KERANGKA DASAR KELEMBAGAAN NEGARA 4.1 NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN 4.2 SISTEM SOSIAL DAN SISTEM PEREKONOMIAN ROSSITA P. [15414005] ARISTINDRIYA L. [15414011] FIKRI R. [15414021] MURNI E. [15414029]

4.1 NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

(Dr. Wiryono Prodjodikoro. SH) DEFINISI NEGARA (1)Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; (2) Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Negara adalah suatu organisasi di antara kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. (Dr. Wiryono Prodjodikoro. SH)

BENTUK NEGARA

NEGARA KESATUAN Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan juga mengatur seluruh daerah. Merupakan bentuk negara tunggal yang didalamnya hanya terdapat satu negara atau tidak ada negara lagi di dalamnya. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terdiri dari dua jenis yaitu sentralisasi dan desentralisasi. http://www.artikelsiana.com/2015/05/bentuk-negara-bentuk-kenegaraan-bentuk.html

CIRI NEGARA KESATUAN Mempunyai satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan ke luar yang ditangani oleh pemerintah pusat Negara hanya memiliki satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat. Tidak ada badan-badan lain diluar pemerintahan yang berdaulat. Hanya ada satu kebikjaksanaan yang menyangkut mengenai persoalan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Hanya pemerintah pusat yang boleh menarik pajak. Dalam pendidikan, hanya terdapat satu kurikulum.

SENTRALISASI DESENTRALISASI Sistem tersentralisasi adalah sistem pemerintahan yang seluruh persoalan berada pada negara secara langsung yang diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya melaksanakan perintah saja. DESENTRALISASI Sistem desentralsiasi merupakan kebalikan pada sistem sentralisasi yang kepala daerah sebagai pemerintah daerah yang diberikan kesempatan dan kekuasaan dalam mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Sistem tersebut dikenal dengan nama otonomi daerah. Tetapi tetap pemerintah pusat yang memegang kekuasaan tertinggi.

NEGARA SERIKAT (FEDERASI) Negara serikat adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dimana mempunyai satu buah pemerintah federasi yang bertugas mengendalikan kedaulatan negara tersebut. Negara-negara bagian pada awalnya adalah negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dan membentuk negara serikat, negara-negara tersebut melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya pada negara serikat. Kekuasaan asli dalam negara serikat tetap pada negara bagian, karena negara bagian berhubungan langsung kepada rakyatnya. Hanya kekuasaan yang disebut oleh negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat misalnya hal yang berkaitan langsung dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos. http://www.artikelsiana.com/2015/05/bentuk-negara-bentuk-kenegaraan-bentuk.html

CIRI NEGARA SERIKAT Tiap negara bagian berstatus tidak berdaulatan, namun kekuasaan asli tetap pada negara bagian Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian. Kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan rakyat dari negara-negara bagian untuk urusan ke luar dan sebagian ke dalam Setiap negara bagian berwenang membuat undang-undang, parlemen, kabinet, dan bahkan konstitusi sendiri selama tidak bertentangan dengan konstitusi pemerintahan pusat. Kepala negara memilik hak veto (pembatalan keputusan) yang diajukan oleh parlemen (senat dan kongres)

CONTOH NEGARA NEGARA KESATUAN NEGARA SERIKAT Belanda, Jepang, Filipina, Indonesia, dan Italia. NEGARA SERIKAT Amerika Serikat, Australia, Jerman, Swiss, India, Malaysia dan Jerman.

PERBEDAAN NEGARA KESATUAN DAN NEGARA SERIKAT Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU, dan terikat dengan UU) Setiap daerah mempunyai UUD daerah yang tidak bertentangan dengan UUD negara (hukum tersendiri, tidak terikat UU negara) Hanya Presiden/Raja berwenang mengatur hukum Presiden/Raja berwenang mengatur hukum untuk negara sedangkan kepala daerah untuk daerah DPRD (provinsi/negara bagian/dst) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR DPRD (provinsi/negara bagian/dst) punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR Perda dicabut pemerintah pusat Perda dicabut DPR dan DPD setiap daerah APBN dan APBD tergabung APBD untuk setiap daerah dan APBN hanya untuk negara Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat Setiap daerah diakui sebagai negara berdaulat dan sejajar Keputusan pemerintah daerah diatur pemerintah pusat Keputusan pemerintah daerah (negara bagian) tidak ada hubungan dengan pemerintah pusat (negara serikat) Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan Ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama Masalah daerah merupakan tanggung jawab daerah Bendera nasional hanya diakui Bendera nasional serta daerah diakui dan sejajar

SISTEM PEMERINTAHAN

PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN Suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan Klasifikasi sistem pemerintahan didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif

