BERANI TERBUKA ‘KRITIK ITU VITAMIN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

KODE ETIK BAGI PEJABAT KEUANGAN PUBLIK
Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
SUMBER DAYA MANUSIA (IX)
R. Arum, SP, SSi, MT SHKI Unila 2013
Bentuk-Bentuk Badan Usaha
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL SUATU BISNIS
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Tata Kelola website pada instansi pemerintah
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
KONSEP DAN IMPLEMENTASI BALANCED SCORECARD DALAM MANAJEMEN STRATEGIK
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Etika Bisnis dan Konsep Good Corporate Governance (GCG)
Hak Memperoleh Informasi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
Pusat Pelayanan Teknologi
CSR DALAM KONSEP SHAREHOLDERS & STAKEHOLDERS THEORY
Bab 1 Pengertian Dasar: Manajemen dan Koperasi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA 2012 RESKINO, SE, M.Si, AK
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Manajemen Perpustakaan dan Organisasi Lembaga
PELAKU KEGIATAN EKONOMI DI INDONESIA
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
INDRIYATNO BANYUMURTI
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jenis Kegiatan yang Memerlukan AMDAL
CITIZEN JOURNALISM Pertemuan 9.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) Undang-Undang No.14 Tahun 2008
Administrasi publik Pendahuluan/Pengertian Ruang Lingkup Adm. Publik
KELOMPOK 3 A. Pusat PertanggungjawabaN B. Pengendalian Keuangan C. Informasi Akuntansi Manajemen.
PENTINGNYA MANAJEMEN INFORMASI BAGI ORGANISASI
Fungsi akman Pencatat skor (score keeping)
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
RISK MANAGEMENT Kelompok 6 : AKUNTANSI C Dina Ariandari ( )
AKUNTABILITAS BIROKRASI
PENGELOMPOKKAN ILM ADM DAN HUB ILM ADM DG ILM LAIN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
PERBEDAAN PERUSAHAAN, FIRMA, CV, PT, BUMN DAN KOPERASI
SOP Aplikasi Sapa & Ppid kemendagri
Tahapan/ langkah-langkah Pengawasan
PENTINGNYA MANAJEMEN INFORMASI BAGI ORGANISASI
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
PERUSAHAAN, INDUSTRI dan BISNIS
MANAJEMEN STRATEGI dan KINERJA BISNIS FO312
Pengaruh Faktor-Faktor Non-Rasional Dalam Pengambilan Keputusan
Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
Abdul latieff HSE Officer. Definisi Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia.
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
Sistem Manajemen K3 OHSAS 18001:2007
POKOK-POKOK PEMIKIRAN UU KIP DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
Ilmu Pemerintahan Semester 5.  Penugasan/ Kuis Matakuliah : 25%  Kehadiran dan Keaktifan: 25%  Ujian Tengah Semester: 20%  Ujian Akhir Semester: 30%
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
SOSIALISASI PENERAPAN SOP (STANDAR OPERATION PROCEDURE) WHAT SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Transcript presentasi:

BERANI TERBUKA ‘KRITIK ITU VITAMIN Syamsu Rizal MI Makassar

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik; 2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

4 paradigma dalam diseminasi kebijakan public (Bobrow & Dryzek), yakni: Welfare economic, yakni bahwa setiap alternative keputusan untuk kebijakan publik hendaknya diperhitungkan untung ruginya dari segi ekonomi (prinsip rasional komprehensif) dan kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat. Public Choice, yakni dalam memilih alternatif kebijakan, harus mengutamakan keputusan yang dibuat oleh lembaga yang mengatasnamakan atau mewakili kepentingan publik.

4 paradigma dalam diseminasi kebijakan public (Bobrow & Dryzek), yakni: Social Structure,  bahwa dalam memilih alternatif kebijakan harus memperhitungkan kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat yang ada, termasuk manfaat yang dapat mereka nikmati dan dampak yang mungkin mereka hadapi. Information Processing, yakni bahwa dalam memilih alternatif, informasi dan data yang dibutuhkan harus diteliti kualitasnya, diproses dan dianalisis secara benar serta disimpulkan pula secara tepat pula

KEMITRAAN SEBAGAI ROH UTAMA KEPUASAN I know!, You guys want to help me. But please wait ya, I will tell you what I need. 5 5

What should we do together ? ?MANAJEMEN INFORMASI, APARAT PEMERINTAH ?? MASYARAKAT ADALAH ASET 6 6

Badan publik wajib menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi Srang dikecualikan yaihr informasi tentang strategi dart rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelejen dan informasi yang bersifat pribadi

informasi rahasia negara, informasi intelejen dan informasi yang bersifat pribadi

Administrasi publik dalam melayani publik bertujuan untuk menyejahterakan dan memenuhi kebutuhan publik dengan cara menyediakan barang dan jasa namun tidak berorientasi pada profit. OKI, penting untuk terbuka terhadap kritik dan masukan

Imparsial…. DIA siaaap menerima ‘ajakan’

Tidak terpengaruh suasana personal

Menurut Henry Mintzerberg, menjadi tiga kelompok Peran Antarpribadi : Semua manajer dituntut untuk menjalankan tugas serimonial dan simbolis. Peran Informasi : Seorang manajer dapat memperoleh informasi dari luar organisasi mereka sendiri. Peran Keputusan : Seorang manajer dituntut untuk mengawasi kinerja organisasi, mengambil tindakan korektif, dan bertanggung jawab.

GEORGE EDWARD III 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik Komunikasi : proses transfer pesan. Smakin optimal semakin efisien Sumberdaya.  sumberdaya manusia, materi dan metoda Disposisi. ; sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, cerdik dan sifat demokratis.  Struktur birokrasi.  Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak yang menunjukkan status relatifnya

TRIMA KASIH YAAA….