BERKARYA - BERBAKTI - PEDULI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOORDINASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
Advertisements

K T A (KARTU TANDA ANGGOTA)
UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
LAPORAN HASIL PEKSIMINAS X 24 s/d 29 Juli 2010 di Universitas Tanjungpura PENGDA BPSMI JAWA TENGAH.
BADAN LEGISLASI DPR-RI Oktober Tahun LATAR BELAKANG PERUBAHAN Program Prolegnas Prioritas tahun 2010 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
Program Bantuan Sosial
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROSES KERJA AKREDITASI
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
JUKNIS PENILAIAN PORTOFOLIO TENAGA GIZI 2016
PENYUSUNAN TAHAPAN PEMILU KDH TAHUN 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi
Up Date Terbaru Peraturan
TATA TERTIB DIVISI KEUANGAN SEKOLAH BISNIS IPB
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
MATERI II MEKANISME AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH Disampaikan pada :
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PADA SUBBAG TATA USAHA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ROKAN HULU.
KEBIJAKAN KPU TENTANG PENDAFTARAN,
BIDAN DELIMA.
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
MITRA USAHA.
MEKANISME AKREDITASI PAUD DAN PNF
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
Review ER-Diagram.
PENDAHULUAN Pengangguran masih menjadi masalah prioritas yang perlu mendapatkan perhatian ekstra karena dapat berdampak pada instabilitas di bidang sosial,
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
Presented by: Cempaka Paramita,
PENGAJUAN DAN PERPANJANGAN STR BIDAN
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Bogor
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN (PMK NOMOR: 28/PMK.04/2008)
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
RAKORNAS-I BAN-S/M DAN BAP-S/M
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
VERIFIKASI DAN VALIDASI SATUAN PENDIDIKAN (VERVAL SP)
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
KESIAPAN JATIM DALAM UJIAN NASIONAL SMP/MTs/Paket B/SMPLB/Wustho, SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan/SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014.
Penjelasan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Seluk beluk pendaftaran merek internasional melalui Madrid Protokol
Pengelolaan Hibah Daerah
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE
Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra
Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016 Tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi
Disampaikan dalam sosialisasi Akreditasi Tahun 2019
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
RAPAT KERJA WILAYAH RAPI WILAYAH 09 CILACAP
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

BERKARYA - BERBAKTI - PEDULI

Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Anggota FK PKBM Indonesia PROSEDUR Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Anggota FK PKBM Indonesia serta Penerbitan Kartu Tanda Anggota dan Sertifikat Legitimasi PKBM Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi PKBM Indonesia

Pendahuluan

Forum Komunikasi PKBM Indonesia adalah wadah persatuan bagi seluruh PKBM dan Pengelola-nya

Latar Belakang

Prosedur pendaftaran M U L A I PKBM Fotokopi Akta Notaris, Ijin Oprs, dll. Formulir Pendaftaran PKBM Mengisi Formulir Pendaftaran & Menyerahkan bersama Dokumen2 kepada DPD Kab./Kota DPD Kab./Kota melakukan Validasi Data melalui Visitasi Tidak Lengkap / Tidak Sesuai Lengkap & Sesuai A

DPD Kab. /Kota Memeriksa Rekening-nya Prosedur a A PKBM Mentransfer Uang Pangkal Rp. 200.000 & Iuran Tahunan Rp. 150.000 (Total Rp. 350.000) ke Rekening DPD Kab./Kota & Menyerahan Bukti Transfer kepada DPD Kab. /Kota Belum Terima / Belum Masuk DPD Kab. /Kota Memeriksa Rekening-nya Telah Diterima / Masuk B

Prosedur b B DPD Kab./Kota Mentransfer Rp. 210.000 per-PKBM yang Mendaftar ke Rekening DPW Provinsi Beserta Formulir Pendaftaran Asli, Rekomendasi & Bukti Transfer Belum Terima / Belum Masuk DPW Provinsi Memeriksa Rekening-nya Telah Diterima / Masuk C

Prosedur c C DPW Provinsi mentransfer Rp. 87.500 per-PKBM yang Mendaftar ke Rekening DPP Pusat beserta mengirim Formulir Pendaftaran Asli, Rekomendasi dan Bukti Transfer Belum Terima / Belum Masuk DPP Pusat Memeriksa Rekening-nya Telah Diterima / Masuk D

