Kantor Perwakilan Bank Indonnesia Bandar Lampung, 5 September 2016 Kebijakan Makroprudensial Kantor Perwakilan Bank Indonnesia Provinsi Lampung Bandar Lampung, 5 September 2016

Definisi Makroprudensial

Mengapa Kebijakan Makroprudensial Diperlukan? Adanya risiko pada aktivitas bisnis di sistem keuangan Kebijakan pada level mikrosistem keuangan  tidak cukup untuk mengatasi perilaku risk taking behaviour institusi keuangan. Kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas harga  tidak secara langsung menjangkau permasalahan di level mikrosistem keuangan Inovasi produk keuangan yang bermunculan disertai potensi risiko-risiko baru Saling keterkaitan (interconnectedness) dalam sistem keuangan mengakibatkan dampak krisis cepat meluas di dalam dan ke sektor lain (spill over effect). Perilaku ambil risiko (risk taking behaviour) yang berlebihan yang mengakibatkan ketidakseimbangan di sistem keuangan Perlu kebijakan makroprudensial yang dapat mengakomodir concern yang belum ditangkap di kebijakan moneter dan mikroprudensial Adanya interconnectedness antarelemen dalam sistem keuangan, diikuti pula dengan adanya spill over risiko menunjukkan pentingnya kebijakan makroprudensial. Selanjutnya, dalam menjaga SSK, ruang lingkup kebijakan makroprudensial tidak cukup hanya meliputi perbankan, tetapi harus juga menjangkau elemen lain dalam sistem keuangan, termasuk Institusi Keuangan Non Bank (IKNB), sektor korporasi, dan rumah tangga.

Mandat Pengaturan Makroprudensial Mandat Pengawasan Makroprudensial Dasar Hukum & Tujuan Makroprudensial 1. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Mikroprudensial 2. Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial Mandat Pengaturan Makroprudensial 3. Peraturan Dewan Gubernur No.17/17/PDG/2015 tentang Kerangka Kebijakan Makroprudensial Mandat Pengawasan Makroprudensial TUJUAN

Kebijakan Makroprudensial & Mikroprudensial Makroprudensial lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara keseluruhan sebagai kumpulan dari individu lembaga keuangan. Mikroprudensial lebih mengarah kepada analisis perkembangan individu lembaga keuangan. “Keeping individual financial institutions sound is not enough. A broader approach is needed to safeguard the financial system”

Mengapa Kebijakan Makroprudensial di Bank Sentral? Bank Sentral sebagai Lender of the Last Resort/LoLR. Sebagai otoritas moneter, bank sentral memiliki peran menjaga stabilitas harga  perilaku risk taking behaviour dapat mempengaruhi stabilitas harga. Bank Sentral merupakan institusi yang memiliki kapasitas untuk merumuskan bauran kebijakan secara komprehensif melalui strategi pengelolaan moneter dan instrumen makroprudensial agar permasalahan yang terjadi pada sistem keuangan tidak berdampak negatif pada kondisi makroekonomi dan sektor riil, serta sebaliknya. Bank Sentral sebagai institusi yang memiliki kapasitas (institutional knowledge and expertise) dalam memantau dan menilai kondisi makroekonomi global dan domestik yang merupakan bagian yang sangat penting dalam kebijakan makroprudensial. Bank Sentral memiliki network dengan bank sentral lain dan lembaga internasional. Sebagai upaya menjaga kelancaran operasional infrastruktur sistem keuangan

Kegiatan di Bank Indonesia Terkait Fungsi Makroprudensial