KURANGNYA PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
Pencapaian Wajib Belajar 9 tahun Pendidikan Nasional
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM/ KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014
PENGALAMAN PROGRAM BERMUTU
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
Fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu Dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di DTPK dalam rangka.
Sesi 2 Pengenalan Terhadap EDS/M dan Instrumen EDS/M
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan Pascatsunami Kelompok Kerja Pendidikan Aceh Recovery Forum 2005.
STRATEGI PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN LOMBA GUGUS OLEH: SUTANTO HABSI
“Seminar Sehari UHAMKA Menyongsong Masa Depan”
DINAS PENDIDIKAN. 1.Biaya Pendidikan yang semakin tinggi o tidak ada biaya o pendapatan orang tua rendah  profesi sbg petani o tanggungan keluarga banyak.
PEMBERDAYAAN KKG DAN MGMP
Kelompok 12 : 1. Annisa Rakhmi Rokhmah (K ) 2. Ellisa Putri Zelvianesti (K ) 3. Tri Ratna Ningsih (K )
Info PMU.
PENGENALAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PERAN DAN FUNGSI GURU PEMBIMBING KHUSUS (GPK)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
Masalah-masalah dalam belajar
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
LAPORAN INDIVIDU DAN KELOMPOK HASIL AKREDITASI SMP/MTs
LAPORAN INDIVIDU DAN KELOMPOK HASIL AKREDITASI SD/MI
LAPORAN INDIVIDU DAN KELOMPOK HASIL AKREDITASI SMA/MA
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
BIO DATA NARASUMBER Nama : Drs. H. DAH SAEPULLAH, M.M.Pd.
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
LAPORAN INDIVIDU DAN KELOMPOK
Penduduk Dan Tingkat Pendidikan
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LAPORAN INDIVIDU DAN KELOMPOK HASIL AKREDITASI SMP/MTs
“Upaya-Upaya Penanggulangan Masalah Pendidikan”
SISTEM PEMBINAAN PROFESIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
Pendidikan Indonesia Masa Depan Program SM-3T
Sesi 6 Perumusan RKT dan RKAS/M
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Pengembangan Program Pendidikan Anak Usia Dini
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Kementerian Pendidikan Nasional 2012
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LAPORAN INDIVIDU DAN KELOMPOK HASIL AKREDITASI SMA/MA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
EKSPOSE KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
EKSPOSE KONDISI SARANA DAN PRASANA PENDIDIKAN PADA JENJANG SEKOLAH DASAR Cimanggis Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan YME, yang telah.
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
LAPORAN INDIVIDU DAN KELOMPOK
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
RADAR PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN (PMP). KONDISI MUTU PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 TENTANG SARANA DAN PRASARANA Dari hasil Pemetaan Mutu Pendidikan.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
Transcript presentasi:

KURANGNYA PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN BEATRIX ANU (152103806161) YONARLIANTO TEMBANG (152103806186)

LATAR BELAKANG Kulitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatikan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Menurut Achmad ( 1993 ), mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen – komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/ standar yang berlaku.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyaknya suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sangat sulit memeratakan mutu pendidikan di seluruh Indonesia dengan keadaan dan juga akses yang sangat sulit untuk mencapai seluruh bagian Indonesia. Secara khusus kelompok akan membahas secara garis besar tentang mutu pendidikan di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT)

A. Papua Penyebab Kurangnya Mutu Pendidikan Berdasarkan hasil observasi SM-3T di wilayah perbatasan Indonesia (2014) yang meliputi Sebatik Talaud, Flores, dan Jayawijaya diperoleh kesimpulan bahwa sebagaian besar angka partisipasi sekolah masih rendah Jumlah siswa yang menempuh pendidikan dasar dan menengah ke atas masih sedikit.

Hal tersebut disebabkan karena: Kurang Sejaterahnya tenaga pendidik Jika dilihat dari hasil penelitian dilapangan pada daerah pesisisir dan juga pendalaman selain dengan sarana pendidikan yang sangat minim, masih banyak tenaga pendidik mengeluh dengan tunjangan berupa insentif tidak disalurkan secara baik.