JENIS-JENIS SISTEM PEMERINTAHAN Presidensial Parlementer Semi-Presidensial Ketiganya memiliki perbedaan mendasar pada “letak kekuasaan dan wewenang tertinggi” dalam pemerintahan yang dijalankan

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL “Merupakan sistem pemerintahan Negara Republik dengan kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.” Ciri-Ciri Presiden sebagai kepala pemerintahan & kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL KELEBIHAN Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misal: masa jabatan Presiden Amerika Serikat 4 tahun, Filipina 6 tahun, dan Indonesia 5 tahun. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. KELEMAHAN Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER “Adanya keberadaan parlemen dalam pemerintahan, dan parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri serta dapat menjatuhkan pemerintahan.” Ciri-Ciri Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri Kepala Negara: Presiden/Raja. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Perdana menteri memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER KELEBIHAN Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet Pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat. KELEMAHAN Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.

SISTEM PEMERINTAHAN SEMI-PRESIDENSIAL “Gabungan dari dua sistem pemerintahan, Presidensial dan Parlementer.” “Disebut Dual Eksekutif, Presiden melaksanakan kekuasaan bersama PM” Ciri-Ciri Sisi presidensial Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Sisi Parlementer Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri Kepala Negara: Presiden/ Raja. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

SISTEM PEMERINTAHAN SEMI-PRESIDENSIAL KELEBIHAN Mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan sistem parlementer mau pun sistem presidensial KELEMAHAN Mengandung kecenderungan konflik permanen legislatif dan eksekutif Sistem dual eksekutif terkadang menimbulkan kekuasaan yang bias

SISTEM SEMI- PRESIDENSIAL CONTOH SISTEM PEMERINTAHAN SUATU NEGARA SISTEM PRESIDENSIAL Argentina, Brazil, Indonesia, Meksiko, Filipina, Amerika Serikat, dll Kamerun, Kazakhstan, Korea Selatan, Yaman, dll SISTEM PARLEMENTER Afrika selatan, Kanada, Israel, Jepang, Singapura, Denmark, Finlandia, Italia, Yunani, Spanyol, Australia, New Zealand, dll SISTEM SEMI- PRESIDENSIAL Rusia, Perancis, Mesir, Portugal, Ukraina, Palestina, Suriah, Sri Lanka, Nigeria, dll

4.2 SISTEM SOSIAL DAN SISTEM PEREKONOMIAN

SISTEM SOSIAL

PENGERTIAN SISTEM SOSIAL Menurut Talcott Parson: Suatu proses interaksi yang terjadi di dalam masyarakat diantara para pelaku sosial. Interaksi yang terjadi diantara para pelaku sosial ini tentunya akan melibatkan sebuah struktur relasi yang disebut sebagai sebuah sistem. Suatu sistem yang terdiri sekumpulan tindakan yang dibentuk dari berbagai interaksi sosial antara satu individu dengan individu yang lainnya yang dimana akan selalu tumbuh dan berkembang di masyarakat.

9 UNSUR SISTEM SOSIAL 9 UNSUR SISTEM SOSIAL Menurut Selo Soemardjan Mengacu Pada Pendapat Loomis 9 UNSUR SISTEM SOSIAL Kepercayaan dan Pengetahuan Perasaan Tujuan Norma/ Kaidah/ Peraturan Sosial Kedudukan/ Peran Tingkat/ Pangkat Kekuasaan Sanksi Fasilitas/ Sarana

Kepercayaan dan Pengetahuan Perilaku anggota dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka yakini dan apa yang mereka ketahui tentang kebenaran, sistem religi, dan cara-cara penyembahan kepada sang pencipta

Perasaan Keadaan jiwa manusia yang berkenaan dengan situasi alam sekitarnya termasuk di dalamnya sesama manusia. Perbedaan latar belakang budaya suatu masyarakat akan membedakan keadaan kejiwaan masyarakat yang membentuk suatu sistem sosial. Perasaan terbentuk melalui hubungan yang menghasilkan situasi kejiwaan tertentu yang bila sampai pada tingkat tertentu harus dikuasai agar tidak terjadi ketegangan jiwa yang berlebihan.

Tujuan Dalam setiap tindakannya manusia mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut, yaitu suatu hasil akhir atas suatu tindakan dan perilaku seseorang yang harus dicapai melalui perubahan maupun dengan cara mempertahankan suatu keadaan Sistem Sosial dan Struktur Sosial yang sudah bagus.

Norma/ Kaidah/ Peraturan Sosial Norma adalah pedoman-pedoman tentang perilaku yang diharapkan atau pantas menurut kelompok atau masyarakat. Norma-norma sosial merupakan patokan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan dalam situasi-situasi tertentu dan merupakan unsur paling penting untuk meramalkan tindakan manusia dalam sistem sosial. Norma- norma sosial dipelajari dan dikembangkan melalui sosialisasi sehingga menjadi pranata-pranata sosial.

