LAPORAN PELAKSANAAN SELF INITIATIVE STRENGTHENING SCM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BAB III TENAGA KEFARMASIAN BAB IV DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN BAB V PEMBINAAN DAN.
Advertisements

IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI
DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
PEMANFAATAN HIBAH GLOBAL FUN
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN KETERSEDIAAN OBAT (E -LOGISTIC SYSTEM)
Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
HASIL DISKUSI KELOMPOK PERENCANAAN DAK
PENYUSUNAN REKAPITULASI HASIL ANALISA SITUASI SCM KELOMPOK A
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MM
Veronika Susi Purwanti R., S.Si., Apt. 12 Juni 2010
Penerimaan &Penyimpanan
KEBIJAKAN MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DALAM ERA SJSN
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DI PUSKESMAS
PENERAPAN E-CATALOGUE
TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) DAN PEDAGANG BESAR ALAT KESEHATAN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
STANDAR DAN INSTRUMEN BAB 2
METODE Rancangan : Kuantitatif dan Kualitatif
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
Menerapkan manajemen dan administrasi di bidang Farmasi
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Manajemen Logistik Obat Cacing dan Sistem Pencatatan & Pelaporan
PENGELOLAAN PERGUDANGAN
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
PENGELOLAAN LOGISTIK FARMASI DI RUMAH SAKIT
Manajemen Pergudangan
Inspektorat Kabupaten Sleman
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
Inventarisasi BRILLIAN ROSY S.PD., M.PD.
PROFIL KESEHATAN JANUARi 2012.
SUKRIADI DARMA, S.SI.,APT KEPALA BALAI POM DI GORONTALO
Ria Anggreiny Permenkes No.9 Thn 2017 Tentang Apotek  Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes PENYEDIAAN OBAT KESEHATAN JIWA -- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.
Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Ketersediaan Obat dalam JKN
Kebijakan Pengelolaan Obat Publik melalui sistem e-catalogue
STUDI KASUS MANAJEMEN SUPPLY OBAT
Penggudangan Dalam Industri Modern
Penerimaan &Penyimpanan
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK
M. SIDROTULLAH PENGELOLAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.
Definisi Sistem : Sekumpulan komponen yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan Sistem Informasi : Sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) Fiqi daynul iqbal, S.Farm., Apt.
Guru Pengajar: Inda Listiani, S. Farm.. DEFINISI APOTEK PP 25 TAHUN 1980 Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan.
PERMENKES RI NO. 37 TAHUN 2012 dr. Melinda Wilma Dinas Kesehatan Kota Padang 17 Oktober 2019 KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM PUSKESMAS.
Transcript presentasi:

LAPORAN PELAKSANAAN SELF INITIATIVE STRENGTHENING SCM

KEPALA BIDANG BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEPALA DINAS Dr.Hi.Triyanto S.Bialangi,M.Kes KEPALA BIDANG BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Dra.Ha.Zusiana Muis,M.Kes,Apt KASIE OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN Ha.Delya Panigoro,SKM,M.Kes PENANGGUNG JAWAB INSTALASI FARMASI Ha.Rosni Nurhayati Abdullah,SH PENERIMAAN DAN ADMINISTRASI FATMAWATI JAMCO,S.Farm PENYIMPANAN HERIA T.AKIL,Amd.Far PENDISTRIBUSIAN SELVI ZAENUDDIN,S.Si PENCATATAN DAN PELAPORAN FATMAWATI KAMARU,S.Farm

SARANA DAN PRASARANA A. SARANA PENGAMANAN NO Nama Keterangan 1 Pagar Pengaman Ada 2 Alarm 3 Terali 4 Pemadam Kebakaran 5 Cctv

B. SARANA PENYIMPANAN NO Nama Jumlah 1 Rak 15 2 Pallet 65 4 Lemari OKT Cold Room 6 Lemari ES 7 Kereta Dorong 8 Air Conditioner 9 Exhaust fan 10 Generator 11 Kipas Angin 12 Pompa Air

