan Gender.
KOMUNITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK PEREMPUAN (KomPEP - FE Unpas) FE - Universitas Pasundan (The Community of Economic Empowerment for Women)
INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang termuat.
Dasar Kesehatan Reproduksi
Ekonomi Pembangunan Pengaruh Kesenjangan Gender Terhadap Pembangunan
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI
Apa dan Mengapa Demokrasi?
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
PERSPEKTIF GENDER Oleh: Iwan Setiawan.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
BIODATA NAMA. : Drs. Subagyo. MA Tempat/
Mobil Hijau SIKIB Wilayah Kab. Kulon Progo
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
Epidemi HIV/AIDS dan Biaya Kesehatan
Komitmen Indonesia pada ICPD dan MDG’s
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM BAGI HAK-HAK ANAK DI ACEH.
Hukum dan Gender di Indonesia.
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Instrumen HAM Modern.
Pengarusutamaan Gender
PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEREMPUAN KEKERASAN SOLUSINYA DAN
PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
ICPD dan MDGS Indikator dan Pencapaian di Indonesia
PEMBANGUNAN & PERUBAHAN SOSIAL
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MENCERMATI RUU PERPUSTAKAAN (upaya mencari sandingan)
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL Dra. Sri Danti Anwar, MA Sekretaris Kementerian PP dan PA 1.
Sustainable Development Goals (SDGs)
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI Oleh Susianti Asry, S.ST.,M.Keb.
Transcript presentasi:

Paradigma Pembangunan Gender.

Agenda Pembelajaran A. Materi Pembelajaran 1. Pengertian Paradigama Pembangunan Gender 2. Mengapa perlu memahami Paradigma Pembangunan Gender 3. Komitmen Nasional & Internasional 4. Perubahan paradigma pembangunan 5. Kaitan antara Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Gender. B. Tujuan Kompetensi 1. Peserta dapat memahami paradigma pembangunan gender pembangunan. 2. Peserta dapat menyampaikan materi paradigma pembangunan gender. 3. Peserta dapat memberikan contoh-contoh paradigma pembangunan

Metode pembelajaran 1. Tukar pendapat 2. Tanya jawab 3. Diskusi kelompok 4. Presentasi D. Alat yang digunakan 1. Flipchart 2. Lcd 3. Spidol 4. Penggaris

PENGERTIAN PARADIGMA Paradigma adalah kerangka pikir seseorang baik sebagai individu maupuan kelompok yang melihat, mengamati dan menganalisa persoalan-persoalan pembangunan dalam perspektif tertentu. Paradigma pembangunan gender dapat diartikan sebagai suatu cara pandang terhadap pelaksanaan pembangunan dilihat dari kaca mata gender untuk mencapai sebuah perubahan ke arah yang lebih adil dan setara dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

Mengapa perlu memahami Paradigma Pembangunan Gender ? 1. Pakar Organisasi managemen, Prahalad berkata ‘if you don,t learn you don’t change, if you don’t change you will die’ . Ungkapan ini mengharuskan kita hidup dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun selalu berubah karena perubahan adalah abadi. Paradigma pembangunan sumberdaya manusia mengalami perubahan dari waktu-ke waktu, sehingga kita harus memahaminya, agar kita dapat lebih eksis dalam menghadapi zaman yang terus berubah. 2. Paradigma pembangunan gender merupakan mainstream ke semua sektor pembangunan yang harus dipahami oleh penentu kebijakan di pusat dan daerah, karena hasil-hasil pembangunan akan diukur dari IPM, IPG dan IDG yang menggambarkan dari situasi tinggi, sedang atau rendahnya manfaat hasil pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan.

KOMITMEN NASIONAL & INTERNASIONAL 1) UUD 1945 2) UU No. 7 tahun 1984 ttg Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan. 3) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM 4) UU No. 17 tahun 2007 ttg RPJPN 2005-2025 5) Inpres No. 9 tahun 2000 ttg Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

UUD 1945 Pasal 27 1)Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2)Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

UUD 1945 Pasal 28 I ayat 2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

KOMITMEN INTERNASIONAL 1. KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN) TAHUN 1979 2. KONFERENSI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN (ICPD) TAHUN 1994 DI KAIRO 3. KONFERENSI DUNIA TTG PEREMPUAN KE-4 TAHUN 1995 DI BEIJING ( PLATFORM FOR ACTION DENGAN 12 CRITICAL AREAS) 4. MILLENIUM DEVELOPMENT GOAL (MDG) TAHUN 2000 DI NEW YORK 5. KTT BUMI BERKELANJUTAN TAHUN 2002 DI JOHANNESBURG AFRIKA SELATAN