Kedudukan dan Peran Kedudukan adalah posisi seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestasi, hak-hak, serta kewajibannya. Kedudukan menentukan apa yang harus seseorang perbuat bagi masyarakat. Di dalam setiap sistem sosial dijumpai bermacam-macam kedudukan baik yang diperoleh secara turun-temurun, dengan usaha sendiri maupun kedudukan yang diberikan sebagai penghargaan dari lingkungan sendiri, sedangkan peran (role) adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya.

Tingkat/ Pangkat Pangkat berkaitan dengan kedudukan dan peranan seseorang dalam masyarakat. Seseorang dengan pangkat tertentu berarti mempunyai proporsi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Pangkat diperoleh setelah melalui penilaian terhadap perilaku seseorang yang menyangkut pendidikan, pengalaman, keahliannya, pengabdiannya, kesungguhannya, dan ketulusan perbuatan yang dilakukannya.

Kekuasaan Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak-pihak lain. Kalau seseorang diakui oleh masyarakat sekitarnya maka itulah yang disebut wewenang.

Sanksi Sanksi adalah suatu bentuk imbalan yang diberikan terhadap seseorang atas perilakunya. Sanksi dapat berupa hadiah dan dapat pula berupa hukuman. Sanksi diberikan oleh masyarakat untuk menjaga tingkah laku para masyarakat supaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap masyarakat akan menerapkan sanksi baik yang positif maupun sanksi yang negatif kepada anggotanya, tetapi wujud dan tingkatan sanksi yang diberikan sangat tergantung pada peradaban masyarakat tersebut.

Fasilitas Fasilitas adalah semua bentuk cara, jalan, metode, benda-benda yang digunakan manusia untuk menciptakan tujuan sistem sosial itu sendiri. Fasilitas di sini sama dengan sumber daya material yang berupa gagasan atau ide.

4 SUBSISTEM SOSIAL 4 SUBSISTEM SOSIAL Kebudayaan Sosial Kepribadian Menurut Selo Soemardjan Mengacu Pada Talcott Parson 4 SUBSISTEM SOSIAL Kebudayaan Sosial Kepribadian Kelompok Biologis

Subsistem Kepribadian Subsistem Kelompok Biologis Subsistem Kebudayaan Subsistem ini menghasilkan kebudayaan kebendaan, sistem ilmu pengetahuan, dan sistem nilai budaya atau adat istiadat. Subsistem Sosial Subsistem sosial ini menghasilkan nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah sosial yang melekat dalam setiap perilaku manusia. Subsistem Kepribadian Subsistem kepribadian menghasilkan corak perilaku masyarakat sebagai akibat interaksi sosial dan sosialisasi yang terus-menerus. Subsistem Kelompok Biologis Subsistem biologis ini berkenaan dengan perlakuan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Struktur sosial mencakup susunan status dan peran yang terdapat di dalam satuan sosial, ditambah nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur interaksi antarstatus dan peran sosial. Di dalam struktur sosial terdapat unsur-unsur sosial seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial.

SISTEM EKONOMI http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2015/11/sistem-ekonomi.html http://www.zonasiswa.com/2014/07/sistem-ekonomi-pengertian-macam-fungsi.html https://owlcation.com/social-sciences/econsys_3econ_edu

PENGERTIAN SISTEM EKONOMI Menurut Gilarso (1992 : 486) Sistem ekonomi adalah cara untuk mengkoordinasikan perilaku keseluruhan masyarakat (konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagaiannya) dalam kegiatan menjalankan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagaiannya) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis , dan kekacauan dapat dihindari. Sehingga, sistem ekonomi merupakan cara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengatur distribusi resources serta pertukaran barang dan jasa, juga mengontrol 5 faktor produksi (labor, capitol, enterpreneurs, physical resources, dan information resources) untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

FUNGSI SISTEM EKONOMI What to Produce Sebagai pemberi stimulus atau rangsangan untuk berproduksi, menentukan banyaknya yang harus di produksi, dsb How to Produce Menentukan metode, sumber daya dan siapa yang memproduksi untuk memaksimumkan penggunaan resourses dengan efisien For Whom to Produce Menyediakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi antar anggota masyarakat dapat terlaksana dengan adil dan lancar How to Distribute the Goods and Services Produced Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan semestinya

KRITERIA SISTEM EKONOMI Memberikan peluang untuk mencapai standar kehidupan yang tinggi Memberikan kemungkinan bagi suatu pertumbuhan ekonomi yang stabil Menghormati kebebasan ekonomi para individu secara wajar Menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Menunjukan adanya pembagian pendapatan yang memadai.

