M. FIRMAN M, SE, MM POLITEKNIK NSC SURABAYA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNDANG-UNDANG TENTANG K3
Advertisements

UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA
Oleh : Baju Widjasena Bagian K3 FKM UNDIP
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA ( P2K3 )
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA
BIODATA Nama : M. NUCH, SH, ST TTL. : JOMBANG, 21 AGUSTUS 1969
Pengawasan Kesehatan Kerja
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN YANG BAIK DI INDONESIA F.Y WIDODO
UU 13/2003 (ketenagakerjaan)
PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA
ggggggggggg KEBIJAKAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA OLEH DIREKTUR
MENDISKRIPSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( K3 )
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Kelompok 9 : Muhammad taufiqur rahman ( )
Dasar Hukum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN VII) KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
09 MANAJEMEN PUSAT DATA MANAJEMEN KESELAMATAN Ir. Pranto Busono M.Kom.
Dasar Menejemen Kelas XI Akuntansi
Kelembagaan K3 Dewan K3 Nasiomal
A. Pendahuluan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia berkembang pesat, perkembangan yang pesat harus diikuti dengan pengembangan ilmu Keselamatan.
PERATURAN MENTERI TENTANG K3
HIMPUNAN PERATURAN KESELAMATAN & KESEHATAN K3
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, No
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Peraturan Perundangan K3
Keselamatan dan kesehatan kerja
UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN dengan UU Nomor.01 Tahun 1970
Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Bogor
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN K3
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
PERUNDANG UNDANGAN BIDANG K3
Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Bogor
Kelompok 9 : Muhammad taufiqur rahman ( )
Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja
2014 YUSRON ALMAS HUDA JARINGAN KOMPUTER DAN LAN (LOCAL AREA NETWORK)
CV CARBA JARINGAN KOMPUTER DAN LAN (LOCAL AREA NETWORK)
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3).
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Bogor
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN VII) KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
Kerugian kerugian dalam k3 BAB 09
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 50 TAHUN 2012   TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
CARA CARA PENCEGAHAN DALAM BUDAYA K3 M. FIRMAN.M, SE, MM
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SMK3
UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1970
TDO (TEKNOLOGI DASAR OTOMOTIF) KD (Kompetensi Inti) KI. 3 Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual,
HALIMA TUSSAKDIYAH, S. Pd KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA (K3)
disampaikan oleh: Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1970
UNIVERSITAS GAJAHMADA, 24 OKTOBER 2018
Bagaimana Upaya Pemerintah Mensinergikan Pelaksanaan dan Pengawasan K3
Optimalisasi Peran dan Fungsi Serikat Pekerja melalui Kelembagaan K3
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) NASIONAL
Ruang Lingkup dan Simbol K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja
Uu k3.
PANDANGAN APINDO JATIM TERHADAP LEGISLASI K3 DAN SINERGI ANTARA PENGUSAHA DAN SERIKAT PEKERJA DALAM ISU K3 DISAMPAIKAN PADA LOKAKARYA DIALOG SOSIAL KESELAMATAN.
BIOGRAFI NARA SUMBER NAMA : KRISTANTA BUDI UTAMA
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
K3LH Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup A.Pengertian K3LH Keselamatan yang berkaitan dengan mesin,pesawat,alat kerja bahan dan proses pengolahannya.tempat.
Obyektif Setelah mengikuti pembekalan materi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), audience diharapkan mampu: Berperilaku aman di tempat kerja. Bersikap.
Transcript presentasi:

M. FIRMAN M, SE, MM POLITEKNIK NSC SURABAYA BAB 12 SISTEM MANAJEMEN K3 M. FIRMAN M, SE, MM POLITEKNIK NSC SURABAYA

Sistem Manajemen K3 UU tenaga Kerja 2003 : Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : 1. Keselamatan dan kesehatan kerja 2. Moral dan kesusilaan 3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama Permenaker 05/MEN/1996 Perusahaan wajib untuk menerapkan dan melaksanakan sistem manajemen K3 untuk diintegrasikan dalam sistem manajemen umum perusahaan Audit dan sertifikasi perusahaan oleh institusi yang berwenang (mis: Sucofindo) Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Organisasi Keselamatan Kerja Organisasi Pemerintah Organisasi di Tingkat Perusahaan Organisasi Non Pemerintah dan Asosiasi Profesional

Organisasi Pemerintah Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan Direktorat Pengawasan Norma K3 (PNKK) Fungsi: - Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyelidikan, pelatihan, pemasyarakatan K3 - Sertifikasi terhadap operator - Sub direktorat mekanik, pesawat uap dan bejana tekan - Sub direktorat kesehatan dan lingkungan kerja - Sub direktorat pemberdayaan dan Keahlian K3 - Sub direktorat konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Organisasi Di tingkat Perusahaan Organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi perusahaan dan disebut bidang, bagian keselamatan kerja Panitia Keselamatan Kerja - Pembentukannya wajib menurut UU - Terdiri dari wakil pimpinan perusahaan, wakil buruh, teknisi keselamatan kerja, dokter perusahaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Statistik Kecelakaan Meliputi kecelakaan yang disebabkan oleh atau diderita pada waktu menjalankan pekerjaan yang berakibat kematian atau kelainan-kelainan dan meliputi penyakit akibat kerja Satuan perhitungan kecelakaan adalah peristiwa kecelakaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

PENANGANAN KECELAKAAN DI BUDAYA K3 RUMAH SAKIT. PENANGANAN KECELAKAAN DI BUDAYA K3 MANUFACTURING. PERBEDAAN PENANGANAN K3 RUMAH SAKIT DAN MANUFACTURING

TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT