“Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Eminent Persons Group (EPG) Untuk Mengatasi Masalah TKI di Malaysia” Kelompok 5 Indah Ratna Sari 105030107111051 Dwi.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Masukan PSHK terhadap RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum 27 September 2011.
Advertisements

BEKERJASAMA DENGAN TIM o l e h: ALWY RAHMAN & RAHMAT MUHAMMAD PELATIHAN KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA DARI ALOKASI DANA BOPTN TAHUN 2013 UNTUK.
MENGELOLA PERUBAHAN ORGANISASI DAN INOVASI
UNIT KERJA PRESIDEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Komunikasi dan Negosiasi
Lutfian B. Kadarusman Hartika Armanda Citra Achmad Burhani Abdul Qudus M. Dimas Nugroho.
Pertemuan 7 Proyek Sistem Informasi Viska Armalina, ST., M.Eng
Minggu 3, Jumat 3 September 2010
Fungsi-ungsi kepemimpinan
Hansiswany Kamarga METODE PENELITIAN DALAM KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN.
Pelatihan Pemetaan Swadaya PNPM – P2KP
III. FUNGSI FUNDAMENTAL KEDUA PROSES MANAJEMEN : PENGORGANISASIAN
SERIKAT PEKERJA DAN ORGANISASI BURUH DI INDONESIA
DISKUSI Linny Oktovianny.
MANAJEMEN KONFLIK  .
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERKAIT LAUT CHINA SELATAN
HANDPHONE : – PIN BB : 22 E E 5015 – 7 D 8 18 BD 3
DONY DEKEIZER LAODE M. INSAN Z
MODEL KETERPADUAN DALAM PEMBELAJARAN IPS DAN REKONSTRUKSI SK DAN KD
SEJARAH NASIONALISME PAPUA
TIPOLOGI PERDESAAN NUR ENDAH JANUARTI.
SRI WINDARTI, PERAN MASJID MENARA KUDUS BAGI WISATAWAN, MASYARAKAT SEKITAR DAN PENDIDIKAN GENERASI MUDA.
RUMUSAN KOMISI II RAKOR PUSAT DAN DAERAH BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN 2017
Achmad Rozi El EROY, SE.MM
ISU PUBLIK (11) Materi E-Learning.
Komunikasi dan Manajemen Konflik
Kerjasama Bilateral Indonesia-Arab Saudi
HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA-MALAYSIA
KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN PERBATASAN
Kebijakan Amnesty Arab Terhadap Tenaga Kerja Indonesia OverStyer
MANAJEMEN KONFLIK Di sampaikan pada acara student day
PENGINTEGRASIAN (INTEGRASI)
KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN KONFLIK
KETAHANAN NASIONAL (Manajemen Konflik)
KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN KONFLIK
Ike Prasetia N Lerin Diarwati
Materi PertemuanXIV Kompilasi Hukum Islam.
Identifikasi Masalah Masalah :
Dr. RATNAWATI SUSANTO, M.M.,M.Pd.
KELOMPOK III SUPARMAN SMAN 17 ZAENAL M SMAN 7 ABDUL HAKIM SMAN 33
(UN Peacekeeping Operation)
MASALAH-MASALAH SOSIAL DAN BUDAYA
HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA INDONESIA DENGAN Indonesia dengan jepang dalam “Economic Partnership Agreement (EPA)”
GANGGUAN KONSEP DIRI KONFLIK PERAN
KELOMPOK 5 : AGUS MAULANA DHEA PUTRI A HARYANTI NADILLA
Manajemen Konflik Rangkuman: Definisi dan Teori-teori Konflik
Rumusan permasalahan Rumusan permasalahan perlu dituliskan secara singkat, jelas, mudah dipahami dan mudah dipertahankan. Rumusan yang tersamar terkandung.
METODE PENELITIAN DALAM KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
PERANAN PEKERJA DAN ORGANISASI PENGELOLAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
KESALAH-PAHAMAN DALAM PROSES KOMUNIKASI
MENGELOLA PERUBAHAN ORGANISASI DAN INOVASI Perubahan yang direncanakan (Planned Change) Perubahan yang direncanakan (Planned Change) usaha sistematik untuk.
Antropologi dan Pertahanan
KELOMPOK KERJA DAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI
Modul ke: Fakultas Program Studi PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Gunawan Wibisono SH MSi 05 Demokrasi Indonesia.
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KONFLIK
KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
SKP 2203 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)
ANALISIS SITUASI Subtitle.
Konferensi Asia Afrika (KAA)
Makalah UAS KAB.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
Strategi Implementasi ITIL
Journal Reading Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016.
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk Peningkatan Akses Informasi.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Transcript presentasi:

“Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Eminent Persons Group (EPG) Untuk Mengatasi Masalah TKI di Malaysia” Kelompok 5 Indah Ratna Sari 105030107111051 Dwi Lenny Aprilia 105030107111058 Diana Kusuma Negara 115030100111015 KELAS E

Kerja sama dalam bidang ekonomi, maupun pendidikan dan lain sebagainya Latar belakang..!! disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam, begitu pula dengan masyarakat di Malaysia. letak geografis yang sangat dekat sehingga akan sangat mudah bila melakukan hubungan luar negeri diantara keduanya. karena penduduk asli Indonesia dengan penduduk asli Malaysia merupakan satu rumpun yaitu rumpun melayu. Indonesia Kerja sama dalam bidang ekonomi, maupun pendidikan dan lain sebagainya Malaysia Namun dalam perjalanan kerja samanya tidak selalu berjalan harmonis karena terdapat persoalan-persoalan yang mengganggu kestabilan hubungan tersebut misalnya masalah perbatasan, perlakuan terhadan TKI di Malaysia dll..

