KELOMPOK 2 SUB BAB Masa Demokrasi Liberal (08) Pemilihan Umum Tahun 1955 (01) Kebijakan Ekonomi Nasional Pada Masa Demokrasi Liberal Sampai 1965 (10)

Demokrasi Liberal? Demokrasi negara politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Ciri-ciri : Kontrol terhadap negara, alokasi SDA dan manusia dapat terkontrol Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh PP Kelompok minoritas (agama,etnis) boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya.

Sistem multipartai Pemilu yang demokratis

Sistem multipartai? Multi adalah lebih dari 2 partai adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang berkecimpung dalam urusan politik di suatu daerah multipartai adalah jumlah parpol yang tumbuh atau eksis dalam berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemilu yang dilakukan oleh lebih dari 2 partai.

Untungnya apa? Ruginya apa? - Demokrasi berjalan dengan baik  - Aspirasi rakyat mampu menciptakan suatu partai - Rakyat bebas bersuara - Adanya oposisi antara partai satu dan yang lainnya Ruginya : Biaya politik besar. Pemerintah sulit menentukan orang yang benar. Persaingan tidak sehat Money politik Saling menjatuhkan Menghambat sistem dari pemerintah DLL

Percobaan Demokratis Dalam demokrasi ini kecenderungan pimpinan atau kabinet berjalan cepat atau berumur pendek. Hal itu menyebabkan banyak nya kabinet yang berganti pada waktu itu.

Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951) Kabinet yang pernah memerintah pada Demokrasi Liberal. Kabinet Sukiman (April 1951-April 1952) Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953) Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953-Juli 1955) Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956) Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956-Maret 1957) Kabinet Karya Atau Juanda (April 1957-Juli 1959)

Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951) Kabinet ini memiliki program Menyiapkan Pemilu untuk konstituante. Berhasil masukan indo ke PBB Terdapat masalah yaitu gagal dalam perundingan belanda mengenai irian barat

Kabinet Sukiman Memasukkan irian barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Berhasil menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Adanya masalah karena kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Subandrio dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran.

Kabinet Wilopo Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda. Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Itu disebabkan rasa tidak puas karena alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang Dari peristiwa Tanjung Morawa muncul mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

Kabinet Ali Sastroamijoyo I Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Terjadi peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

Kabinet Burhanuddin Harahap Ingin mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga cabinet pun jatuh.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II Pembentukan provinsi Irian Barat Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatasan seluruh perjanjian KMB. Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan. Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden

Kabinet Karya Atau Juanda Memiliki Program Panca karya sehingga memperoleh sebutan kabinet karya Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini. Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

TERIMA KASIH