Prosedur D D DPP Pusat menerbitkan Kartu Tanda Anggota & Sertifikat Legitimasi PKBM lalu mengirim ke DPW Provinsi Maksimal 2 Minggu setelah Formulir Pendaftaran Asli, Rekomendasi dan Uang Diterima DPW Provinsi Mendistribusikan/Mengirimkan ke DPD Kab./Kota Maksimal 1 Minggu setelah KTA dan Sertifikat diterima dari DPP Pusat E

PKBM memeriksa Maksimal 2 Bulan Sejak Transfer Uang ke DPD Kab./Kota Prosedur E E DPD Kab./Kota Mendistribusikan/Mengirimkan ke PKBM masing2 Maksimal 1 Minggu setelah KTA dan Sertifikat diterima dari DPW Provinsi Belum Terima PKBM memeriksa Maksimal 2 Bulan Sejak Transfer Uang ke DPD Kab./Kota F

KTA & Sertifikat diterima PKBM kemudian Memeriksa KTA dan Sertifikat Prosedur F F D KTA & Sertifikat diterima PKBM kemudian Memeriksa KTA dan Sertifikat Laporkan Perlu Perbaikan Sesuai atau sudah tidak ada kesalahan SELESAI

CATATAN Masa Keanggotaan berlaku seumur hidup Keanggotaan akan dievaluasi setiap 5 tahun Uang Pangkal dibayarkan sekali selama masih menjadi anggota Iuran Tahunan dibayarkan paling lambat akhir Bulan Oktober setiap tahunnya Masa berlaku Sertifikat dan Kartu khusus periode Tahun 2013-2014 akan berakhir hingga 29 Desember 2015, selanjutnya setiap 29 Desember pada tahun yang bersangkutan

CATATAN Masa berlaku Sertifikat dan Kartu ditentukan 1 tahun dan selanjutnya akan diterbitkan kembali setelah anggota membayar Uang Iuran Anggota berikutnya, karena : Agar terjadi komunikasi yang intensif antar anggota dan antara anggota dengan pengurus FK PKBM di semua tingkatan sehingga terjadi penguatan dan penyempurnaan kinerja organisasi secara terus-menerus Untuk mempermudah melakukan perubahan dan penyempurnaan karena pelaksanaan awal program ini masih dirasakan banyak kekurangan dan kelemahan

CATATAN Setiap orang yang berprofesi sebagai “Pengelola PKBM” dapat menjadi Anggota FK PKBM Indonesia, dengan syarat : Masih aktif mengelola PKBM dan telah memiliki pengalaman mengelola PKBM minimal 2 tahun, dibuktikan Surat Pernyataan/Keterangan dari Pengelola Inti PKBM yang bersangkutan. Memiliki wewenang dan kemampuan khusus dalam merencanakan, mengelola/mengatur dan mengembangkan jalannya operasional PKBM dan program-program yang diselenggarakan oleh PKBM dengan memahami, menghayati dan menerapkan prinsip-prinsip dan Jatidiri / Konsep PKBM

Media Komunikasi & Informasi Website : pkbm-indonesia.org pkbm-indonesia.com Pkbm-indonesia.net E-mail : pkbm.indonesia@yahoo.com WhatsApp : Group PKBM Indonesia - 081210363631 Sekretariat : Jl. Cempaka Putih Barat XI / T No. 48, RT. 05 RW. 11 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520 Indonesia Telp.: +62 21 42872484, +62 81328169955, +62 8127172078, +62 81210363631, +62 81519280523

MITRA-MITRA FK PKBM INDONESIA

SUDAH ADA MOU . . . . 1 Direktorat Jenderal Kemasyarakatan, Kemhum dan HAM RI dan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas RI. Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (P2 PNFI) Regional II Semarang Rotary Club of Yogyakarta D-3420 Indonesia (RCY) Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah

SUDAH ADA MOU . . . . 2 Sirindhorn Institute for Continuing Education and Development (SICED), Thailand Cluster of Provincial Office of Non-formal and Informal Educational (ONIE) Southern Boarder, Songkhla Province, Thailand Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Klasis Kanggi, Papua Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Klasis Wunin, Papua

PERNAH KERJASAMA * Dapat dilihat di Profil FK PKBM Indonesia.

SOSIALISASI KTA FK PKBM INDONESIA KTA dan Sertifikat Legitimasi sudah disosialisasikan melalui DPW Provinsi, dan selanjutnya DPW Provinsi ke DPD Kabupaten/Kota, seterusnya DPD ke PKBM di daerahnya masing-masing Target pada Akhir September 2014 seluruh Indonesia sudah selesai terdaftar KTA sebagai dasar acuan untuk proses/akses NILEM yang baru.