Masyarakat Madani Joko S.S.H kuliah-6

ZBIGNIEW RAU EROPA TIMUR-SOVIET RUANG HIDUP YANG BEBAS DARI PENGARUH KELUARGA DAN KEKUASAAN NEGARA, DENGAN CIRI INDIVIDUALISME, PASAR (MARKET), DAN PLURALISME

HAN SUNG-JOO KOREA SELATAN RUANG PUBLIK (PUBLIK SPHERE) YANG MENGANDUNG CIRI: DIAKUI DAN DILINDUNGINYA HAK INDIVIDU, KEMERDEKAAN BERSERIKAT, MANDIRI DARI NEGARA RUANG PUBLIK YANG MEMBERIKAN KEBEBASAN ISU-ISU POLITIK ADA GERAKAN MASYARAKAT BERDASAR NILAI BUDAYA TERTENTU ADA KELOMPOK INTI YANG MENGGERAKKAN MASYARAKAT MELAKUKAN MODERNISASI SOSIAL EKONOMI

KIM SUNHYUK KOREA SELATAN SATUAN YANG TERDIRI DARI KELOMPOK MANDIRI YANG RELATIF OTONOM DARI NEGARA YANG MERUPAKAN SATUAN DASAR DARI REPRODUKSI DAN MASYARAKAT POLITIK YANG MAMPU MELAKUKAN KEGIATAN POLITIK DALAM SUATU RUANG POLITIK, DENGAN PENEKANAN PADA: ORGANISASI MASYARAKAT YANG RELATIF MEMPOSISIKAN SECARA OTONOM DARI PENGARUH DAN KEKUASAAN NEGARA. EKSISTENSI ORGANISASI INI MENSYARATKAN ADANYA RUANG PUBLIK (PUBLIC SPHERE) YANG MEMUNGKINKAN UNTUK MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN TERTENTU.

MASYARAKAT MADANI SEBUAH KELOMPOK ATAU TATANAN MASYARAKAT YANG BERDIRI SECARA MANDIRI DIHADAPAN PENGUASA DAN NEGARA, MEMILIKI RUANG PUBLIK (PUBLIC SPHERE) DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT, ADANYA LEMBAGA2 YANG MANDIRI YANG DAPAT MENYALURKAN ASPIRASI DAN KEPENTINGAN PUBLIK

PENERJEMAHAN MASYARAKAT MADANI MASYARAKAT SIPIL MASYARAKAT KEWARGAAN CIVIL SOCIETY

MASYARAKAT MADANI PENERJEMAHAN DARI CIVIL SOCIETY (DATO SERI ANWAR IBRAHIM: 26 SEPTEMBER 1995). MASYARAKAT YANG IDEAL ADALAH KELOMPOK MASYARAKAT YANG MEMILIKI PERADABAN TERTENTU SISTEM SOSIAL BERASASKAN PRINSIP MORAL YANG MENJAMIN KESEIMBANGAN ANTARA KEBEBASAN PERORANGAN DENGAN KESTABILAN MASYARAKAT

MASYARAKAT SIPIL PRASYARAT MASYARAKAT DAN NEGARA DALAM PROSES PENCIPTAAN DUNIA SECARA MENDASAR BARU DAN LEBIH BAIK (MANSOUR FAKIH)

MASYARAKAT KEWARGAAN RESPON DAN KEINGINAN UNTUK MENCIPTAKAN WARGA NEGARA SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL NEGARA YANG MEMPUNYAI ANDIL DALAM SETIAP PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN NEGARA (STATE) (M. RYAS RASYID)

CIVIL SOCIETY WILAYAH-WILAYAH KEHIDUPAN SOSIAL YANG TERORGANISASI DAN BERCIRIKAN ANTARA LAIN: VOLUNTARY (KESUKARELAAN) SELF GENERATING (KESWASEMBADAAN) SELF SUPPORTING (KESWADAYAAN) KEMANDIRIAN TINGGI KETERKAITAN DENGAN NORMA DAN NILAI HUKUM (MUHAMAD A.S. HIKAM)

