LANGKAH PEMBUATAN KEBIJAKAN Dr. Nur Endah Wahyuningsih, Dra, MS MAGISTER KESEHATAN LINGKUNGAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO

Kebijakan (Policy) Sesuatu yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh Pemerintah. Kebijakan tidak pernah dilakukan dalam ruang hampa, ada orang yang mau menggoal kan kepentingan Lingk internal: Lingk eksternal: politik, sosbud, hukum, ekonomi Kemauan masyarakat

Kebijakan (Policy) Misalnya: Kebijakan Pestisida akan berhasil diterapkan tetapi bila kebudayaan tidak bersedia menerima meskipun sudah didesain bagus tidak akan jalan, maka perlu sosialisasi (apa yang perlu disiapkan kepada mereka: proses analisis akan muncul forecasting  apa yang akan mengancam tanah, dampak produksinya, maupun manfaat yang lain

Tujuan: Metode: penggunaan prinsip Evidence Based Policy Making dalam kebijakan kesehatan Mempelajari kejadian di masa lalu Melakukan intepretasi

Tahap Perumusan Masalah Situasi Pencarian masalah Meta/ identifikasi masalah Pendefinisian masalah Analisis Proses, diskusi, sharing Masalah substantif Spesifikasi Masalah final (spesifik dan jelas)

Variabel Implementasi Kebijakan Komunikasi Sosialisasi aktor Sumber daya Manusia Mendukung Disposisi Sikap aktor Tidak Mendukung Struktur (Prosedur) SOP

Tahap Analisis Kebijakan Perumusan Memberi info tentang kondisi yang menimbulkan masalah 2. Forecasting (peramalan) bagaimana masa mendatang dengan diterapkan kebijakan tersebut 3. Rekomendasi kebijakan alternatif manfaat yang paling tinggi 4. Monitoring kebijakan (5 tahun) info tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari alternatif yang diambil termasuk kendala-kendalanya 5. Evaluasi Info tentang hasil kebijakan

3 Elemen Sistem Kebijakan Pelaku Kebijakan Publik  agar goal Lingkungan kebijakan

ESENSI KEBIJAKAN Untuk memecahkan masalah yang tumbuh kembang di masyarakat Untuk mengatur & mengendalikan masyarakat Melakukan kegiatan tertentu Mencapai tujuan tertentu Mengalokasikan resources kepada masyarakat Dilakukan oleh instansi yang berwenang Dll

PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN Menghendaki perumusan masalah yang baik & benar Masalah yang telah dirumuskan dengan baik dan benar berarti sebagian masalah telah terpecahkan Keberhasilan dalam memecahkan masalah menghendaki diketemukannya pemecahan yang atas masalah yang benar Kegagalan sering terjadi karena kita memecahkan masalah yang salah daripada mendapatkan pemecahan yang salah terhapap masalah yang benar

PERUMUSAN MASALAH DALAM ANALISIS KEBIJAKAN SITUASI MASALAH PENGENALAN MASALAH PERUMUSAN MASALAH PEMETAAN SOLUSI MASALAH PEMETAAN MASALAH MASALAH KEBIJAKAN TIDAK MASALAH BENAR YA PEMECAHAN MASALAH PEMECAHAN KEMBALI MASALAH SOLUSI KEBIJAKAN TIDAK MASALAH TERPECAHKAN YA

MASALAH PUBLIK Suatu kondisi & situasi yang menghasilkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada rakyat dan perlu dicarikan pemecahannya (James Anderson) ISSUE Issue merupakan problem umum yang bertentangan (konflik) satu sama lain (controversial public problems) Not all problems become public, not all public problems became issues & not all issues are acted in government

Problem umum berubah menjadi policy problem Bila membangitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap problem tsb Masyarakat punya political will untuk memperjuangkan problem menjadi problem kebijakan Bila pengambil kebijakan: a. menanggapi positif ; b. memperjuangkan menjadi problem kebijakan, & c. memasukkan kedalam agenda pemerintah, serta d. mengusahakan menjadi kebijakan negara

AGENDA PEMERINTAH Suatu istilah untuk menggambarkan issue yang dinilai publik perlu diambil suatu tindakan (James Anderson)

Kapan policy problem menjadi government agenda Issue tsbperoleh perhatian yang luas / setidak-2nya timbulkan kesadaran masyarakat Ada persepsi & pandangan / pendapat publik yang luas, bahwa beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memcahkan masalah itu Ada persamaan persepsi oleh masyarakat, bahwa problem merupakan suatu kewajiban & tanggung jawab yang sah dari beberapa unit pemerintah (Cobb Elder)