Eminent Person Group (EPG) adalah Lanjutan..!! Pembentukan tim ini sebagai ikhtiar untuk meredam konflik-konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia yang nantinya akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. pemerintah Indonesia dan Malaysia pada tanggal 10 Januari 2008 sepakat untuk membentuk tim yang disebut dengan Eminent Person Group (EPG). Eminent Person Group (EPG) adalah kelompok para pakar ahli atau bisa disebut juga kelompok para ahli. Tim ini terdiri dari 7 orang yang berasal dari Indonesia dan 7 orang berasal dari Malaysia. Ketujuh orang yang berada di dalam tim tersebut adalah para pakar, kelompok generasi muda, tokoh masyarakat, ulama , budayawan, tokoh wanita, dan cendikiawan.

Rumusan masalah..!! Tujuan..!! Bagaimana bentuk kerja sama Eminent Persons Group (EPG) dalam mengatasi masalah TKI di Malaysia? Apa faktor kelebihan dan kelemahan adanya kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Eminent Persons Group? Tujuan..!! Untuk mengetahui bentuk kerja sama Eminent Persons Group (EPG) dalam mengatasi masalah TKI di Malaysia. Untuk mengetahui faktor kelebihan dan kelemahan adanya kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Eminent Persons Group

Pembahasan…!! Hubungan Kerja Sama Indonesia-Malaysi dalam Eminent Persons Group (EPG) Malaysia-Indonesia Eminent Persons Group (EPG) atau Rapat Kelompok Tokoh Terkemuka Malaysia-Indonesia adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua negara untuk menyelesaikan perselisihan warga antara kedua negara berkaitan sengketa budaya, sejarah lampau, TKI, klaim tumpang tindih dan lain-lain. Indonesia dan Malaysia kembali mempertegas komitmen penyamaan pandangan soal perlunya satu sikap dalam menghadapi berbagai perbedaan yang berpotensi munculnya ketegangan dalam hubungan kedua negara. Tujuh anggota EPG yaitu, anggota EPG Indonesia: Try Sutrisno sebagai ketua EGP di Indonesia, Ali Alatas, Quraish Shihab, Des Alwi, Musni Umar, Pudentia MPSS, dan Wahyuni Bahar. Sedangkan anggota EPG Malaysia: Tun Musa Hitam, Tan Sri Dato’ Seri Mohd Zahidi Haji Zainuddin, Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim, Tan Sri Abdul Halim Ali, Tan Sri Amar Dr. Haji Hamid Bugo, Datuk Dr. Syed Ali Tawfik Al-Attas, dan Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan.

Lanjutan..!! Dalam pertemuan ini yang akan dibahas antara lain peningkatan hubungan antara masyarakat kedua negara, tentang kurangnya pemahaman sejarah oleh generasi muda, kesenjangan persepsi antar generasi(kesalahpahaman), pengelolaan warisan budaya bersama, TKI dan isu pencitraan di media massa kedua negara. Kerja sama EPG Indonesia – Malaysia ini, diharapkan dapat menjdikan hubungan masyarakat kedua negara semakin erat dan isu-isu sensitif dapat dibahas dimana hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah masing-masing. menghasilkan sejumlah program aksi “People-to-people Contact Programs” antara lain tinjauan kesejarahan kedua negera dan mengatasi perbedaan persepsi antar generasi melalui dialog antar pakar budaya dan sejarah, dialog antara organisasi mahasiswa, dan dialog antar organisasi pemuda. Sedangkan untuk program mengenai isu pencitraan di media massa kedua negara dilakukan melalui kegiatan dialog antar media.

Lanjutan...!! Permasalahan TKI menjadi topik utama dalam pembahasan, karena masalah TKI ini adalah kepentingan keduabelah pihak. Dalam rekomendasi ini tentu akan dicerminkan agar keduabelah pihak memiliki mekanisme penanganan TKI yang lebih efektif.

Keuntungan dan hambatan Adanya Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Eminent Persons Group Terjadinya hubungan yang semakin erat antara Indonesia dan Malaysia dalam menyelasaikan masalah yang terjadi antara kedua negara ersebut. Mempromosikan dan mengembangkan kerjasama hukum yang saling menguntungkan bagi kedua negara hambatan… dalam implementasi kerjasama seringkali muncul hambatan atau kendala. Yaitu: perbedaan sistim hukum antar negara, serta alur birokrasi yang harus dilalui.Panjangnya alur birokrasi merupakan hambatan yang sangat signifikan karena dapat memperlambat proses permintaan bantuan kerjasama hukum dari satu negara ke negara lain. Selain itu juga kurangnya pengawasan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam menangani masalah TKI yang sering muncul di antara Indonesia dan Malaysia

kesimpulan Eminent Persons Group (EPG) Indonesia – Malaysia diresmikan pada 7 Juli 2008, sebagai hasil pertemuan Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi di Putrajaya, Malaysia, 11 Januari 2008, yang menyepakati perlunya pembentukan EPG yang beranggotakan tujuh orang dari masing-masing negara. Dalam pertemuan informal EPG disepakati bahwa isu-isu prioritas yang akan dibahas oleh EPG adalah peningkatan hubungan antara masyarakat kedua negara (people-to-people), misperception, kurangnya dipahami sejarah oleh generai muda (generation gap) Dalam implementasi kerjasama seringkali muncul hambatan atau kendala. Salah satunya adalah perbedaan sistim hukum antar negara, serta alur birokrasi yang harus dilalui.Panjangnya alur birokrasi merupakan hambatan yang sangat signifikan karena dapat memperlambat proses permintaan bantuan kerjasama hukum dari satu negara ke negara lain.

Terima Kasih…!!! ^,^