C. ALAT PENGOLAH DATA/KOMUNIKASI NO Nama Jumlah 1 Komputer 2 Printer 3 Telepon 4 Speedy Ada

SIKLUS PENGELOLAAN OBAT DUKUNGAN MANAJEMEN - ORGANISASI-PENDANAAN - MANAJEMEN INFORMASI - SUMBER DAYA MANUSIA 2. Pengadaan 1. Perencanaan 4. Distribusi 5. Penggunaan 3. Penyimpanan

PERENCANAAN OBAT suatu proses kegiatan seleksi obat dan perbekalan kesehatan untuk menentukan jenis dan jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat

PERTEMUAN PERENCANAAN Data Kebutuhan Obat Kabupaten/Kota Secara Menyeluruh. Kebutuhan obat secara parsial (Obat program-JKN-APBD-Buffer Stok) Penanggung Jawab Program : 1. Penyediaan data morbiditas 2. Data Konsumsi Obat 3. Penyusunan Kebutuhan 4. Data Kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah 5. Sisa Stok

PROSES PERENCANAAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN OBAT Data dan dokumen pendukung yang tersedia valid. Metode yang digunakan adalah Gabungan metode Morbiditas Konsumsi. Memperhitungkan Sisa Stok,Lead Time,KLB,Bencana,ED,dan Kebutuhan Rumah Sakit. Perencanaan obat secara berkala. Persentase Buffer Stock Provinsi 10 – 15%

Seleksi/Perencanaan Obat Acuan pemilihan obat : Daftar Obat Formularium Nasional (FORNAS) untuk FKTP Obat Program Kesehatan Daftar Obat e-katalog (Data Informasi Produk dan Harga)

ALUR PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN OBAT PROGRAM DAN PKD DI KAB/KOTA SAMPAI PROVINSI Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Provinsi Bottom Up Puskesmas

PENGADAAN SELURUH PROSES PENGADAAN MENGACU PADA PERATURAN/ PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU PROSES PENGADAAN OBAT PROGRAM DAN PKD Daftar Kebutuhan Obat – Pejabat Pengadaan Dinas Kesehatan - LKPP – Penyedia – Pejabat Pengadaan – Distributor (Dokumen Kontrak) (Proses E- Purchasing dan E-Catalogue). FREKUENSI PENGADAAN OBAT DILAKUKAN SETAHUN SEKALI.

PENGADAAN OBAT IFP 2012-2014

PENERIMAAN SETIAP OBAT YANG DITERIMA DI KARANTINA TERLEBIH DAHULU UNTUK DIPERIKSA : KONDISI FISIK, KETEPATAN JUMLAH, EXPIRE DATENYA DLL. DIBUATKAN BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG. SOP PENERIMAAN BARANG

PENYIMPANAN Penyimpanan Obat PKD dan obat Program di pisahkan Vaksin di tempatkan di ruangan cool room Untuk obat yang penyimpanan pada suhu tertentu di simpan di lemari pendingin Obat Psikotropik di simpan di lemari terkunci Penyimpanan Obat sistem FIFO dan FEFO Model penyimpanan obat Model U SOP Penyimpanan Obat Obat rusak/expire di catat dan di pisahkan dan ditempatkan ruang tersendiri

PENDISTRIBUSIAN MEKANISME DISTRIBUSI OBAT : OBAT PKD ,PROGRAM APBD I dari Propinsi - Kabupaten - Puskesmas OBAT PKD ,PROGRAM APBN dari Pusat – Provinsi- Kab-Puskesmas SISTEM DISTRIBUSI PULL DAN PUSH

PENGGUNAAN Penggunaan obat terjadi di puskesmas Monitoring dan Bimtek terkait penggunaan dan pengelolaan obat

PENCATATAN Pencatatan kartu stok per item obat Buku Mutasi Obat Pengamatan mutu obat Organoleptis Meragukan diperiksa ke Balai POM Obat Rusak/expire di tempatkan terpisah dan catat untuk dilakukan penghapusan/pemusnahan

TERIMA KASIH