Dr.sugito teguh KeTUA AdinKEs WILAYAH pROVINSI JAWA TIMUR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

Peran PERSI daerah dalaM implementasi JKN
Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
Peran dan kesejahteraan Apoteker pada pelaksanaan jkn di fktp gorontalo Muhammad Kasim.
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PEMANFAATAN LAPORAN ASKESKIN UNTUK TELAAH UTILISASI
HASIL DISKUSI KELOMPOK IMPLEMENTASI FORNAS & EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN OBAT DALAM FORNAS OLEH KELOMPOK A Ketua : Drs. M. Arief Zaidi, Apt (Kasie Farkalkes.
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
TOPIK : Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
KONSEP DASAR POSKESDES
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
Pengawasan Pengelolaan BLUD Gunungkidul, 26 Agustus 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
AKREDITASI PUSKESMAS.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
METODE Rancangan : Kuantitatif dan Kualitatif
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
HASIL STUDI SIKLUS I Riset Implementasi JKN pada Pelayanan Primer di Kab. Jayawijaya Wamena – 9 Maret 2017.
Kementerian Kesehatan RI
PEMANFAATAN DATA RUMAH SAKIT
Sistem Kesehatan di Propinsi pasca JKN
KORBINWAS oleh Dinkes Provinsi
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
Analisis KONTEKS SERI PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
Evaluasi Sistem Surveilans PTM di FKTP Kabupaten Sleman (Ade Kartikasari Sebba, Baning Rahayujati, Isa Dharmawidjaja) Latar Belakang Berdasarkan.
JAMPERSAL Kelompok 2.
SJSN.
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Teknik Pengembangan Instrumen Penilaian Proyek
Kasubdit Bina Gizi Makro
PRIORITAS KESINAMBUNGAN PERAN IDI WILAYAH SUMATERA BARAT PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DI LAYANAN PRIMER POM Harry Satria Ketua IDI Wilayah Sumatera Barat.
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Di sampaikan pada pertemuan Bidan Jember tgl 21 November 2017
Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Ketersediaan Obat dalam JKN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PERHITUNGAN HARGA KEEKONOMIAN ANGKA KAPITASI KOMPONEN OBAT DALAM BESARAN HARGA KAPITASI UNTUK PUSKESMAS ( Berdasarkan Analisa Farmasi Klinik ) Sudarsono.,Apt.
PENCATATAN DAN PELAPORAN dalam perkesmas
APA YANG HARUS DIKERJAKAN
RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
PENDEKATAN SISTEM DALAM AKREDITASI PUSKESMAS
SINKRONISASI KEBIJAKAN DAERAH VS DANA BOK
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
VERIFIKASI KEBUTUHAN SPESIALIS.
Peran strategis tim casemix
Evaluasi dan Rencana Kerja
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
JEJARING PELAYANAN KESEHATAN PRIMER BIDANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DINAS EKSEHATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2017.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SSSEKRETARIAT BADAN PPSDMK TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Disampaikan oleh : Sekretaris.
TAHUN CAPAIAN PKP UKP TAHUN HASIL MONITORING PJ UKP TB 4 3. SOSIALISASI PKP UKP baru SOSIALISASI dan KESEPAKATAN PELAYANAN ◦ Nilai.
Pemanfaatan HFIS dalam Menunjang Informasi SDM
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
Kamis, 04 Februari 2016 EVALUASI PELAYANAN 2015 DAN SOSIALISASI UJICOBA KAPITASI BERBASIS KOMITMEN PELAYANAN Arief Syaefudin Kepala Cabang.
Disampaikan oleh Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi
Data Sampel BPJS Kesehatan
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
SINERGI BPJS KESEHATAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA
Transcript presentasi:

Dr.sugito teguh KeTUA AdinKEs WILAYAH pROVINSI JAWA TIMUR EVALUASI ADINKES JATIM Untuk Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBPKP) Dr.sugito teguh KeTUA AdinKEs WILAYAH pROVINSI JAWA TIMUR

PENGERTIAN KBPKP

PENGERTIAN KBPKP Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBPKP) adalah suatu cara pembayaran kapitasi yang besarnya ditentukan berdasarkan pemenuhan pencapaian target komitmen Pelayanan

DASAR HUKUM PELAKSANAAN KBKP

DASAR HUKUM Peraturan BPJS Kesehatan No. 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP, yg telah diubah dengan Peraturan BPJS Kesehatan N0. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan BPJS No,2 Tahun 2015. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Direktur Utama BPJS Kesehatan No. HK.02.05/III/SK/089/2016 dan No. 03 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP

