Jasa termasuk barang? Pengadaan dimulai dari Perencanaan,Persiapan hingga diperolehnya barang/jasa.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
Advertisements

Ketetapan Fiktif Negatif
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
WIDYAWATI BOEDININGSIH / WATIEK S
SELAMAT DATANG.
E-procurment : Jujur dan Bersih
Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung R.I.
ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DELIK & MODUS OPERANDI.
DEWI NURUL MUSJTARI FAKULTAS HUKUM UMY
Hukum Administrasi dan Desentralisasi
Ade Rahardja Plt. Deputy INDA KPK Jakarta, 4 Maret 2010
PERSAINGAN USAHA.
Pemerintah Kota Prabumulih
UNIVERSITAS ESA UNGGUL FAKULTAS EKONOMI
IMPLIKASI HUKUM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
SELAMAT DATANG PADA PENJELASAN PEKERJAAN
Materi HAN Ujian Sisipan I
bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement
Praktik Hukum PTUN KTUN dalam PTUN.
e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
Bab XII Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
MENDORONG PERAN APIP UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Kegiatan Kemitraan.
Membangun Integritas Di Jawa Tengah
PENGADAAN BARANG DAN JASA
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
PENGANTAR HUKUM PAJAK.
GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI Pertemuan 05
Dr. Triyanto, SH. M.Hum. Univ. Sebelas Maret - Surakarta
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
UJIAN TENGAH SEMESTER Mata Kuliah : Hukum Administrasi Negara
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Pengertian Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara harupermadi.lecture.ub.ac.id
Materi HAN Ujian Sisipan I
Pertemuan 1 : PENGANTAR HUKUM PAJAK
Presented by : Debora Gloria Maria
RICHARD QUINNEY SOCIAL REALITY OF CRIME
Oleh : Dr. M. ADI TOEGARISMAN
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
Manajemen kontruksi.
Universitas Esa Unggul
KELOMPOK 2: Jessyka Meilinda Sari (18) Kholif Putri Budi P (19)
PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018
E Kontrak Non E Tendering
Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
Contoh Soal-soal latihan
PERADILAN Tata Usaha Negara
ANCAMAN SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PUNGUTAN LIAR
PENGENDALIAN KONTRAK.
Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANATOMI KONTRAK To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own.
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
ASPEK HUKUM KONTRAK DAN PERMASALAH HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :
Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
PELAKSANAAN PBJ MELALUI SWAKELOLA
Transcript presentasi:

Jasa termasuk barang? Pengadaan dimulai dari Perencanaan,Persiapan hingga diperolehnya barang/jasa

Aspek hukum yang terkait dengan pengadaan barang/jasa: Hukum Administrasi Hukum Perdata Hukum Pidana

HAN berkaitan dengan kewenangan dan kekuasaan negara Kekuasaan adl kemampuan untuk memengaruhi pihak lain Dalam wewenang ada Kekuasaan, tetapi dalam kekuasaan belum tentu ada kewenangan Dari kekuasaan lahir kewenangan kewenangan selalu diberi, tidak boleh menciptakan kewenangannya sendiri

Karakteristik PBJ PBJ yang dilakukan oleh pemerintah (Government Procurement Law) PBJ adl instrumen hukum yang berhubungan dengan pengadaan yang diatur pemerintah Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012 yang diterbitkan LKPP: Berkaitan dengan konstruksi (UU 18/1999) - Dalam tender biasanya ada persekongkolan antara panitia dan peserta tender maka berlaku peraturan persaingan usaha (UU 5/1999)

wewenang Sumber wewenang Komponen wewenang

Kedudukan PBJ