Bagaimana problema umum masuk dalam agenda kebijakan ? ( Anderson ) Bila tdp ancaman thd keseimbangan antar kelompok (group’s equilibrium), shg menimbulkan reaksi & tuntutan ttt Kepemimpinan politik (& kepentingan politik) Timbulnya krisis / peristiwa luar biasa Adanya gerakan2 protes, termasuk tindak kekerasan yg terjadi Masalah2 khusus & issue2 politik yg timbul di masyarakat & menarik perhatian media massa utk menyebarkan dkm reportasenya

ISSUE TAMPIL KE AGENDA Isue tsb punya dampak besar pada banyak orang Ada bukti yang meyakinkan agar legislatif mau perhatikan masalah tsb sebagai masalah yang serius Ada pemacahan yang mudah dipahami terhadap masalah yang sedang diperhatikan

Issue bisa tampil ke agenda bila Isu tsb: Dinilai penting & membawa dampak pada banyak orang Mendapat perhatian dari policy maker Sesuai dengan platform program politik Kemungkinan besar dapat dipecahkan Perlu mediator

TAHAPAN PROSES KEBIJAKAN Thomas R Dye 1. IDENTIFIKASI MASALAH KEBIJAKAN (identification of policy problem) 2. PENYUSUNAN AGENDA (agenda-setting) 3. PERUMUSAN KEBIJAKAN (policy formulation) 4. PENGESAHAN KEBIJAKAN (legitimating of policies) 5. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (policy implementation) 6. EVALUASI KEBIJAKAN (policy evaluation)

PERTANYAAN KUNCI : 1. PROBLEM-IDENTIFICATION a. Apa yg dimaksud dgn MASALAH KEBIJAKAN ? b. Apa yg menyebabkan masalah tsb mjd masalah kebijakan ? 2. FORMULATION a. Bgm alternatif kebijakan dikembangkan ? b. Siapa yg berpartisipasi dlm perumusan/formulasi kebijakan ? 3. ADOPSI a. Bgm alternatif kebijakan diadopsi & diundangkan ? b. Persyaratan apa yg hrs dipenuhi ? c. Siapa saja yg mengadopsi kebijakan ? d. Proses apa yg dilakukan ? e. Apa saja muatan kebijakan yg telah diadopsi ?

PERTANYAAN KUNCI : 4. IMPLEMENTASI a. Siapa yg terlibat dlm pelaksanaan ? b. Apa yg dilakukan agar suatu kebijakan publik dpt menimbulkan efek ? c. Apa dampaknya thd muatan kebijakan publik ? 5. EVALUASI a. Bgm efektivitas atau dampak suatu kebijakan diukur ? b. Siapa yg melakukan kebijakan ? c. Apa konsekuensi yg ditimbulkan oleh evaluasi kebijakan ?. d Apa ada tuntutan ( demands ) utk mengubah atau mencabut kebijakan ?

TAHAPAN PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK PERUMUSAN DLM AGENDA KEBIJAKAN PEMERINTAH PENILAIAN KEBIJAKAN PUBLIK 1 6 2 5 3 PERUMUSAN USULAN KEBIJAKAN PUBLIK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK 4 PROSES LEGITIMASI (PENGESAHAN)

1. Tahap Perumusan Masalah Public Problem problem Policy Problem Policy Issue problem Privat Problem AGENDA SETTING 2. Tahap “Agenda Setting”

Peran pemerintah dalam proses AGENDA SETTING LET IT HAPPEN Peran relatif pasif & hanya menjaga “channel of access and communication” ENCOURAGE IT TO HAPPEN Peran sd membantu org2 dlm definisikan & artikulasikan masalah2 mereka MAKE IT HAPPEN Peran yg sangat aktif dlm mendefinisikan masalah & menentukan tujuan DON’T LET IT HAPPEN Menolak & menutup “channel of access and communication”

Usulan Kebijakan tiap kelompok TUGAS PERKELOMPOK 2013 Kelompok I : PSP dan dampak pestisida terhadap manusia Kelompok II : Distribusi/peredaran, sifat dan jenis pestisida Kelompok III : Organisme target dan produk pangan Kelompok IV : Analisis kebijakan pestisida yang sudah ada (internasional dan nasional) Kelompok V : Dampak terhadap lingkungan Usulan Kebijakan tiap kelompok

TUGAS PER INDIVIDU 2014, TEMA BUATLAH FLOWCHART MASALAH KESEHATAN UNT DASAR MEMBUAT KEBIJAKAN PUBLIK Penyakit menular di Indonesia Penyakit non menular di Indonesia Penyakit terkait lingkungan dan perilaku di Indonesia Bacaan: RPJPK 2005-2025 RPJPN 2005-2025 RPJMK 2010-2014 Buku putih kesehatan