INDIKATOR DAN TARGET KBPKP

Indikator Pelaksanaan KBPKP 1. Angka Kontak indikator untuk mengetahui tingkat aksesabilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh Peserta berdasarkan jumlah peserta JKN terdaftar yang mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP baik di dalam gedung maupun di luar gedung 2. Rasio Rujukan Rawat Jalan Non Spesialistik indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan di FKTP sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensi FKTP. 3. Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP indikator untuk mengetahui kesinambungan pelayanan penyakit kronis yang disepakati oleh BPJS Kesehatan dan FKTP terhadap peserta Prolanis. 4. Rasio Kunjungan Rumah* indikator tambahan khusus Puskesmas untuk mengetahui penyelenggaraan kegiatan promotif preventif dengan fokus pada kegiatan kunjungan rumah dalam bentuk pendekatan keluarga pada seluruh keluarga di wilayah kerja Puskesmas * Teknis pelaksanaan Kegiatan kunjungan rumah mengacu pada Petunjuk Teknis Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga yang ditetapkan Menteri 25

INDIKATOR KINERJA FKTP FORMULA INDIKATOR INDIKATOR KINERJA FKTP FORMULA Angka kontak komunikasi Jumlah peserta terdaftar melakukan kontak komunikasi / Jumlah peserta terdaftar di FKTP x 1000 Rasio rujukan non spesialistik Jumlah rujukan kasus non spesialistik / Jumlah rujukan FKTP x 100 Rasio kunjungan peserta Prolanis Jumlah peserta Prolanis rutin berkunjung / Jumlah peserta Prolanis di FKTP x 100 Rasio Kunjungan Rumah **khusus Puskesmas http://qi-9.bpjs-kesehatan.go.id/qi-9

TAHAPAN PELAKSANAAN KBPKP

Tahapan Pelaksanaan KBK PERSIAPAN PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI 1. Sosialisasi 1. Persiapan data 1. Monitoring dan Evaluasi secara rutin setiap bulan oleh Tim Monev Daerah 2. Kesepakatan dengan Dinas Kesehatan 2. Pemberian pelayanan 3. Pencatatan pelayanan 2. Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Monev Pusat 3. Kesepakatan dengan Asosiasi Faskes 4. Pegolahan Data 4. Penandatangan PKS dengan FKTP 5. Penilaian komitmen 26

Target Pemenuhan Komitmen Pelayanan No Indikator Zona Aman Zona Prestasi 1 Angka Kontak > 150‰ > 250‰ 2 Rasio Rujukan non spesialistik < 5% < 1% 3 Rasio Kunjungan rutin Prolanis > 50% > 90% 4 Rasio Kunjungan Rumah 8,33% per bulan; atau 100% per tahun zona aman batasan optimal target indikator komitmen pelayanan yang harus dipenuhi oleh FKTP agar mendapatkan besaran kapitasi sesuai hasil penetapan besaran kapitasi berdasarkan norma kapitasi yang ditetapkan berdasarkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana dan lingkup pelayanan; zona prestasi batasan maksimal target indikator komitmen pelayanan yang harus dipenuhi oleh FKTP sehingga FKTP bisa mendapatkan pembayaran kapitasi melebihi kapitasi yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana dan lingkup pelayanan 27

Penentuan Hasil Pencapaian Komitmen 3 Indikator (AK, RRNS, RKRP) 1. Penyesuaian kapitasi dilakukan pada bulan ke 4 dan kelipatannya berdasarkan penilaian bulan ke tiga dan kelipatannya No Jumlah Indikator % Penyesuaian < Zona Aman Zona Aman Zona Prestasi 1 - 3 115% 2 110% 105% 4 100% 5 90% 6 80% 7 98% 8 95% 9 10 75% 2. Penyesuaian besaran tarif kapitasi akan melebihi batas maksimal tidak atau minimal kapitasi 3. FKTP yang memenuhi 3 indikator zona prestasi selama 6 bulan berturut-turut, dan dalam kondisi kapitasi maksimal, kompensasi kompetensi dalam bentuk peningkatan 4. PKM yang tidak memenuhi zona aman selama 3 bulan berturut-turut, BPJS Kesehatan menyampaikan umpan balik dengan tembusan ke Dinkes Kab/Kota Zona Aman Zona Prestasi M A X M I N Kapitasi Tetap Kapitasi ↙ Kapitasi ↗ Batas Maks Kapitasi Batas Min Kapitasi 28

HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR

PENCAPAIAN INDIKATOR KBPKP AGUSTUS 2016

PENCAPAIAN INDIKATOR KBPKP SEPTEMBER 2016

PENCAPAIAN INDIKATOR KBPKP OKTOBER 2016

PENCAPAIAN INDIKATOR KBKP NOVEMBER 2016

PENCAPAIAN INDIKATOR KBKP DESEMBER 2016

PENCAPAIAN INDIKATOR KBKP JANUARI 2017

PENCAPAIAN INDIKATOR KBKP NOVEMBER 2016

PENCAPAIAN INDIKATOR KBKP DESEMBER 2016

PENCAPAIAN INDIKATOR KBKP JANUARI 2017

TERIMA KASIH