PERTEMUAN-3 Oleh UMI HANIATI, M.A.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Advertisements

MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
UU No. 11 tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
WARGA NEGARA.
ETIKA PROFESI JAKSA.
I Wayan “Gendo” Suardana Denpasar, 11 Mei 2008
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Sanksi Pidana dalam UU No
PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
PUSTAKA ACUAN DAN BIBLIOGRAFI
PENGEMBANGAN KOLEKSI Perpustakaan Sekolah.
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
BAB 5 Kita Semua Sederajat dan Bersaudara
Hak atas Kebebasan Pribadi
Oleh PENEGAKKAN HUKUM TERKAIT PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Persyaratan dalam perencanaan perumahan
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
PROGRAM PENGENALAN AKADEMIK dan KEMAHASISWAAN (PPAK) 2016
Pascasarjana Universitas Terbuka
WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI WILAYAH ACEH,
Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA)
Pertemuan ke 2 “SUMBER HUKUM TATA NEGARA”
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
Oleh: Dr. Triyanto, SH. MHum.
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
legal aspek produk teknik informatika & komunikasi -PATEN ( 2) -
INSTRUMEN HAM INDONESIA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA Nomor : 328/PER/2011
Pancasila Sebagai Ideologi nasional (2)
Pancasila Sebagai Ideologi nasional (2)
PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI
Warga Negara 1 Hak asasi pribadi (personal rights) 2 Hak asasi ekonomi (property rights atau harta milik) 3 dan perlakuan yang sama dalam keadilan.
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM RELASI HUKUM DAN KEKUASAAN SERTA DALAM MENGHADAPI ISU-ISU GLOBAL Kelompok 10 Anesta Ebri Dewanty
UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi.
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
PENGADILAN HAM Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di Lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau.
DAN PERADILAN NASIONAL
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM BAGI HAK-HAK ANAK DI ACEH.
IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM UUD 1945
TANTANGAN PENDIDIKAN, & SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Bab 1 Hak Asasi Manusia.
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
Asal mula Perpustakaan
HAK ASASI MANUSIA DR.SUHARTO,SH,M.Hum.
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
Aturan dan Larangan Kampanye
JURUSAN FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI.
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Tata Kelola Pemerintahan Desa
RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) LAMPUNG SELATAN TAHUN NASKAH AKADEMIK.
PEDOMAN UMUM PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI. LATAR BELAKANG Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
PENGAWASAN PRA MASA KAMPANYE PEMILU 2019
DASAR HUKUM SERTA TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN STMIK DIPANEGARA MAKASSAR 2014 Pertemuan I : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
SISTEM DAN DINAMIKA DEMOKRASI PANCASILA
Transcript presentasi:

PERTEMUAN-3 Oleh UMI HANIATI, M.A. Sensor dan pelarangan buku, Seleksi (Isu pertimbangan pemilihan bahan koleksi)

Penyensoran (censorship) dan buku terlarang Asal-usul sensor Sensor berasal dari kata Latin sensor artinya pejabat roma yang bertanggung jawab atas sensus warga Roma. Sensor (Latin) => censorship (Inggris)

Pengertian sensor dan pelarangan Konsep penyensoran mengacu pada pemeriksaan dan peraturan resmi sebuah naskah yang akan diterbitkan atau akan dinyanyikan. Jadi, Sensor berlangsung sebelum penerbitan atau pemanggungan. Maka pengertian larangan beredar terhadap sebuah buku berlangsung sesudah buku tersebut beredar.

Lanjutan … Dalam kosakata Inggris, buku yang dilarang setelah beredar dikenal dengan istilah banned books bukan cencored books.

Alasan pelarangan buku di Indonesia Alasan politik Alasan agama Alasan ras Alasan pornografi Alasan penerbitan dalam aksara asing

10 Kriteria Pelarangan Buku di Indonesia Barang cetakan yang berisi tulisan, gambar, atau lukisan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 Bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, atau yang sekarang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Mengandung dan menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme Merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Merusak akhlak dan memajukan pornografi dan pencabulan.

