KEBIJAKAN PUBLIK Oleh : Tim Dosen Prodi Administrasi Publik STISIP Kartika Bangsa Yogyakarta 2012

Kebijakan Publik Konsep & Ruang Lingkup Thomas Dye (1981) Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan demi kepentingan publik. Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu misal:bidang pendidikan, politik, ekonomi pertanian, pertahanan dsb.

David Easton berpandangan bahwa kebijakan pemerintah identik dengan pengalokasian nilai-nilai dan tatanan masyarakat. Contoh UU 22/2009 jo UU 32/2004 yang esensinya adalah penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Lingkup kebijakan publik sangat luas karena menyangkut semua aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga kebijakan publik terdapat 3 hierarki antara lain: Kebijakan local Kebijakan regional Kebijakan nasional Kebijakan Internasional.

PUBLIC POLICY (Hoogerwerf,Politikologi) a.Pengertian (1) Merupakan kebijakan pemerintah guna mencapai tujuan tujuan tertentu menurut urutan waktu tertentu. (2) Proses kebijakan, yaitu keseluruhan proses yang dinamis meliputi penyiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pengendalian kebijaksanaan (3) Dampak dari kebijakan pemerintahan → EFFECTS, IMPACTS, OUTCOMES. b. Proses dan bentuk (1) Merupakan proses politik yang dinamis → proses legislasi (2) Merupakan bentuk adalah peraturan dan perundangan .

2. Proses Kebijakan Publik Michael Howlet & M. Ramesh (1995) ada 5 tahapan sbb: Agenda Setting, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari masyarakat (membangun persepsi stakeholders, batasan masalah dan memobilisasi dukungan, parpol, media, LSM dan masyarakat. Formulasi kebijakan yakni proses perumusan pemilihan kebijakan oleh pemerintah Decision making oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan Policy implementasi, yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil Policy evaluation, monitor untuk menilai hasil kinerja kebijakan

Ilmu kebijakan adalah studi tentang memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia yang tentu bergayutan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu (Miftah Thoha: 2002), 5 tahapan yang perlu dilakukan: Penjelasan tujuan-tujuan Identifikasi kecenderungan-kecenderungan Menganalisa keadaan lapangan melalui hasil-hasil penelitian dan evaluasi Proyeksi masa depan Pemilihan dan penetapan alternatif Kesimpulannya bahwa kebijakan dapat dipelajari dalam memproses dan menghasilkan produk kebijakan yang kualitas dan efektif terhadap solusi nilai-nilai kehidupan serta praktika-praktika di lapangan/masyarakat. .

Pertanyaan bagaimana kedudukan Adm Pertanyaan bagaimana kedudukan Adm. Negara dalam proses politik untuk melahirkan kebijakan dan implementasi kebijakan. Sesuai UUD 1945 Ketika Menyelenggarakan Pemilu Ketika Alokasi kekuasaan Ketika DPR + DPD + Presiden Memproduk UU Ketika melaksanakan kebijakan publik yang berupa disposisi dan perintah-perintah, inklud monitor & evaluasi, serta pelaporan. Adm. Negara Sbg Proses Politik Adm. Negara Sbg Proses Adm

Pertanyaan “ Dimana perbedaan Focus dan Locus antara Good Governance VS Kebijakan Publik. Good Governance berorientasi mulai dari penetapan alternatif kebijaksanaan dan bagaimana melaksanakan. Apakah telah mengacu tuntutan reformasi maupun norma2 yang berbasis demokrasi, keterbukaan, dan kerakyatan. Kebijakan Publik berorientasi lebih pada input – proses – output/outcome dari suatu kebijakan. disemua level.

Sistem Kebijakan Publik terdapat 5 komponen. 1. perumusan masalah 2. Peramalan/ Forcesting 3. Rekomendasi 4, Pemantauan /monitoring. 5. Evaluasi

Perumusan Masalah akan melahirkan Kebijakan Peramalan menghasilkan masa depan Kebijakan Rekomendasi menghasilkan aksi2/ implementa Kebijakan. Pemantauan menghasilkan hasil2 Kebijakan Evaluasi akan menghasilkan Kinerja Kebijakan

Manfaat partisipasi public dalam pembuatan kebijakan pemerintah : 1. Adalah adanya peningkatan kualitas kebijakan public yang dihasilkan oleh pemerintah. 2. Selain mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, partisipasi public dalam proses pembuatan kebijakan akan menjadi lebih kuat karena akan memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah dalam pembuatan kebijakan. (Smith dan Ingram dalam Agus Dwiyanto, 2005 : 190).

