SUBDIT KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENJELASAN PEKERJAAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI /
Advertisements

KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
Iwan Kustiwan KK-PPK SAPPK ITB
Oleh : Ir. M. Maliki Moersid, MCP Direktur Pengembangan PLP
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
KONSULTASI TEKNIS HASIL PS PLPBK DESA KAUMAN, KECAMATAN COMAL.
Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award
 Tujuan Umum Setelah mengikuti materi ini mahasiswa diharapkan memahami Konteks Data Spasial  lihat buku konsep- konsep dasar hal.145 – 186  Tujuan.
Indikator dan Variabel Data
Struktur Program Penyelenggaraan SPAM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Pengembangan PLP
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019
Z “PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (KOTAKU)” BERBASIS OUTPUT & OUTCOME SERTA KOLABORASI Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
SEKTOR PKP (pengembangan kawasan permukiman)
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
PERHITUNGAN KEKUMUHAN
Indikator Kinerja Utama
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
PEMBEKALAN MAHASISWA KKN UNS PENYUSUNAN SEDERHANA PEMETAAN
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
KEY INDICATORS PERFORMANCE (KPI) PROGRAM KOTAKU
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
PERMUKIMAN.
PERAN KORKOT.
KKN Tematik Infrastruktur Permukiman dalam mendukung Gerakan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
MERUNUT MASALAH RPJM KELURAHAN.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
PENINGKATAN KAPASITAS KORKOT DAN PEMANDU NASIONAL
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
Panduan Langkah Penyusunan Memorandum Program
RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA SURAKARTA
Undang-Undang bidang puPR
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
cakupan CITRA SATELIT RESOLUSI TINGGI
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KONSULTAN MANAJEMEN PENDAMPINGAN PENANGANAN KUMUH WILAYAH SUMATERA
Materi : Tahapan Pelaksanaan Dan Pasca Konstruksi
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
Oleh : KABID KAWASAN PERMUKIMAN IR. PRIHASTOTO, MT
LATAR BELAKANG DIPERLUKANNYA PENYUSUNAN RP2KPKP
PERMUKIMAN KUMUH MEKANISME IDENTIFIKASI LOKASI
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
Pencapaian Universal Access Melalui Program Hibah Air Limbah Setempat
WEBSIM SSK PENJAMINAN KUALITAS DOK. SSK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUWANGI
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Kementerian PPN/ Bappenas
FOCUS GROUP DISCUSSION1 FGD 1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN PPK.
PEMETAAN SANITASI TINGKAT DESA/KELURAHAN PROGRAM DAK SANITASI
Kawasan Permukiman Kumuh
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
STUDI KASUS KEGIATAN PENANGANAN KUMUH SKALA KAWASAN 2018 – NSUP
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU WPS di Kepulauan Nusa Tenggara 1 TANJUNG – MATARAM - MANDALIKA WPS 16 JAKARTA, 02 Desember 2016.
Materi : Detail Engineering Design (DED) - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Transcript presentasi:

SUBDIT KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEBUTUHAN DATA PERHITUNGAN CAPAIAN JAKARTA, 9 AGUSTUS 2016 SUBDIT KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

Kebutuhan Data A. DATA SPASIAL B. DATA NUMERIK Peta Sebaran Permukiman Kumuh Peta Delineasi Kawasan Permukiman Kumuh (sesuai SK/hasil verifikasi yang sudah dilegalkan) Peta rencana pembangunan infrastruktur (Hasil RP2KP-KP/ hasil Survey Kampung Sendiri) Peta pelaksanaan kegiatan infrastruktur tahun berjalan (Hasil tracking GPS) B. DATA NUMERIK Profil Permukiman Kumuh Data Kegiatan Infrastruktur  Jenis, Volume/Kapasitas

JENIS Data DAN PROGRAM PENGOLAH DATA Database / profil kawasan kumuh eksisting Data peta (.Shp) /skala Drone / video drone 2. PROGRAM/SOFTWARE Program Ms.Word untuk penyusunan Profil Permukiman Kumuh Program Ms.Excel untuk pengolahan data numerik Program pemetaan (Arc GIS) Program Movie Clip untuk mengolah video drone