10 Kriteria Pelarangan Buku di Indonesia Memberikan kesan anti Tuhan, anti agama, dan penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia, sehingga merupakan penodaan dan perusak kerukunan hidup beragama Merugikan dan merusak pelaksanaan program pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai Mempertentangkan suku, agama, ras, dan adat istiadat Hal lainnya yang dianggap dapat pula mengganggu ketertiban umum.

Pelarangan Buku di Indonesia Oleh Pemerintah "The Indigenous World 2009." Buku ini diluncurkan di Kopenhagen, Denmark, Juni 2009. Penerbitnya adalah International Working Group for Indigenous Affairs. "Hak Asasi Masyarakat Adat" , ditulis Sem Karoba "Jeritan Bangsa Papua: Papua Barat Mencari Keadilan“, karya Sendius Wonda. “Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat” karya Sendius Wonda “Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat,” tulisan Socratez Sofyan Yoman

Pihak yang melakukan larangan peredaran buku di Indonesia Raja => di Aceh dan berbagai kesultanan lainnya Kejaksaan Agung Departemen Agama (kementrian Agama) Departemen pendidikan dan kebudayaan Pengadilan Agama Departemen Dalam Negeri Kelompok pendesak (pressure group) => HMI mendesak MUI untuk melarang buku berjudul pergolakan Pemikiran Islam.

Ada tiga sumber hukum yang digunakan Kejaksaan Agung untuk melarang peredaran buku di Indonesia. Pertama, UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang Ce­ takan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Menurut pasal 1 ketentuan tersebut, Jaksa Agung berwe­ nang melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.

Lanjutan… Kedua, UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan, yakni pasal 30 yang menu­ gasi institusi Kejaksaan untuk mengawasi peredaran ba­ rang cetakan, termasuk buku, majalah, dan koran.

Lanjutan… Ketiga, pasal­pasal penyebar kebencian atau hatzaai artikelen di dalam KUHP. Oleh karena itu, sepanjang peraturan­peraturan tersebut tidak direvisi atau dihapuskan, pelarangan buku kemungkinan akan terjadi lagi.

Sensor vs kebebasan intelektual ” Kemudian, pasal 14 UU No. 39 Thn 199810 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan ling­ kungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

SELEKSI Secara umum diartikan sebagai tindakan, cara, atau proses memilih. Seleksi merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi rekaman informasi yang akan ditambahkan pada koleksi yang sudah ada di perpustakaan (Magrill and Corbin, 1989:1)

Prinsip Seleksi Pandangan tradisional => nilai intrinsik, melestarikan warisan budaya dan sarana mencerdaskan masyarakat. Pandangan liberal => mengikuti selera masyarakat pemakai Pandangan pluralistik => mencari keselarasan antara dua pandangan sebelumnya.

Siapa yang melakukan seleksi? Perpustakaan sekolah => kepala sekolah/wakil dan guru. Perpustakaan perguruan tinggi=> pimpinan universitas, dekan, ketua jurusan, dan dosen. Perpustakaan umum => dewan penasehat/ penyantun perpustakaan dan tokoh masyarakat. Perpustakaan khusus => pimpinan lembaga dan orang-orang yang mengetahui dengan jelas kebutuhan lembaga tersebut.

Kriteria seleksi menurut David Spiller (1980:83) Tujuan, cakupan, dan kelompok pembaca Tingkatan koleksi => karya dalam bentuk ringkasan, karya ringan dan populer, karya populer yang serius, karya elementer, karya standar, dan karya yang tingkat ilmiahnya lebih tinggi. Otoritas dan kredibilitas pengarang Harga kemutakhiran

Lanjutan… Penyajian fisik buku Struktur dan metode penyajian Indeks dan bibliografi

Diskusi Kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pustakawan untuk menyeleksi bahan pustaka??

KIIP2015 SIRKULASI PENERBITAN BUKU