KEADAAN & MASALAH PEREMPUAN DEKLARASI BEIJING TAHUN 1995 1. Perempuan & kemiskinan ( struktural) 2. Kesempatan pendidikan dan pelatihan perempuan Kekerasan fisik & non fisik di rumah dan di tempat kerja 4. Kekerasan di wilayah konflik/perang 5. Akses pada usaha produktif & modal kerja 6. Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan 15

KEADAAN & MASALAH PEREMPUAN 7. Lembaga & mekanisme perjuangan perempuan 8. Kesehatan dan hak reproduksi serta perlindungan dan pengayoman secara hukum 9. Akses pada media & eksploitasi perempuan 10. Rentan terhadap lingkungan hidup 11. Kesempatan anak perempuan mengembangkan potensi terbatas 12. Eksploitasi anak bekerja & kekerasan pada anak perempuan 16

KOMITMEN PBB TAHUN 2000 YANG DIHADIRI 189 NEGARA TENTANG MDGs. MDGs bertujuan: Pemberantasan Kemiskinan dan Kelaparan; Mencapai pendidikan dasar yang universal 3) Promosi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; 4) Menurunkan kematian Balita; 5) Meningkatkan kesehatan Ibu; 6) Memberantas HIV/AIDS, Malaria dan penyakit lainnya; 7) Menjamin pelestarian lingkungan; 8) Membangun kemitraan global dalam pembangunan.

Pergeseran Pemberdayaan Perempuan Women in Development (WID): memperbaiki kehidupan perempuan dalam pembangunan (1970 – 1980) Women and Development (WAD): mengejar ketertinggalan perempuan dalam pembangunan (1980 – 1990) Gender and Development (GAD): mengejar kesetaraan antara perempuan dan laki-laki (1990 – 2000)

Perempuan (PDP) dan Lelaki Perubahan Paradigma Pembangunan Aspek Perempuan Dlm Pemb Gender Dlm Pemb Pendekatan Pusat permasalahan pada perempuan (pembangunan ditujukan ke perempuan) Pembangunan ditujukan pada lelaki dan perempuan Fokus Perempuan Perempuan (PDP) dan Lelaki Masalah Tidak berperansertanya perempuan yg merupakan separuh dari sumberdaya produktif potensial dlm proses pembangunan Ketidaksejahteraan hubungan kekuasaan (kaya-miskin, perempuan-lelaki) yg terus berlangsung menyebabkan ketidakadilan pembangunan (karena perempuan tdk berperanserta secara maksima) Tujuan Pembangunan yg lebih efektif, efesien dan merata Pembangunan yg adil dan bersinambung dgn perempuan dan lelaki sebagai pengambil keputusan Solusi Mengintegrasikan perempuan dlm proses pembangunan dan memberdayakan mereka yg tersisih dari pembangunan Mencapai kemitrasejajaran lelaki dan perempuan mengubah ketidaksejajaran relasi sosial antara lelaki dan perempuan Strategi Proyek-proyek khusus, untuk perempuan : peningkatan produktivitas peningkatan ketrampilan mengurus rumah tangga (domestik) Mengintegrasikan keperluan perempuan dan lelaki secara terpisah : Proyek umum (GAD) untuk perempuan dan lelaki dan proyek khusus perempuan (WID)

KAITAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PEMBANGUNAN GENDER Pembedayaan Perempuan Kualitas Hidup Perempuan Eksekutif Legislatif Yudikatif Wirausaha POSISI K G ISU KESENJANGAN GENDER Perubahan LAKI-LAKI & PEREMPUAN Cerdas Sehat Maju Mandiri KONDISI Pengarusutamaan Gender Kesetaraan

MDGS diadopsi oleh 189 negara di dunia tahun 2000 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim; 2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; 3. Mendorong kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan; 4. Menurunkan angka kematian anak; 5. Meningkatkan kesehatan ibu; 6. Memerangi HIV-AIDS dan penyakit menular lainnya, 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; 8. Mengembangkan kemitraan global. Indonesia telah menggunakan Tujuan Pembangunan Millenium ini sebagai arahan dan target pencapaian yang perlu direalisasikan sebelum tahun 2015.

GG yang berkeadilan gender Kebijakan Program Kegiatan Pengarusutamaan Gender GRB KKG Good Governance

RPJMN 2005 -2009 Tata Kelola Pemerintahan Yg baik Pembangunan GENDER berkelanjutan Pengarusutamaan Partisipasi masyarakat