Data spasial

BERBASIS KABUPATEN/KOTA MEMUAT INFORMASI NAMA DAN LUAS KAWASAN 1. PETA SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Luas Kumuh 362.01 Ha BERBASIS KABUPATEN/KOTA MEMILIKI SKALA MEMUAT INFORMASI NAMA DAN LUAS KAWASAN Kawasan Luas Kumuh (Ha) A Kawasan Karangasem 13.242 B Kawasan Sondakan 5.471 C Kawasan Pajang 2.31 D Kawasan Kerten 0.677 E Kawasan Sumber 8.909 F Kawasan Manahan 1.722 G Kawasan Laweyan 12.837 H Kawasan Panularan 0.513 I Kawasan Penumping 1.202 J Kawasan Bantaran Kali Anyar 36.649 K Kawasan Kestalan 35.731 L Kawasan Timuran 9.806 M Kawasan Kratonan 17.353 N Kawasan Danukusuman 26.021 O Kawasan Pasar Kliwon 14.641 P Kawasan Semanggi 76.03 SUMBER PETA

MEMUAT INFORMASI NAMA DAN LUAS KAWASAN MEMILIKI SKALA DAN ORIENTASI 2. PETA DELINEASI PERMUKIMAN KUMUH Proses penyusunan Peta Delineasi; Penyiapan peta dasar atau peta citra Tracking dengan GPS BERBASIS KAWASAN SUMBER PETA MEMUAT INFORMASI NAMA DAN LUAS KAWASAN MEMILIKI SKALA DAN ORIENTASI

3. PETA RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

3. PETA RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

3. PETA RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

3. PETA RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

4. Peta Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Pembangunan Jalan Lingkungan Kegiatan 2 : Pembangunan Drainase Lingkungan Kegiatan 3 : Pembangunan TPS 3R Kegiatan 4 : Pembangunan MCK Kegiatan 5 : Pembangunan Hydrant Data Spasial Pelaksanaan Kegiatan didapat dari hasil Tracking GPS kemudian koordinat yang didapat di convert ke dalam program Arcgis atau menggunakan program arcis/program pemetaan lainnya.

4. Peta Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur- jalan dan drainase Legenda : Deliniasi Kawasan Kumuh Peningkatan Kualitas Jalan Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Drainase yang dilakukan belum mampu melayani seluruh kawasan kumuh, karena masih terdapat beberapa ruas jalan yang belum di tingkatkan kualitasnya. Dari luas kawasan 4.46 Ha, baru melayani kawasan seluas 2.66 Ha Pembangunan Drainase Luas Layanan

4. Peta Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur- air limbah Jml kk yg tdk memiliki jamban : 657 KK MCK 2 unit (5 bilik) kapasitas 1 bilik 5 KK Program pembangunan jamban pribadi sebanyak 200 KK (sharing APBD) Legenda : Deliniasi Kawasan Kumuh Pembangunan MCK Luas Layanan Pada kawasan tersebut kebutuhan pembangunan MCK 2 unit 5 bilik sudah mampu melayani seluruh kawasan tersebut.

4. Peta Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur- persampahan Legenda : Deliniasi Kawasan Kumuh Pembangunan TPS 3R Untuk skala lingkungan, TPS 3R mampu melayani permasalahan persampahan ± 200 Unit Rumah. Di kawasan berikut 1 lokasi TPS 3R mampu melayani seluruh kawasan. Luas Layanan

4. Peta Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur- PROTEKSI KEBAKARAN Legenda : Deliniasi Kawasan Kumuh Pembangunan Hidrant Luas Layanan Menurut Standar Pelayanan Minimal untuk skala lingkungan, Hidrant Utama mampu melayani permasalahan kebakaran ± 200m dari titik hidrant. Di kawasan berikut membutuhkan 4 hidrant untuk melayani kawasan tersebut.

4. Peta OVERLAY SELURUH KEGIATAN INFRASTRUKTUR TERBANGUN Seluruh cakupan pelayanan jenis infrastruktur yang dibangun, kemudian di overlay sehingga terlihat kawasan mana yang belum terlayani dari 7 (tujuh) aspek kekumuhan.

Data numerik

1. PROFIL PERMUKIMAN KUMUH TABEL INDIKASI 7 ASPEK DAN 19 INDIKATOR KUMUH Informasi dalam profil: Nama kawasan Luas kawasan SK Penetapan Kecamatan Kabupaten/Kota Peta lokasi Tipologi Legalitas lahan Jumlah Penduduk Tabel hasil identifikasi permasalahan dari 7 Aspek dan 19 Indikator Kekumuhan Foto kondisi awal pemukiman NAMA, LUAS, DAN LOKASI ADMINISTRATIF KAWASAN DOKUMENTASI KONDISI EKSISTING

2. DATA KEGIATAN INFRASTRUKTUR Data Kegiatan Infrastruktur berisi informasi mengenai: Jenis infrastruktur (jalan, drainase, air minum, air limbah, persampahan, dan atau proteksi kebakaran) Jenis konstruksi Lokasi/koordinat kegiatan Volume dan atau kapasitas

2. DATA KEGIATAN INFRASTRUKTUR

TERIMA KASIH