Pertemuan 4 pemeriksaan lapangan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sengketa Pajak.
Advertisements

PMK-17/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
IMBALAN BUNGA XII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pemeriksaan B. Sundari, SE., MM..
SUNSET POLICY.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pertemuan II / III)
PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
PEMERIKSAAN PPN Dasar Hukum : Pasal 29 UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP
LANI DHARMASETYA, S.Sos., MM. STRATEGI PEMERIKSAAN PAJAK Oleh: LANI DHARMASETYA, S.Sos., MM. Jakarta, 20 November 2014.
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
Pemeriksaan Pajak PERTEMUAN 1.
PENYIDIKAN PAJAK Kep-272/PJ/2002.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
KEBERATAN.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Pemeriksaan Pajak PERTEMUAN 1.
PERTEMUAN #6 NORMA PEMERIKSAAN DAN WEWENANG PEMERIKSA PAJAK
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
PEMERIKSAAN PAJAK VI Pasal 29 UU KUP.
PENYIDIKAN PAJAK XIV DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Menjangkau yang tak Terjangkau
PERTEMUAN KE-5.
Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK.
PERTEMUAN #7 MELAYANI PROSES PEMERIKSAAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
PMK- 91/PMK.03/2015 IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CAB. BALI
STANDAR PEMERIKSAAN.
KEBERATAN DAN BANDING PAJAK
PEMERIKSAAN PAJAK Aris Munandar, SE, M.Si.
KUP BAGIAN 2 PERPAJAKAN Kelompok 2 Nia Mulyawati Sutarvan
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Materi 10.
SPT DAN SSP Sri Andriani, SE, M.Si.
IMBALAN BUNGA DAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Dan PENYIDIKAN PAJAK
Dilakukan terhadap WP di lapangan
PERTEMUAN KE-7 KEBERATAN DAN BANDING
KUP II.
Pemeriksaan dan Penyidikan
PERTEMUAN KE- 7 KEBERATAN DAN BANDING
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERIKSA
PEMERIKSAAN.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK DALAM PEMERIKSAAN
PENYIDIKAN.
KULIAH KE – 8 PEMERIKSAAN PAJAK
Pemeriksaan kantor dan alur pemeriksaan
Materi 14.
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (hari ke-IV)
SENGKETA PAJAK.
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
PEMERIKSAAN PAJAK.
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH MEMILIKI NPWP
PERATURAN MENTERI KEUANGAN tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
Wewenang Pemeriksaan :
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
Hak dan Kewajiban Pajak
Pertemuan 3 Pemeriksaan Kantor.
TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN DAN TINDAKAN PENYIDIKAN
Peraturan Menteri Keuangan-9/PMK.03/2012
KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK 1. MENDAFTARKAN DIRI UNTUK NPWP 2. MELAPORKAN USAHANYA UNTUK PKP 3. MENGHITUNG DAN MEMBAYAR SENDIRI.
KEBERATAN.
TAX COLLECTION Penagihan Pajak.
TAXATION 2 Lecturer: Benny Januar Tannawi
PENCATATAN/PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK Eva Nurfitriah Syifa Dian Nisa Eva Nurfitriah Syifa Dian.
Transcript presentasi:

Pertemuan 4 pemeriksaan lapangan

Definisi Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di tempat WP yang dapat meliputi kantor WP, pabrik, tempat usaha, atau tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP atau tempat yang ditentukan oleh DJP

Tahapan Pemeriksaan Lapangan Persiapan Pemeriksaan Melakukan Pemeriksaan di Lokasi WP Peminjaman Dokumen, catatan, dan keterangan. Permintaan Keterangan Pihak ketiga Pemeriksaan Dokumen, catatan, dan keterangan Penyelesaian Pemeriksaan Post Audit

Persiapan Pemeriksaan PER No. 23/PJ/2013 Untuk tujuan menguji kepatuhan kewajiban perpajakan Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data WP Penyusunan Audit Plan Penyusunan Program Pemeriksaan Menyiapkan sarana pemeriksaan

Kegiatan Mengumpulkan Data WP Kegiatan tersebut meliputi Mempelajari profile WP Menganalisis data keuangan WP Mempelajari data lain yang relevan, baik dari DJP maupun pihak lain

Disusun oleh SUpervisor Penyusunan Audit Plan Rencana pemeriksaan berisi Identitas WP yang memberikan gambaran umum mengenai WP Identitas Tim Pemeriksa WP yang berisi susunan tim dan jumlah SP2 Uraian Rencana Pemeriksaan Pajak yang berisi informasi mengenai identifikasi masalah, perkiraan tanggal selesai pemeriksaan, serta pos-pos yang akan diperiksa Rencana Pemeriksaan dapat berubah apabila Pemeriksa menemukan ada perbedaan kondisi di lapangan yang dapat disetujui/ ditolak Kepala UP2

Disusun oleh Supervisor dibantu Ketua Tim Program Pemeriksaan Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya meliputi: Metode Pemeriksaan Teknik Pemeriksaan Prosedur Pemeriksaan Apabila terdapat perubahan pos yang akan diperiksa, perlu dibuat Perubahan Program Pemeriksaan Program Pemeriksaan harus memuat Rencana Program Pemeriksaan dan Realisasi Program Pemeriksaan

Pemeriksaan di Lokasi WP Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan secara langsung pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan dikirimkan melalui faksmili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman surat

Kondisi Tertentu Apabila WP tidak berada di tempat, maka Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan Wakil atau kuasa WP Pihak yang dapat mewakili Anggota keluarga yang telah dewasa Apabila pihak di atas tidak dapat ditemui, maka Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat dikirimkan melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman dan SPPL dianggap telah disampaikan dan PL telah dimulai.