CIVIL SOCIETY WILAYAH YANG MENJAMIN BERLANGSUNGNYA PERILAKU, TINDAKAN, DAN REFLEKSI MANDIRI, TIDAK TERKUNGKUNG OLEH KONDISI KEHIDUPAN MATERIAL, DAN TIDAK TERSERAP DI DALAM JARINGAN-JARINGAN KELEMBAGAAN POLITIK RESMI

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT MADANI ARISTOTELES (384-322 SM) SISTEM KENEGARAAN YANG KEINONIA POLITIKE YAKNI SEBUAH KOMUNITAS POLITIK TEMPAT WARGA DAPAT TERLIBAT LANGSUNG DALAM BERBAGAI PERCATURAN EKONOMI POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEINONIA POLITIKE = MASYARAKAT POLITIS DAN ETIS DIMANA WARGA NEGARA BERKEDUDUKAN SAMA DI DEPAN HUKUM

MARCUS TULLIUS CICERO (106-43 SM) SEBUAH KOMUNITAS YANG MENDOMINASI KOMUNITAS LAIN MENGGAMBARKAN CITY-STATE (NEGARA KOTA) YAKNI KERAJAAN, KOTA DAN BENTUK KORPORASI LAINNYA SEBAGAI SATU KESATUAN THOMAS HOBBES (1588-1679) MASYARAKAT HARUS MEMILIKI KEKUASAAN MUTLAK AGAR MAMPU SEPENUHNYA MENGONTROL DAN MENGAWASI SECARA KETAT PERILAKU POLITIK SETIAP WARGA NEGARA JHON LOCKE (1632-1704) KEHADIRAN MASYARAKAT MADANI UNTUK MELINDUNGI KEKEBASAN DAN HAK MILIK SETIAP WARGA NEGARA

ADAM FERGUSON (1767) MENEKANKAN MASYARAKAT MADANI PADA SEBUAH VISI ETIS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT PEMAHAMAN INI DIGUNAKAN UNTUK MENGANTISIPASI PERUBAHAN SOSIAL YANG DIAKIBATKAN OLEH REVOLUSI INDUSTRI DAN MUNCULNYA KAPITALISME SERTA MENCOLOKNYA PERBEDAAN ANTARA PUBLIK DAN INDIVIDU

THOMAS PAINE (1737-1803) G.W.F. HEGEL (1770-1831) KELOMPOK MASYARAKAT YANG MEMILIKI POSISI SECARA DIAMETRAL DENGAN NEGARA, BAHKAN DIANGGAPNYA SEBAGAI SEBAGAI ANTITESIS DARI NEGARA G.W.F. HEGEL (1770-1831) MERUPAKAN KELOMPOK SUBORDINATIF DARI NEGARA ERAT KAITANNYA DENGAN FENOMENA MASYARAKAT MASYARAKAT BORJUASI EROPS YANG PERTUMBUHANNYA DITANDAI DENGAN PERJUANGAN MELEPASKAN DIRI DARI DOMINASI NEGARA (RYAS RASYID)

KARL MARX (1818-1883) MERUPAKAN MASYARAKAT BORJUIS DALAM KONTEKS HUBUNGAN PRODUKSI KAPITALIS, KEBERADAANNYA MERUPAKAN KENDALA BAGI PEMBEBASAN MANUSIA DARI PENINDASAN MAKA IA HARUS DILENYAPKAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT TANPA KELAS

ANTONIO GRAMSCI (1791-1837) MASYARAKAT MADANI PADA SISI IDEOLOGIS, SUPERSTRUKTUR, BERDAMPINGAN DENGAN NEGARA (POLITICAL SOCIETY) TEMPAT PEREBUTAN POSISI HEGEMONIK DI LUAR KEKUATAN NEGARA