Kurangnya tenaga pendidik Tenaga pendidik di Indonesia hingga saat ini masih tidak bisa tersebar dengan merata. Di daerah-daerah terpencil dipapua masih banyak yang bukan lulusan keguruan atau boleh dikatakan bukan bidangnya bisa mengajar. Contohnya saja prajurit TNI.

Sarana dan prasana yang belum memadai Sarana dan prasana yang belum memadai bagi daerah - daerah yang terpencil dipapua, misalnya berkaitan erat dengan akses fasilitas termasuk buku atau perlatan yang belum memadai, serta kondisi bangunan yang tidak layak digunakan.

Kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan Kurangnya motivasi orang tua yang mengakibatkan anak didik merasa tidak diperhatikan. Kurangnya dukungan para orang tua untuk menyekolahkan anak - anak mereka. Kebanyak orang tua mengajak anak - anak pergi berkebun dibandingkan pergi kesekolah. Hal ini yang mengakibatkan menghabat proses pendidikan berkembang dipapua.

B. Nusa Tenggara Timur ( NTT ) Sering orang berbicara bahwa mutu pendidikan di NTT sangat rendah. Salah Satu indikator yang dipakai adalah hasil ujian nasional di NTT yang berada pada peringkat 5 terbawah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di NTT, antara lain : Sulitnya akses untuk menjangkau daerah – daerah di NTT. NTT merupakan provinsi kepulauan dengan 3 pulau besar ( Timor, Sumba dan Flores ) dan banyak pulau kecil lainnya dengan struktur geografis yang yang masih sangat sulit untuk diakses.

Kurangnya tenaga pendidik dan rendahnya kualitas pendidik kurangnya tenaga pendidik di NTT khususnya di daerah pelosok atau terpencil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, tenaga pendidik yang telah berstatus sebagai PNS lebih banyak di tempatkan di daerah kota atau tempat yang mudah diakses, untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik maka direkrutlah tenaga pendidik yang tidak sesuai standar.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Prov. NTT 80, 37 % ( 41 Berdasarkan data Dinas Pendidikan Prov. NTT 80, 37 % ( 41.395 ) guru di NTT bukan sarjana dari total sekitar 50.000 guru di NTT. Jadi, jumlah guru yang berijazah sarjana hanya sekitar 10.000 guru atau ( 19, 63 % ) ( Harian Umum Pelita, 24 September 2016 )

Kurangnya sarana dan prasarana balajar. Sulitnya akses untuk menjangkau daerah – daerah di NTT juga menyebabkan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana. Sarana peningkatan mutu, seperti perpustakaan juga masih sangat terbatas. Dimana dari 4.024 SD di NTT hanya 344 SD yang memiliki perpustakaan, ditingkat SMP dari 795 SMP hanya 539 yang memiliki perpustakaan, dan ditingkat SMA dari 235 SMA hanya 160 SMA yang memiliki perpustakaan. ( Masalah Pendidikan di NTT – dolpinblog, http://dolpinblog.wordpress.com/2015 )

4. Kurang relevannya kurikulum Kurikulum yang digunakan tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan siswa yang ada di daerah NTT khususnya daerah – daerah pelosok.

5. Kurang pedulinya pihak orang tua Orang tua yang berada di daerah pedesaan belum memahami pentingnya pendidikan bagi anak mereka. Banyak orang tua yang membatasi anaknya untuk bersekolah karena bagi orang tua yang terpenting adalah mencari nafkah.

Solusi Pemerataan Mutu Pendidikan di Indonesia Pembangunan infrastruktur yan memadai dan menjangkau seluruh daerah di Indonesia khususnya daerah – daerah yang sulit diakses. Adanya kerjasama yang baik antara pihak pemeritah dan swasta dalam membangun fasilitas sarana dan prasaran di NTT dan Papua, serta daerah terpencil di Indonesia.

Meningkatkan kualitas pendidik atau pengajar Meningkatkan kualitas pendidik atau pengajar. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, seperti : KKG ( kelompok kerja guru ) Pelatihan – pelatihan singkat yang berkelanjutan Program PPKHB ( Pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar ). Pemberian bantuan atau beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan S-1

Pemerataan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh daerah Indonesia. Kurikulum yang disusun sebaiknya mempertimbangkan segala potensi alam, sumber daya manusia, saran dan prasarana serta memperhatikan kebutuhan setiap daerah di Indonesia.