Peminjaman Dokumen Buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk data elektronik serta keterangan lain dipinjam pada saat PL dan Pemeriksa membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen Apabila buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk data elektronik belum ditemukan atau diberikan, Pemeriksa membuat surat peminjaman dilampiri daftar buku, catatan, dan/ atau dokumen yang wajib dipinjamkan Untuk akses/ unduh data, Pemeriksa dapat meminta bantuan tenaga ahli dari WP atau pihak lain dari DJP

Penyegelan Definisi Tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/ tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain Pemeriksa Pajak berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan

Penyegelan WP tidak memberikan kesempatan kpd Pemeriksa untuk memasuki ruangan, serta memeriksa barang bergerak/ tdk bergerak yang diduga untuk menyimpan buku, catatan, dan/ dokumen yang diperiksa Menolak memberi bantuan untuk mengakses data secara elektronik atau membuka barang bergerak/ tdk bergerak WP, kuasa, wakil, anggota keluarga yang dewasa tidak berada di tempat dan pegawai menolak untuk membantu pemeriksaan

Penyegelan Penyegelan dilakukan dengan tanda segel Dilakukan oleh Pemeriksa disaksikan minimal 2 orang dewasa selain anggota tim Pemeriksa wajib membuat BA Penyegelan, dbuat 2 rangkap, dan ditandatangani dengan disaksikan minimal 2 orang dewasa selain anggota tim Salinan BA Penyegelan diserahkan kpd WP, kuasa, wakil, pegawai, atau anggota keluarga yang dewasa Pemeriksa dapat meminta bantuan pihak kepolisian dan/ atau Pemerintah Daerah

Pembukaan Segel Dilakukan apabila Pihak yang diperiksa telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan Berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Pajak, penyegelan tidak dibutuhkan lagi Terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa selain anggota tim Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu pihak kepolisian

Pembukaan Segel Apabila tanda segel yang digunakan rusak atau hilang, Pemeriksa Pajak membuat BA mengenai kerusakan atau kehilangan dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Apabila dalam jangka waktu 7 hari, pihak yang diperiksa belum memberikan izin, maka WP diangap menolak pemeriksaan dan wajib menandatangani surat pernyataan penolakan. Apabila WP menolak menandatangani surat pernyataan tsb, pemeriksa dapat menandatangani surat pernyataan tsb

Lanjutan . . . Pemeriksa pajak berdasarkan Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan BA penolakan Pemeriksaan BA tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan Surat pernyataan menolak membantu kelancaran pemeriksaan BA penolakan membantu kelancaran pemeriksaan Dapat melakukan penetetapan pajak secara jabatan atau mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Penyelesaian Pemeriksaan Pemeriksaan Pajak dapat diselesaikan melalui 2 cara Menghentikan Pemeriksaan Pajak dengan membuat LHP Sumir Membuat LHP, sebagai dasar penerbitan SKP dan/ atau STP sesuai dengan ketetapan perundang-undangan perpajakan

Penyelesaian Pemeriksaan PMK 17/PMK.03/2013 Penyelesaian Pemeriksaan Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan diselesaikan dengan cara: menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir membuat LHP sebagai dasar penerbitan SKP WP tidak ditemukan & Pemeriksaan untuk permohonan restitusi WP Tidak ditemukan PL 6 bulan PK 4 bulan Bukti permulaan LHP Sumir  tdk ada penyidikan krn WP mengungkapkan ketidakbenaran atau selesai dg SKPKB karena alfa tdk menyampaikan SPT  ada penyidikan tp dihentikan karena WP melunasi pokok pajak ditambah sanksi administrasi 4x jml pajak terhutang Tidak ada penyidikan Pemeriksaan bukti permulaan WP ditemukan akan tetapi pemeriksaan belum dapat diselesaikan hingga jangka waktu berakhir Dilakukan penyidikan Pemeriksaan ulang tdk mengakibatkan tmbhn pada SKP sebelumnya Pemeriksaan bukti permulaan

Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir Definisi Laporan tentang penghentian Pemeriksaan Pajak tanpa adanya usulan penerbitan surat keterangan pajak

Pemeriksaan Bukti Permulaan Definisi Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapat bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan

Pembatalan Hasil Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa Penyampaian SPHP Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan WP

Terima Kasih Selamat Belajar dan Semoga Sukses