ALEXIS de’ TOCQUEVILLE (1805-1859) MASYARAKAT MADANI SEBAGAI ENTITAS PENYEIMBANG KEKUATAN NEGARA KEKUATAN POLITIK DAN MASYARAKAT MADANI-LAH YANG MENJADIKAN DEMOKRASI DI AMERIKA MEMPUNYAI DAYA TAHAN DENGAN TERWUJUDNYA PLURALITAS, KEMANDIRIAN DAN KAPASITAS POLITIK DI DALAM MASYARAKAT MADANI, MAKA WARGA NEGARA AKAN MAMPU MENGIMBANGI DAN MENGONTROL KEKUATAN NEGARA

HANNAH ARRENDT DAN JUERGEN HABERMAS KAREANA ADA RUANG PUBLIK YANG BEBAS, MAKA WARGA NEGARA DAPAT DAN BERHAK MELAKUKAN KEGIATAN SECARA MERDEKA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT, BERSERIKAT, BERKUMPUL, SERTA MEMPUBLIKASIKAN PENERBITAN YANG BERKENAAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM YANG LEBIH LUIAS

KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI FREE PUBLIC SPHERE DEMOKRATIS TOLERAN PLURALISME KEADILAN SOSIAL

FREE PUBLIC SPHERE MERUPAKAN RUANG PUBLIK YANG BEBAS SEBAGAI SARANA DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT WILAYAH DIMANA MASYARAKAT SEBAGAI WARGA NEGARA MEMILIKI AKSES PENUH TERHADAP SETIAP KEGIATAN PUBLIK WARGA NEGARA BERHAK MELAKUKAN KEGIATAN SECARA MERDEKA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT, BERSERIKAT, BERKUMPUL SERTA MEMPUBLIKASIKAN INFORMASI KEPADA PUBLIK

DEMOKRATIS DALAM MENJALANI KEHIDUPAN WARGA NEGARA MEMILIKI KEKEBASAN PENUH UNTUK MENJALANKAN AKTIVITAS KESEHARIANNYA TERMASUK DALAM BERINTERAKSI DENGAN LINGKUNGANNYA. MASYARAKAT DAPAT BERLAKU SANTUN DALAM POLA HUBUNGAN INTERAKSI DENGAN MASYARAKAT SEKITARNYA DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SUKU, RAS, DAN AGAMA

TOLERAN SIKAP YANG DIKEMBANGKAN DALAM MASYARAKAT MADANI UNTUK MENUNJUKKAN SIKAP SALING MENGHARGAI DAN MENGHORMATI AKTIVITAS YANG DILALUKAN OLEH ORANG LAIN KESEDIAAN INDIVIDU-INDIVIDU UNTUK MENERIMA PANDANGAN-PANDANGAN POLITIK DAN SIKAP SOSIAL YANG BERBEDA (AZYUMARDI AZRA)

PLURALISME TIDAK BISA DIPAHAMI HANYA DENGAN SIKAP MENGAKUI DAN MENERIMA KENYATAAN MASYARAKAT YANG MAJEMUK, TETAPI HARUS DISERTAI DENGAN SIKAP YANG TULUS UNTUK MENERIMA KENYATAAN PLURALISME ITU SEBAGAI BERNILAI POSITIF, MERUPAKAN RAHMAT TUHAN MERUPAKAN PERTALIAN SEJATI DALAM IKATAN-IKATAN PERADABAN (GENUINE ENGAGEMENT OF DIVERSITIES WITHIN THE BONDS OF CIVILITY) MEKANISME PENGAWASAN DAN PENGIMBANGAN (CHECK AND BALANCES) (NURCHOLISH MADJID)