3. Analisis Kebijakan Analisis kebijakan publik merupakan proses pengkajian terhadap 5 komponen pada sistem Kebijakan & komponen dapat berubah melalui prosedur metodologi tertentu, adapun langkah-langkah dimaksud al.sbb: 1.Perumusan masalah kebijakan melalui Rekomendasi2 2.Peramalan masa depan kebijakan 3.Implementasi dengan menerbitkan perintah melaksanakan kebijakan 4.Pemantauan memperoleh hasil-hasil kebijakan 5.Evaluasi memperoleh nilai kinerja kebijakan

4. Rekomendasi Kebijakan Pemilihan alternatif kebijakan yang paling unggul dari semua alternatif yang diusulkan baik yang dipilih maupun yang ditolak. Aspek rasional dan aksesbilitas merupakan dasar pertimbangan agartidakterjebakterhadap kepentingan kelompok atau bias politik.

Model-Model Rekomendasi Model Perbandingan Yaitu alternatif kebijakan yang akan dievaluasi kriteriannya kemudian dipilih nilai tertinggi. Contoh: alternatif kebijakan pemilihan Gubernur DIY. Ket : Skor rendah: 1 Sedang : 2 Tinggi : 3 Kriteria tersebut adalah karakter dari perspektif Good Governance Kriteria Alternatif Kebijakan Penetapan DPRD Pemilihan DPRD Pemilihan Masyarakat Demokrasi Partisipasi Masyarakat Transparansi Akuntabilitas Responsivitas 1 2 3 5 10 15

2. Model Memuaskan Pemilihan alternatif atas dasar kemampuan semua alternatif telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Misalnya 2 alternatif: Menaikan PAD melalui retribusi Efisiensi BUMD Pertanyaan mana yang direkomendasi apabila ditinjau dari multiplier efek dan trickle down effect

3. Metode lexicographic Yakni merekomendasi yang berdasarkan skala prioritas yang lebih mendesak untuk kepentingan masyarakat dan negara. Misal : Pemerintah akan menaikan BBM, maka kriteria yang dipertimbangkan adalah Kerawanan politik (50%) Kerawanan ekonomi masyarakat (30%) Dukungan DPR (20%) Pertanyaan Apa yang direkomendasi menurut anda ?

4. Model Non dominasi Alternnatif Yakni semua alternatif dievaluasi dengan memperhitungkan skor yang tinggi diutamakan dan skor dibawahnya dianalisa lebih lanjut. 5. Model Peter May Menawarkan solusi terhadap analisa masalah kedalam kategori terbatas, sedang, dan luas. Misalnya kebijakan yang akan direkomendasi harus relevansi dengan pendekatan wilayah, budaya, sosial ekonomi dan kondisi lingkungan.

6. Metode Pro dan Kontra Metode ini sangat sederhana karena hanya dengan cara mengidentifikasi semua argumen yang mendukung dan menolak. Kelemahan metode ini kadang kala tidak profesional dan rasionil tetapi lebih merupakan kebijakan popular si pengusul kebijakan. 7 Model Analisa Biaya dan Manfaat Analisa besarnya biaya dan manfaat dari setiap alternatif kebijakan secara rasional. Idealnya “Biaya Kebijakan lebih ≤ dampak kebijakan Kelemahan model ini dalam implementasi adalah tidak semua biaya dan dampak dapat dengan mudah dikonversi dalam bentuk kuantita atau rupiah. Misalnya : kebijakan untuk mewujudkan rasa damai dan tenteram serta kesenangan hati masyarakat.