MACAM-MACAM SISTEM EKONOMI SISTEM EKONOMI TRADISIONAL SISTEM EKONOMI SOSIALIS SISTEM EKONOMI CAMPURAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS

Sistem Ekonomi Tradisional Merupakan suatu system yang kehidupan organisasi ekonominya dijalankan berdasarkan kebiasaan dan tradisi masyrakat secara turun temurun dengan memaksimalkan faktor produksi (resources) apa adanya. Ciri-cirinya: Belum adanya pembagian kerja yang jelas. Ketergantungan pada sektor pertanian/agraris. Ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis. Teknologi produksi sederhana.

Sistem Ekonomi Tradisional KELEBIHAN Menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan masing- masing individu. Pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. KELEMAHAN Pola pikir masyarakat secara umum yang masih statis. Hasil produksi terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya.

Sistem Ekonomi Terpusat/ Komando (Sosialis) Merupakan sistem yang pemerintah sebagai pemegang peranan paling dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dibatasi kebebasannya oleh pemerintah dengan maksud agar kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan pemerintah yaitu demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan lain. Ciri-cirinya: Kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan pemerintah dengan peraturan negara. Hak milik perorangan atau swasta tidak diakui, sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada. Alat-alat produksi dikuasai oleh negara.

Sistem Ekonomi Terpusat/ Komando (Sosialis) KELEBIHAN Pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Kemakmuran masyarakat merata. Perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan. KELEMAHAN Adanya pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diprakarsai oleh pemerintah. Adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki. Pemerintah bersifat paternalistis, artinya apa yang telah diatur/ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi.

Sistem Ekonomi Pasar/Liberal (Kapitalis) Merupakan suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas- luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah (laissez-faire). Dengan kata lain, masalah ekonomi diserahkan langsung sepenuhnya kepada pasar. Ciri-cirinya: Diakuinya kebebasan pihak swasta/masyarakat untuk melakukan tindakan- tindakan ekonomi. Diakuinya kebebasan memiliki barang modal (barang kapital). Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi dengan mencari keuntungan sendiri

Sistem Ekonomi Pasar/Liberal (Kapitalis) KELEBIHAN Kemajuan usaha sangat pesat karena adanya persaingan yang ketat. Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta. Produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat. Pengakuan hak milik swasta atau individu oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. KELEMAHAN Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah. Persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Timbulnya praktik yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum dikesampingkan.

Sistem Ekonomi Campuran Merupakan suatu sistem ekonomi di mana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, tetapi disisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Ciri-cirinya: Adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi. Hak milik perorangan diakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Sistem Ekonomi Campuran KELEBIHAN Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masayarakat. Hak individu/swasta diakui dengan jelas. Harga lebih mudah untuk dikendalikan. KELEMAHAN Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Timbulnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya.

Hubungan Kerangka Dasar Kelembagaan Negara dengan Manajemen Administrasi Pembangunan Resources pada sebuah negara, akan dikelola oleh entitas kelembagaan yang ada pada negara tersebut. Untuk mencapai Sustainable Development, resources yang ada harus dikelola berdasarkan prinsip Good Governance yang tak terlepas dari sistem pemerintahan, sosial, serta ekonomi.

TERIMA KASIH

PERTANYAAN Vely(025): 1.Hukum dan undang-undang negara bagian merupakan hak otonom(?); 2.Sistem welfare state masuk ke dalam ekonomi campuran atau sosialis? Ririn(028): 1.Kata-kata “bertanggung jawab kepada” di sistem pemerintahan itu seperti apa; 2.”Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen” tapi distate bahwa kabinet dapat menjatuhkan parlemen itu bagaimana Eko(035): Negara kita menggunakan sistem ekonomi yang mana? Seberapa menjawab sistem ekonomi yang Indonesia gunakan (sistem ekonomi campuran) terhadap tantangan global? Hesti(002): 1.Bagaimana pembagian pengelolaan SDA di negara kesatuan dan negara serikat; 2.Ada tidak negara bagian yang diutamakan untuk kemajuan negara serikat? Puspa(033): 1.Hubungan dan peran eksekutif dan legislatif sistem semi-presidensial; 2.Bagaimana penerapan sistem semi-presidensial, apakah sudah mengurangi kelemahan masing-masing sistem? Mona(027): Bagaimana sistem presidensial dapat berlaku pada daerah khusus Indonesia seperti DIY, NAD dll Arya(034): 1.Bagaimana sistem ekonomi sosial dapat memenuhi kebutuhan untuk produksi apabila distate tidak mencari keuntungan; 2.Intervensi pemerintah seperti peningkatan upah kerja dapat merugikan beberapa perusahaan, jadi apakah sistem campuran masih ideal?