KEADILAN SOSIAL KESEIMBANGAN DAN PEMBAGIAN YANG PROPORSIONAL TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA YANG MENCAKUP SELURUH ASPEK KEHIDUPAN TIDAK ADANYA MONOPOLI DAN PEMUSATAN SALAH SATU ASPEK KEHIDUPAN PADA SATU KELOMPOK MASYARAKAT MASYARAKAT MEMILIKI HAL YANG SAMA DALAM MEMPEROLEH KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH (PENGUASA)

PILAR PENEGAK MASYARAKAT MADANI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PERS SUPREMASI HUKUM PERGURUAN TINGGI PARTAI POLITIK

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT INSTITUSI SOSIAL YANG DIBENTUK OLEH SWADAYA MASYARAKAT TUGAS ESENSINYA ADALAH MEMBANTU DAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG TERTINDAS MELAKUKAN EMPOWERING KEPADA MASYARAKAT MENGENAI HAL-HAL YANG SIGNIFIKAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI (ADVOKASI, PELATIHAN, SOSIALISASI PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT)

PERS MEMUNGKINKANNYA DAPAT MENGKRITISI DAN MENJADI BAGIAN DARI SOCIAL CONTROL YANG DAPAT MENGANALISIS SERTA MEMPUBLIKASIKAN BERBAGAI KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKENAAN DENGAN WARGANEGARANYA MAMPU MENYAJIKAN BERITA SECARA OBJEKTIF DAN TRANSPARAN

SUPREMASI HUKUM SETIAP WARGA NEGARA BAIK YANG DUDUK DALAM FORMASI PEMERINTAHAN MAUPUN SEBAGAI RAKYAT HARUS TUNDUK KEPADA (ATURAN) HUKUM MEMBERIKAN JAMINAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP SEGALA BENTUK PENINDASAN INDIVIDU DAN KELOMPOK YANG MELANGGAR NORMA-NORMA HUKUM DAN SEGALA BENTUK PENINDASAN HAM

PERGURUAN TINGGI CIVITAS AKADEMIKA MERUPAKAN BAGIAN DARI KEKUATAN SOSIAL DAN MASYARAKAT MADANI PADA JALUR MORAL FORCE UNTUK MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN MENGKRITISI BERBAGAI KEBIJAKAN PEMERINTAH TUGAS UTAMA MENCARI DAN MENCIPTAKAN IDE-IDE ALTERNATIF DAN KONSTRUKTIF UNTUK DAPAT MENJAWAB PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI MASYARAKAT

PERAN PERGURUAN TINGGI (RISWANDA IMMAWAN) PEMIHAKAN YANG TEGAS PADA PRINSIP EGALITARIANISME YANG MENJADI DASAR KEHIDUPAN POLITIK YANG DEMOKRATIS MEMBANGUN POLITICAL SAFETY NET DENGAN MENGEMBANGKAN DAN MEMPUBLIKASIKAN INFORMASI SECARA OBJEKTIF DAN TIDAK MANIPULATIF MELAKUKAN TEKANAN TERHADAP KETIDAK-ADILAN DENGAN CARA YANG SANTUN, SALING MENGHORMATI, DEMOKRATIS, SERTA MENINGGALKAN CARA-CARA YANG AGITATIF DAN ANARKHIS

PARTAI POLITIK WAHANA BAGI WARGA NEGARA UNTUK MENYALURKAN ASPIRASI POLITIKNYA SERING MEMILIKI TENDENSI POLITIS AKAN HEGEMONI NEGARA TEMPAT EKSPRESI POLITIK WARGA NEGARA

MASYARAKAT MADANI DAN DEMOKRATISASI Mungkinkah masyarakat madani tegak dalam sistem yang tidak demokratis? Apa mungkin demokrasi dapat berdiri tegak di tengah masyarakat yang tidak civilized (madani)? KARENA MASYARAKAT MADANI DAN DEMOKRASI MERUPAKAN DUA ENTITAS YANG KORELATIF DAN SALING BERKAITAN