8. Model Decision Tree . Adalah rekomendasi kebijakan dengan menghitung nilai yang diharapkan (expected value) yakni probabilitas setiap alternatif dengan perkiraan hasil. Misalnya pemerintah melakukan 2 pilihan untuk mendirikan perusahaan dengan kerjasama investor asing, apakah bentuk PMA atau Joint Venture ? Bagaimana menurut anda ?

9. Model Total Profit Model ini menghitung total revenue (TR) – Total Cost (TC). Hasil tersebut belum merupakan final sebelum diperhitungkan dengan tingkat inflasi. Apakah Total Profit (TP) berada diatas atau dibawah inflasi, maka dapat diukur dengan rumus sbb: Total Profit Profit Rate: X 100% Total Cost Dalam hal ini rekomendasi yang dipilih diharapkan Profit rate > inflasi

10. Model ranking by impection/ Adalah rekomendasi tentang pilihan investasi yang didasarkan pada biaya dan aliran net benefit. Misalnya 2 proyek A (perkebunan) dan B (jalan tol masing-masing bidang A dan B invest nya sama, mempunyai net benefit sama, periodenya sama namun B masih mempunyai net benefit tahun –tahun berikutnya, mana yang harus dipilih.

Jenis-jenis kebijakan a)Kebijakan Substantif ( mendasar & nyata) Contoh: perburuhan/UMR kesejahteraan sosial, hak-hak sipil dll b). Kebijakan kelembagaan Contoh: oleh legislatif = uu yudikatif = putusan pengadilan/yurisprudensi dan departemen =Kepmen. c) Kebijakan menurut kurun waktu Contoh: kebijakan orde lama, orde baru, dan refor masi.

Faktor-faktor implementasi kebijakan publik . Menurut George C. Edwards (1980) Menemukan hal-hal sebagai faktor berpengaruh implementasi kebijakan. Komunikasi - Menghindari Distorsi (memutar balik pesan) - Menghindari Resistensi . - Sistem Komunikasi Efektif b. Sumber Daya - SDM yang kompetitif sebagai implementator - SDU yang tersedia dan proposional c. Disposisi - Komitmen implementator yang dimiliki - Kejujuran dan demokratis - Disiplin yang baik d. Struktur birokrasi - SOP (Standar Operasional Prosedur) - Rentangan yang pendek dalam struktur - Birokrasi yang rumit dan komplek.

Komunikasi Sumber Daya Implementasi Disposisi Struktur Birokrasi

Kebijakan sebagai suatu proses . EVALUASI KEBIJAKAN. A. BERTUJUAN. Menilai tingkat kinerja setiap kebijakan melalui seberapa besaran nilai yang dicapai Mengukur tingkat efisiensi Mengukur tingkat kemanfaatan (out come) Menilai dampak kebijakan baik positif maupun negatifnya Mengetahui ada tidaknya penyimpangan Memberikan input untuk penyempurnaan kebijakan yang akan datang Kebijakan sebagai suatu proses INPUT PROSES KEB OUTPUT OUTCOME UMPAN BALIK DAMPAK

B. Evaluasi Kebijakan bertujuan: Mengetahui tingkat efektifitas Mengetahui apakah suatu kebijakan gagal atau berhasil Memenuhi aspek akuntabilitas publik Menunjukan kepada stakeholder manfaat suatu kebijakan Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama (ketika evaluasi dimanfaatkan sebagai input kebijakan baru)

C. Indikator Evaluasi Kebijakan. Efektifitas Apakah hasil telah dicapai sesuai rencana. 2. Kecukupan Seberapa hasil yang dicapai dapat memecahkan masalah 3. Pemerataan Apakah biaya dan manfaat di distribusikan merata kepada masyarakat yang berbeda kondisi. 4. Responsivitas Apakah hasil kebijakan dapat memuaskan mereka 5. Ketepatan Apakah hasil yang dicapai bermanfaat sesuai yang diinginkan masyarakat dan negara

REFERENSI YANG WAJIB DIBACA 1. Analisis Kebijakan Publik oleh Drs.Agus Subarsono,Msi,MA 2, Analis Kebijaksanaan oleh DR Solichin Abdul Wahab,MA

SELAMAT BELAJAR DENGAN BUKU2 YANG DIWAJIBKAN