DALAM MASYARAKAT MADANI WARGA NEGARA BEKERJA SAMA MEMBANGUN IKATAN SOSIAL, JARINGAN PRODUKTIF DAN SOLIDARITAS KEMANUSIAAN YANG BERSIFAT NON-GOVERNMENTAL UNTUK MENCAPAI KEBAIKAN BERSAMA (PUBLIK GOOD)

TEKANAN SENTRAL MASYARAKAT MADANI TERLETAK PADA INDEPENDENSINYA TERHADAP NEGARA (VIS A VIS THE STATE) MASYARAKAT MADANI DIPAHAMI SEBAGAI AKAR DAN AWAL KETERKAITANNYA DENGAN DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI

JADI MASYARAKAT MADANI JUGA: SEBAGAI SEBUAH TATANAN KEHIDUPAN YANG MENGINGINKAN KESEJAJARAN HUBUNGAN ANTAR WARGA NEGARA DENGAN NEGARA ATAS DASAR PRINSIP SALING MENGHORMATI TIDAK HANYA BERSIKAP DAN BERPERILAKU SEBAGAI CITIZEN YANG MEMILIKI HAK DAN KEWAJIBAN, MELAINKAN JUGA HARUS MENGHORMATI EQUAL RIGHT, MEMPERLAKUKAN SEMUA WARGA NEGARA SEBAGAI PEMEGANG HAK DAN KEBEBASAN YANG SAMA

M. DAWAM RAHARJO HANYA DALAM MASYARAKAT MADANI YANG KUATLAH, DEMOKRASI DAPAT DITEGAKKAN DAN HANYA DALAM SUASANA DEMOKRATISLAH CIVIL SOCIETY DAPAT BERKEMBANG DENGAN WAJAR

NURCHOLISH MADJID MASYARAKAT MADANI MERUPAKAN “RUMAH” PERSEMAIAN DEMOKRASI. PERLAMBANG DEMOKRASINYA ADALAH PEMILIHAN UMUM (PEMILU) YANG BEBAS DAN RAHASIS. NAMUN DEMOKRASI TIDAK HANYA BERSEMAYAM DALAM PEMILU, SEBAB JIKA DEMOKRASI HARUS MEMPUNYAI “RUMAH”, MAKA RUMAHNYA ADALAH MASYARAKAT MADANI

KONTRIBUSI MASYARAKAT MADANI TERHADAP DEMOKRATISASI (LARRY DIAMOND) MENYEDIAKAN WAHANA SUMBERDAYA POLITIK, EKONOMI, KEBUDAYAAN, DAN MORAL UNTUK MENGAWASI DAN MENJAGA KESEIMBANGAN PEJABAT NEGARA PLURALISME DALAM MASYARAKAT MADANI BILA DIORGANISIR AKAN MENJADI DASAR YANG PENTING BAGI PERSAINGAN DEMOKRATIS

MEMPERKAYA PARTISIPASI POLITIK DAN MENINGKATKAN KESADARAN KEWARGANEGARAAN IKUT MENJAGA STABILITAS NEGARA TEMPAT MENGGEMBLENG PIMPINAN POLITIK MENGHALANGI DOMINASI REZIM OTORITER DAN MEMPERCEPAT RUNTUHNYA REZIM

DALAM MASYARAKAT MADANI WARGA NEGARA DISADARKAN POSISINYA SEBAGAI PEMILIK KEDAULATAN DAN HAKNYA UNTUK MENGONTROL PELAKSANAAN KEKUASAAN YANG MENGATASNAMAKAN RAKYAT GAGASAN DI ATAS MENSYARATKAN ADANYA RUANG PUBLIK YANG BEBAS, SEHINGGA SETIAP INDIVIDU DALAM MASYARAKAT MADANI MEMILIKI KESEMPATAN UNTUK MEMPERKUAT KEMANDIRIAN DAN KEMAMPUANNYA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH

DALAM MASYARAKAT MADANI TERDAPAT NILAI-NILAI UNIVERSAL TENTANG PLURALISME YANG KEMUDIAN MENGHILANGKAN SEGALA BENTUK KECENDERUNGAN PARTIKULARISME DAN SEKTARIANISME DALAM MASYARAKAT MADANI TIDAK HANYA KECENDERUNGAN PARTIKULARISME DAN SEKTARIANISME SAJA YANG HARUS DIHINDARI, TETAPI JUGA TOTALISME DAN UNIFORMISME ITU DITOLAK (A.S. HIKAM)

MASYARAKAT MADANI BUKAN “PENYELESAI” TUNGGAL DI TENGAH KOMPLEKSITAS PROBLEMATIKA DEMOKRASI MASYARAKAT MADANI LEBIH BERSIFAT KOMPLEMENTER DARI BERBAGAI STRATEGI DEMOKRASI YANG SELAMA INI SUDAH BERKEMBANG YANG BERPOROS PADA LAPISAN BAWAH DENGAN BENTUK PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN MASYARAKAT SIPIL

JHON KEANE MENGILUSTRASIKAN: MASYARAKAT MADANI BUKANLAH MUSUH BEBUYUTAN NEGARA JUGA BUKAN SAHABAT KENTAL KEKUASAAN NEGARA TATANAN YANG LEBIH DEMOKRATIS TIDAK BISA DIBANGUN MELALUI KEKUASAAN NEGARA, TETAPI JUGA TIDAK BISA DIBANGUN TANPA KEKUASAAN NEGARA, SEBAB: JIKA LEGITIMASI KEKUASAAN RUNTUH, MASYARAKAT MADANI PUN TERANCAM MENGALAMI FRAGMENTASI

MASYARAKAT MADANI LEBIH DARI GERAKAN PRO-DEMOKRASI JUGA MENGACU PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN TAMADDUN (CIVILITY) (AZYUMARDI AZRA) MASYARAKAT MADANI BUKAN SEKEDAR GERAKAN ANTI TOTALITER, TETAPI LEBIH MEREFLEKSIKAN FUNGSI KEBAIKAN MASYARAKAT MODERN (A WELL FUNCTIONING MODERN SOCIETY)

ASUMSI YANG BERKEMBANG M. DAWAM RAHARJO DEMOKRATISASI BISA BERKEMBANG APABILA MASYARAKAT MADANI MENJADI KUAT BAIK MELALUI PERKEMBANGAN DARI DALAM ATAU DARI DIRI SENDIRI, MELALUI PERLAWANAN TERHADAP NEGARA ATAU PUN MELALUI PROSES PEMBERDAYAAN (TERMASUK OLEH PEMERINTAH) DEMOKRTAISASI HANYA DAPAT BERLANGSUNG APABILA PERANAN NEGARA DIKURANGI ATAU DIBATASI TANPA MENGURANGI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI INSTITUSI DEMOKRATISASI BISA BERKEMBANG DENGAN MENINGKATKAN KEMANDIRIAN ATAU INDEPENDENSI MASYARAKAT MADANI DARI TEKANAN DAN KOOPTASI NEGARA

MASYARAKAT MADANI INDONESIA DIAWALI DENGAN KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM DAN PENGEKANGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT, BERSERIKAT DAN KEBEBASAN UNTUK MENGEMUKAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM MUNCULNYA BERBAGAI LEMBAGA NON-PEMERINTAH YANG MEMPUNYAI KEKUATAN DAN BAGIAN DARI SOCIAL CONTROL DEMOKRASI TERPIMPIN SOEKARNO

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MADANI (M. DAWAM RAHARJO) STRATEGI YANG: LEBIH MEMENTINGKAN INTEGRASI NASIONAL DAN POLITIK LEBIH MENGUTAMAKAN REFORMASI SISTEM POLITIK DEMOKRASI MEMILIH MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI SEBAGAI BASIS YANG KUAT KE ARAH DEMOKRASI